Terbongkarnya Skandal Peter MandelsonPeter Mandelson, Menyingkap Jejaring Deep State Inggris-AS

Adanya negara bayangan atau Deep State di Inggris semakin terkonfirmasi dengan terbongkarnya mata-rantai hubungan informal yang erat antara Jeffrey Epstein, Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat Peter Mandelson, dan Jes Staley,, CEO JP Morgan.

Fakta penting yang terungkap di balik bocornya berkas-berkas Epstein ke publik, jejaring tokoh-tokoh informal-kunci Inggris seperti Peter Mandelson. justru berasal dari partai buruh, bukannya dari partai konservatif yang berhaluan sayap kanan. Peter Mandelson mulai berkibar namanya sejak menjadi pemain kunci tim sukses Tony Blair, pemimpin partai buruh Inggris, terpilih sebagai perdana menteri baru Inggris setelah 11 tahun masa pemerntahan dikuasai Margaret Thatcher.

Semasa pemerintahan partai buruh di bawah kepemimpinan Blair hingga Keir Starmer, Manderlson kerap jatuh bangun sebagai menteri. Setiap kali mundur secara mendadak dari masa jabatannya sebagai menteri, ada ada saja kasus yang melibatkan dirinya dalam perkara-perkara yang malah tidak semestinya dilakukan pejabat pemerintahan. Termasuk minjam duit kepada salah satu kolega menterinya, untuk membeli rumah. Tanpa sepengetahuan perdana menteri.

Namun skandal yang nampaknya paling tidak ketulungan lagi, ketika berkas Epstein membongkar adanya surat menyurat antara Eptein dan Mandelson. Dalam isi suratnya itu, Eptein mendesak Mandelson supaya menekan menteri keuangan Inggris, agar menghapus kewajiban pajak bonus kepada para bankir. Dan Mandelson terkesan di surat itu setuju untuk mematuhi arahan Epstein.

Fakta ini mengandung informasi strategis bukan soal semata ulah Epstein pribadi sebagai oknum, tapi lantaran fungsinya sebagai pemain penghubung antara JP Morgan yang merupakan lambang dari kekuasaan korporasi yang menjembatani antara Dinasti Rockefeller di Amerika dan Dinasti Rotschild yang kebetulan bermarkas di Inggris, di negara mana Mandelson beroperasi.

Yang lebih runyam lagi, sebagai buntut dari terbongkarnya berkas Epstein, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer terpaksa memecat Mandelson dari jabatannya sebagai Duta Besar AS di Inggris.

Di saat hubungan antara AS dan Inggris plus Uni Eropa yang sedang memanas, bocoran skandal Mandelson yang terungkap dari berkas Epstein makin memperburuk hubungan Inggris dan AS di era kepemimpinan Donald Trump.

Lepas dari skandal Mandelson, bisa jadi ini semacam isyarat bahwa tatanan ekonomi dunia yang bersumbukan Neoliberalisme yang mana agenda utamanya adalah menghapus peran negara dalam urusan ekonomi, sekarang sedang di simpang jalan. Sementara di arus yang kebalikannya, Donald Trump lebih sreg mendaur ulang sistem kolonialisme klasik pra Kapitalisme, yaitu Sistem Ekonomi Merkantilisme.

Meskipun dalam cita cita dan tujuan utamanya, Neoliberalisme dan Merkantilisme sejatinya sama saja. Menguasai dunia dan menjadin dirinya sebagai satu-satunya penguasa dunia. Bedanya, Neoliberalisme dimotori oleh konglomerat-konglomerat internasional memainkan peran dari balik layar, pemerintah lah yang berperan sebagai pemain garis depan.

Sedangkan Merkantilisme yang saat ini sedang dibangkitkan kembali dari liang kubur oleh Trump, negara justru berada di garis belakang, merestui para konglomerat internasional bermain di garis depan. Persis seperti VOC menjajah bumi nusantara atas restu Kerajaan Belanda. Atau East India Company (EIC) menjajah India, Myanmar, dan Srilanka atas restu Kerajaan Inggris.

Jadi Neoliberalisme sejatinya cuma deda strategi, namun tetap sama-sama mendukung visi imperialisme. Begitupun, meski berbeda strategi tapi sama-sama mendukung visi imperialisme. Nmun berbeda strategi pun pada perkembangannya bisa membawa implikasi terciptanya rekonfigurasi dan reposisi kekuatan-kekuatan baru di pentas dunia internasional yang berbeda dengan rekonfigurasi kekuatan-kekuatan global Pasca Perang Dunia II. 

Maka itu terbentuknya Board of Peace (BoP) harus dipandang dalam perspektif baru. Selain isu kemerdekaan Palestina yang melatari terbentuknya BoP, namun BoP juga merupakan penanda bakal terjadinya rekonfigurasi dan reposisi baru antar kekuatan-kekuatan global, yang mana negara-negara Uni Eropa seperti Prancis, Jerman, ternyata malah menolak bergabung. Ini agak aneh mengingat tahun lalu Prancis dan Arab Saudi merupakan chairman dari Konferensi New York yang menyerukan Kemerdekaan Palestina berdasarkan Solusi Dua Negara. Sebaliknya,  8 Negara Islam termasuk Indonesia, secara tegas menyatakan diri  bergabung dalam BoP. Sehingga tren global terbaru ini mengindikasikan hubungan antara AS dan Uni Eropa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terutama sejak Macron, Starmer dan Merz, sepertinya belakangan semakin mesra dalam menjalin kerja sama Prancis-Inggris-Jerman. Dan satu sikap dalam mengenai krisis Rusia-Ukraina. Yang secara diametral bertentangan dengan sikap Presiden AS Donald Trump, terutama sejak perundingan Trump-Putin di Alaska, AS.