Sabrina Dallafior dan Ujian Independensi OPCWOPCW di Tengah Rivalitas Global

Sejak November 2025 lalu, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) punya Direktur Jenderal baru,  Sabrina Dallafior Matter, diplomat senior asal Swiss. Sabrina Dallafior selain merupakan direktur jenderal OPCW kelima, sekaligus juga wanita pertama yang memimpin OPCW sejak didirikan pada 29 April 1997.

Sabrina Dallafior appointed as next OPCW Director-General

Tentu saja harapan komunitas internasional dan negara-negara anggota OPCW, Sabrina menjadi direktur jenderal yang netral, mandiri dan bebas dari tarik-menarik pengaruh berbagai kepentingan negara-negara adikuasa, utamanya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.

Sebuah harapan yang sangat wajar mengingat Sabrina Dallafior memulai masa jabatannya sebagai orang nomor satu di OPCW di tengah semakin meningkatnya penggunaan senjata kimia sehingga berpotensi mengancam stabilitas keamanan global.

Setidaknya Sabrina Dallafior sudah memulai pernyataan awalnya cukup menjanjikan: “Konvensi Senjata Kimia tetap menjadi salah satu pencapaian terbesar dunia dalam perlucutan senjata. Sebagai Direktur Jenderal, saya berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua Negara Pihak untuk memastikan bahwa norma terhadap senjata kimia tetap kuat, kredibel, dan dihormati secara universal.”

Konsekuensi strategis dari pernyataan Sabrina Dallafior berarti mensyaratkan OPCW menjadi organisasi internasional yang independen dan obyektif di tengah-tengah semakin menajamnya persaingan global antara AS dan Eropa Barat yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) versus China dan Rusia dewasa ini.

Maka itu menarik ketika dalam pernyataan selanjutnya, Sabrina menegaskan: “Sebagai Direktur Jenderal, saya akan memberikan prioritas tertinggi untuk menegakkan norma anti-senjata kimia. Memastikan keberlanjutannya dalam jangka panjang mengharuskan kita untuk menyelidiki semua tuduhan penggunaan yang kredibel, menetapkan fakta-fakta ilmiah, dan mengecam semua kasus yang telah dikonfirmasi. Ini tidak dapat dinegosiasikan, karena menyentuh inti dari Konvensi itu sendiri.”

Tapi y aitu tadi, untuk mewujudkan janjinya menjadi nyata, Sabrina harus mampu menjadikan OPCW sebagai badan internasional yang independen, di tengah-tengah semakin kuatnya sinyalemen bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini AS dan sekutu-sekutunya dari Eropa Barat, telah memperalat OPCW melalui mekanisme investigasi untuk tujuan-tujuan politisnya, untuk menyudutkan atau menekan para pemimpin negara-negara yang mereka pandang sebagai potensi ancaman, apalagi sebagai negara musuh seperti China, Rusia, Iran, Korea Utara dan Suriah.

Modus operandi AS-NATO dalam menyudutkan negara-negara yang dipandang oleh AS dan sekutu-sekutunya sebagai tidak bersahabat, dengan mengondisikan OPCW memvonis negara-negara tersebut sebagai negara pengguna senjata kimia, pada kenyataannya lebih didorong untuk berekasi terhadap dinamika situasi politik global alih-alih berdasarkan temuan fakta-fakta lapangan.

Sebaliknya kerap terbukti tudingan AS dan sekutu-sekutunya hanya menggunakan OPCW melalui mekanisme investigasi untuk memutar-balikkan temuan guna membenarkan invasi militer yang mungkin sejak awal sudah merupakan rencana strategis mereka. Seperti terbukti lewat invasi yang dilancarkarn AS ke Irak pada 2003, dengan dalih bahwa pemerintahan Irak di bawah Presiden Saddam Hussein memiliki senjata biologis. Padahal dalam perkembangannya kemudian, tuduhan AS tersebut sama sekali tidak terbukti.

Menelisik proses terpilihnya Sabrian secara aklamsi pada November 2025 lalu, nampaknya harapan komunitas internasional memang cukup masuk akal dan beralasan.  Sebelum menjabat, Direktur Jenderal Dallafior menjabat sebagai Duta Besar Swiss untuk Finlandia. Selama 25 tahun karier diplomatiknya, ia telah memegang berbagai posisi senior di bidang perlucutan senjata, pengendalian senjata, non-proliferasi, dan keamanan internasional, termasuk menjabat sebagai Presiden Konferensi Perlucutan Senjata dan memimpin beberapa badan perlucutan senjata internasional.

Sumber Foto: https://warontherocks.com/confrontation-at-the-opcw-how-will-the-international-community-handle-syria-and-skripal/Pun juga Suriah semasa kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad, AS dan Barat berupaya memanipulasi OPCW dengan mendesak adanya penyelidikan terhadap serangan dengan menggunakan senjata kimia di Suriah seperti di Douma pada 2018 lalu. Padahal intisoalnya adalah, pihak AS dan Barat ingin menggulingkan Bashar al-Assad sebagai orang nomor satu Suriah.

Dengan kata lain AS, Inggris, Prancis yang memang merupakan para pihak yang berkepentingan untuk melestarikan hegemoni globalnya di Timur Tengah, selalu merujuk pada temuan OPCW sebagai dalih untuk menuding penggunaan senjata kimia oleh Suriah.

OPCW sebagai badan internasional dalam perlucutan senjata kimia, memang mutlak harus independen, netral dan bebas dari pengaruh kepentingan keamanan global negara-negara adikuasa. Sebagai badan pelaksana Konvensi Senjata Kimia, OPCW, dengan 193 Negara Anggotanya, diberi mandan guna mengawasi upaya global untuk secara permanen menghilangkan senjata kimia. Sejak Konvensi tersebut mulai berlaku pada tahun 1997, Konvensi ini sangat diharapkan  oleh komunitas internasional agar supaya perjanjian perlucutan senjata akan berjalan sukses tanpa rintangan dari eksternal maupun internal OPCW itu sendiri, sehingga berkemampuan untuk menghilangkan seluruh kelas senjata pemusnah massal di seluruh dunia.

Hendrajit, Penekun dan Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)