Antara Pax Silica dan WAICO, Politik Luar NegeriPolitik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Harus Kreatif dan Inovatif

Di tengah semakin memanasnya persaingan global antara AS versus China di kawasan Asia Tenggara, peran dan keberadaan Pax Silica patut jadi fokus perhatian para pemangku kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Sebab Pax Silica sejak awal terbentuknya, merupakan prakarsa pemerintah Amerika Serikat (AS). Pax Silica dalam skema pembentukannya pada Desember 2025 lalu, merupakan inisiatif  yang memadukan kepentingan strategis AS dalam bidang ekonomi dan keamanan internasional.

 Baca:

What is Pax Silica?

Nampak jelas sejak pembentukannya, Pax Silica yang dalam bahasa latin berarti Perdamaian Silikon, sejatinya sarat kepentingan strategis AS untuk mengamankan pasokan pasokan global untuk teknologi canggih (high tech) seperti semi konduktor, infrastruktur kecerdasan buatan (AI), dan mineral langka (rare-earth mineral).

Dengan begitu bisa lah kita simpulkan, pemerintah AS melalui Pax Silica bermaksud mempertahankan hak-hak istimewanya selama ini agar Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya, tetap menerapkan kebijakan mengekspor bahan-bahan mental dalam bidang mineral dan batu-bara.

Dari itulah nampaknya Pax Silica yang dimaksudkan oleh Washington untuk menggalang aliansi strategis dengan negara-negara di Asia Pasifik yang sejalan dengan kebijakan ekonomi AS seperti Filipina, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Australia, membangun kemitraan melalui terbentuknya Pax Silica, dengan mengetenghkan jargon “Memajukan Konsensus Keamanan Ekonomi Baru” di antara negara-negara sekutu dan mitra tepercaya.

Ditelaah melalui perspektif tersebut, keikutsertaan Indonesia dalam Prakarsa Pax Silica menjadi masalah yang cukup rumit. Di satu pihak, Indonesia yang hingga kini masih menganut haluan Politik Luar Negeri Nonblok dan Bebas-Aktif, tetap menegaskan komitmennnya untuk tetap bersikap netral seraya mengadakan dialog dengan AS.

Namun pada saat yang sama upaya yang terus-menerus dan intens dari pihak pemerintah China agar Indonesia bergabung dalam World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) juga bukannya tanpa mengandung resiko. WAICO dibentuk pada Juli 2026, merupakan badan kerja sama Kecerdasan Buatan yang bermarkas di Shanghai, China.

Pembentukan WAICO merupakan pengakuan bahwa masa depan kecerdasan buatan harus dibentuk oleh kearifan kolektif, bukan oleh kehendak negara-negara individual. Dengan bergabung, negara-negara memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa AI melayani umat manusia, aman, dan adil. Setidaknya, begitulah dasar pemikiran pembentukan WAICO.

Baca juga:

World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) established in Shanghai

Maka tak pelak lagi, Pax Silica dan WAICO merupakan dua organ internasional yang bersaing dan berseberangan kepentingan. Apalagi pada Juli 2026 itu pula, Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa kecerdasan buatan harus menjadi simfoni kerja sama internasional, bukan pertunjukkan solo oleh satu negara. Tak salah lagi, frase kata “satu negara” tiada lain merupakan sindiran yang ditujukan kepada pemerintah AS yang ingin mempertahankan hegemoni globalnya di kawasan Asia Pasifik dengan tetap berbasis pada pendekatan Unipolar/Pengkutuban Tunggal.

Sampai sejauh ini para pejabat pemerintah Indonesia masih tetap menegaskan bahwa meskipun masih tetap mempertimbangkan kemungkinan bergabung dalam Pax Silica, namun seraya menekankan bahwa bidang teknologi tidak boleh tersandera oleh semakin menajamnya persaingan antar-negara adikuasa, utamanya antara AS versus China.

Menurut saya bukan hanya itu saja. Keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Pax Silica pada perkembangannya bisa berdampak pada hilangnya kedaulatan nasional kita di bidang digital. Sebab beberapa kritik yang mengemuka seturut terbentuknya Pax Silica, penetapan standard yang kaku dan rantai pasok dalam kerangka Inisiatif AS, pada gilirannya dapat membatasi kemandirian dan independensi teknologi Indonesia. Yang mana serentak dengan itu pula, akan dipandang oleh pemerintah China sebagai ancaman keamanan nasional negerinya. Sebab keikutsertaan Indonesia maupun negara-negara Asia lainnya bergabung dalam Pax Silica, akan dipandang sebagai upaya menyaingi atau menandingi China. Sehingga prospek investasi berskala besar maupun kerja sama perdagangan Indonesia-China akan terganggu.

Menjawab persoalan yang dilematis dan rumit tersebut, pemerintah Indonesia harus lebih imajinatif dalam menjabarkan Politik Luar Negeri Bebas-Aktif-nya. Politik Luar Negeri RI Bebas-Aktif memang selama ini cukup efektif untuk mencegah masuk perangkap orbit pengaruh salah satu negara besar.

Memang pandangan dari penganut paham isolasionisme dalam kebijakan luar negeri Indonesia, menolak bergabung dalam Pax Silica akan berdampak pada hilangnya peluang untuk mengakses perkembangan pesat dari Artificial Intelligence AS. Baik untuk pengembangan model maupun pengembangan perangkat-perangkat keras canggih bagi pasar di Indonesia.

Dengan begitu, para pemangku kebijakan luar negeri RI baik di Kementerian Luar Negeri maupun berbagai komponen strategis bangsa utamanya yang bergerak di bidang AI dan Teknologi Informasi, sudah saatnya menggagas suatu model kerja sama internasional yang bukan saja mampu menghindarkan diri dari perangkap persaingan global kutub AS versus China, melainkan juga secara pro aktif menciptakan titii pusat dan titik temu baru antar berbagai negara untuk menggalang investasi dan modal untuk membangun titik hubung digital di Indonesia.

Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kerja sama dengan dua asosiasi (Pax Silica dan WAICO sebagai organ pesaing) bisa selaras dan saling menunjang sangat dimungkinkan dengan membingkai kemitraan teknologi dan ekonomi sebagai hal yang berbeda secara fungsional, bukannya secara ekslusif secara politis.

Dengan terlibat secara proaktif dalam asosiasi yang saling bersaing, Indonesia sepertinya berupaya secara bersamaan mengejar kerangka kerja semikonduktor dan rantai pasokan yang dipimpin AS seperti Pax Silica. Sebagai pionir terbentuknya Gerakan Nonblok di Beograd pada 1961, Indonesia sedang berupaya menavigasi penyelarasan sektor demi sektor secara pragmatis.

Pernyataan Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto pada saat bergabung dalam WAICO, memang cukup membesarkan hati. Airlangga Hartarto menekankan bahwa partisipasi Indonesia akan tetap sepenuhnya selaras dengan peraturan dan kepentingan nasional. Seraya menggambarkan peran Indonesia sebagai aktor utama dalam ekonomi digital global, bukan sekadar pasar untuk teknologi asing.

Baca:

Indonesia Joins China’s AI Push Across the Global South

Memang sesuai dengan Pidato Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikan dirinya sebagai presiden pada Oktober 2024 lalu, menekankan pentingnya Swadaya Pangan dan Swadaya Energi. Namun tentunya juga mencakup bidang-bidang strategis lainnya di luar sektor pangan dan energi, yang mana teknologi pun juga mencakup di dalamnya. Artinya, dalam bidang teknologi pun tujuannya bukan sekadar mengimpor teknologi, tetapi mengembangkan ekosistem teknologi canggih dalam negeri yang mendukung transformasi ekonomi jangka panjang Indonesia.

Apakah strategi tersebut akan berhasil dan berlangsung efektif? Mari kita tunggu bersama-sama. Yang jelas, konstalasi global saat ini  semakin dinamis dan penuh kejutan yang tak terbayangkan semula.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)