Sikap Australia yang Semakin Pro Persekutuan AUKUS, Memicu Meningkatnya Proliferasi Nuklir di Asia PasifikAsia Pasifik

Skema Kerja Sama Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) di kawasan Asia Pasifik nampaknya sama intensifnya dengan  Pakta Pertahanan Empat Negara (QUAD) AS, Australia, Jepang dan India di bawah payung  Strategi Indo-Pasifik AS (US Indo-Pacific Strategy) yang juga dimaksudkan untuk mengendalikan kawasan Asia Pasifik. Pada Februari 2026 lalu, Australia mengamankan kesepakatan pertahanan dengan Inggris senilai 300 juta dolar AS untuk pengembangan sistem tenaga nuklir untuk armada AUKUS.

Baca:

Australia seals UK defence deal with $300m for AUKUS sub reactors

Perkembangan itu menandai semakin eratnya kerja sama Australia-Inggris di bidang industri pertahanan strategis untuk senjata pertahanan.

Dana 300 juta dolar AS itu  akan digunakan untuk membeli komponen pertama reaktor nuklir yang akan dipasok oleh Rolls-Royce dan dikirim ke Australia Selatan untuk dipasang pada dua kapal AUKUS pertama yang akan dibangun di galangan kapal Osborne.

Dalam telaah keamanan nasional maupun geopolitik Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya, kerja sama Inggris-Australia untuk mengembangkan sistem tenaga nuklir untuk armada AUKUS bisa memicu semakin meningkatnya Proliferasi Senjata Nuklir bukan saja di Asia Tenggara, melainkan Asia Pasifik dalam lingkup yang lebih luas.

Apalagi kerja sama Australia-Inggris itu juga mencakup kerja sama dalam sistem radar, drone, dan uji coba rudal yang dapat membantu Ukraina. Yang pastinya hal itu sama saja memprovokasi Rusia untuk semakin meningkatkan eskalasi militernya. Sejak 2022 lalu Ukraina-Rusia terlibat konflik bersenjata yang masih berkepanjangan hingga kini, karena negara beruang merah tersebut berangggapan bahwa negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah mendorong dan mendukung Ukraina agar bergabung ke dalam NATO. Sehingga dipandang oleh Rusia sebagai ancaman di garis depan wilayah kedaulatan  nasional negaranya.

Perdana Menteri Anthony Albanese dan CEO Rio Tinto Simon Trott. Foto: Harry AfentoglouMenelisik kesepakatan Inggris-Australia, nampak jelas bahwa Australia diproyeksikan sebagai negara pemilik senjata nuklir pada 2040 mendatang. Nuklirisasi Angkatan Laut Australia pada 2040 ditandai dengan tekad untuk memiliki lima kapal selam bertenaga nuklir dengan menggunakan desain SSN AUKUS yang serupa dengan Inggris.

Kerja Sama Australia-Inggris dalam pengembangan reactor nuklir yang akan dipasang pada dua kapal AUKUS pertama, bukan sekadar semakin memperjelas peran pro aktif Autralia sebagai sekutu AS dan Inggris.

Lebih dari itu, memperlihatkan ambisi geopolitik Inggris untuk memainkan peran yang semakin agresif dan sama intensnya dengan AS untuk membangun kendali pengaruh militernya di Asia Pasifik.

Apalagi dalam komunike bersama Inggris-Australia, menyatakan bahwa kedua pihak akan menjajaki potensi penggunaan sistem radar yang dikembangkan di Australia oleh Inggris.

Di bawah program AUKUS, Inggris akan memasok sistem propulsi nuklir lengkap yang dilas untuk kapal selam SSN-AUKUS buatan Australia, dengan pekerjaan yang sudah dimulai di fasilitas Rolls-Royce Submarine di Derby.

Kebijakan pemerintahan partai buruh Australia untuk mengembangkan kapal selam yang bermuatah reaktor nuklir, telah mengundang kecaman keras dari mantan perdana menteri Inggris Paul Keating. Bahwa kesepakatan Australia-Inggris tersebut bukan saja membawa implikasi bagi Australia untuk mendukung secara aktif Strategi Indo-Pasifik AS, melainkan juga telah memposisikan Australia sebagai negara bagian AS yang ke-51.

Kecaman terbuka mantan perdana  menteri Paul Keating kiranya cukup beralasan. Sebab Australia bukan saja telah memboroskan anggaran militer sebesar 368 miliar dolar AS, melainkan juga telah kehilangan kedaulatan nasionalnya dan secara strategis bergantung kemampuan pertahanan-militernya kepada AS dan Inggris, meskipun Australiansejak dulu memang sekutu strategis AS dan Inggris. Namun lebih buruk dari itu, Australia pada perkembangannya akan semakin terseret dalam kancah dan pusaran persaingan yang semakin memanas antara AS versus Cina di Asia Pasifik.

Padahal kalau merujuk kembali pada kecaman Paul Keating, kalau pemerintah Australia bermaksud membangun kapal selam bertenaga nuklir dengan dalih untuk menghadapi ancaman Cina, menurut mantan perdana menteri Australia dari partai buruh itu sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Meskipun fakta bahwa anggaran militer Cina saat ini sebesar semakin meningkat 7,2 persen dengan anggaran saat ini sebesar 335 miliar dolar AS. “Apa yang dilakukan Cina bukan provokasi, Cina itu kan negara besar,” demikian penuturan Keating.

Anthony Albanese membantah klaim Paul Keating bahwa Prancis menawarkan persyaratan yang lebih baik untuk kapal selam bertenaga nuklir. Sumber: AAP / Lukas CochBahkan lebih jauh Keating menyatakan, meskipun pemerintah Beijing bermaksud menyatukan kembali Taiwan ke dalam wilayah kedaulatan Cina, bukan merupakan ancaman sama sekali bagi Australia.

Sikap dan pandangan politik Keating menggambarkan bahwa pergeseran haluan kebijakan luar negeri yang lebih terang-terangan berpihak kepada AS dan Inggris dan berorientasi Eropa, telah memicu kegelisahan di kalangan elit pimpinan Australia. Keating hanya salah yang saat ini berani bersuara lantang. Padahal Australia oleh sebab letak geografisnya, seharusya lebih mempertunjukkan simpatinya terhadap aspirasi negara-negara berkembang di kawasan Asia dan Pasifik.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)