Rusman
Meski memuji komitmen ketiga capres terkait persoalan pluralisme dan keutuhan NKRI, manun sejumlah pengamat menilai, ketiga capres tersebut dinilai gagal menyampaikan visi dan misi mereka terkait isu otonomi daerah (otda) dalam debat capres semalam.
Direktur Eksekutif Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) Alit Merthayasa misalnya, mengatakan bahwa debat capres semalam tidak banyak menyinggung isu-isu penting seperti desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah yang menurutnya belum maksimal.
Hal senada juga diungkapkan Novi Anggraini, peneliti YIPD ini mengatakan, ketiga capres tidak banyak menyinggung langkah-langkah yang harus diambil terkait isu tersebut.
Menyangkut otonomi daerah, Pratikno sebagai pemandu debat sebenarnya sudah memancing dengan pertanyaan yang lebih teknis seperti bagaimana mengurus masalah Papua.
“Tetapi para capres tidak memberikan pendalaman. Penyelenggaraan otonomi khusus belum berhasil meningkatkan kesejahteraan,” ujar Cecep Effendi, anggota Steering Komite Jaringan Kerja Tata Pemerintahan Asia-Kerja Sama Pembangunan Jerman.
Padahal Cecep berharapa para capres itu menjawab bagaimana cara pemerintah pusat nantinya memastikan bahwa sumber dana yang masuk ke Papua dapat membawa kesejahteraan.
“Kalau tidak serius, saya khawatir Papua dapat menjadi Timor Leste yang kedua,” ujar Cecep.
Memang kita tidak bisa berharap banyak bahwa debat para capres bisa menampilkan tawaran-tawaran kebijakan baru yang lebih terperinci bukan sekadar jawaban normatif. Apalagi di tengah keterbatasan waktu debat yang sering diisi dengan ewuh pekewuh.
