Pertama, DEKOLONISASI Israel yang mencakup mencakup seluruh wilayah Palestina yang diduduki Israel selama ini, harus jadi titik-tolak perundingan damai Israel-Arab Palestina.
Kedua, Zionisme sebagai basis ideologi gerakan Kolonisasi Pemukiman dan Perampasan Wilayah-Wilayah Palestina yang diduduki Israel yang ada di Tepi Barat, harus disorot dan digugat. Jadi bukan cuma kebijakannya yang menyebabkan aksi perampasan tanah dan aksi genosida terhadap Palestina, melainkan juga ideologi di balik tindakan dan aksi itu, yaitu Zionisme yang membidani berdirinya Negara Apartheid Israel yang bersifat rasis.
Ketiga, perlu wacana baru karena konsep solusi dwi negara sudah dinilai lapuk dan tidak relevan sebagai ortodoksi perdamaian masa lalu yang terbukti menciptakan jalan buntu. Dengan pemikiran itu, perlu konsepsi dan wacana baru. Solusi Satu Negara. Seluruh wilayah Palestina yang dianeksasi Israel harus dikembalikan Israel kepada Arab Palestina.
Keempat, dengan begitu Israel harus mengakui bahwa hulu penyebab krisis dan instabilitas politik Timur Tengah bermula pada 1948 saat berdirinya negara Israel menyusul pembagian Palesttina secara tidak adil yang dimotori Inggris lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1947.
Kelima. Solusi Dua Negara yang mengacu pada Oslo Accord sudah tidak relevan lagi. Sebagai alternatif harus mulai digulirkan solusi Satu Negara. Yaitu Negara Palestina Merdeka yang bersendikan seluruh wilayah Palestina yang diduduki Israel baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza.
Tim Global Future Institute (GFI): Hendrajit, M Arief Pranoto dan Rusman Rusli
