GreenlandGreenland: Keserakahan Bersama Ancaman

Ngobrol Bareng Ichsanuddin Noorsy tentang False Flag Operation di Tebb-Six Coffee, Cab Semarang

Agaknya, Barat — dalam hal ini Amerika Serikat (AS) dan sekutunya (NATO) kembali memainkan pola lama. False flag operation atau operasi bendera palsu. Isu ancaman dan ketakutan disebar ke publik global. Agenda digelindingkan melalui invasi militer dan kekerasan. Nantinya, skema pasti ditancapkan. Wujudnya berupa kavling-kavling geoekonomi dan penguasaan wilayah strategis. Itu pola ITS (isu, tema/agenda, skema) atau dalam bahasa intelektual kerap disebut: geopolitik – geostrategi – geoekonomi (3G). Tanpa perlu persetujuan global, penguasaan dan pendudukan wilayah dilakukan sesuai dengan skema penjajahan. Siapa peduli, toch kekuasaan tampil sebagai kebenaran.

Isu dan agenda itu kini tengah berproses. Ia menciptakan ancaman dan kecemasan untuk membenarkan kehadiran militer. Berdalih “pengintaian” dan “pencegahan”, maka Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia pun mengirim pasukan ke Nuuk, ibukota Greenland. Alasannya klasik. Ada ancaman Rusia dan Tiongkok (isu). Tentu bukti ancaman itu semu dan bias. Tapi tetap menghadirkan kecemasan sebagaimana terlihat pada pemegang otoritas kedaulatan Greenland: Denmark.

Ironisnya, isu ancaman paling keras justru dari Presiden AS Donald Trump. Secara terbuka rekan Jeffrey Epstein ini berencana mencaplok Greenland. Namun yang dieksploitasi bukan rencana agresi AS, tapi musuh lama sebagai kambing hitam.

Inilah false flag versi modern. Bukan lagi dengan ledakan seperti 911/WTC, misalnya, tapi lewat manipulasi narasi. Publik kerap tertipu. Seperti tertipu pada kasus serangan AS ke Afghanistan (2001), Irak (2003) dan Libya (2011).

Sekali lagi, pola lama berulang di Greenland. Ketakutan diproduksi, publik diyakinkan, dan ujungnya militerisasi dinormalisasi. Pasukan NATO hadir di sana tanpa Resolusi DK-PBB. Lagi, tidak butuh resolusi itu. Karena PBB dengan segala perangkat kelembagaan dan hukumnya sudah mandul.

Rusia protes, NATO cuek, dan Arktik perlahan berubah menjadi pangkalan militer NATO. Padahal, dalam konstruksi Perang Dingin, NATO sudah tidak relevan. Karena rivalnya Pakta Warsawa sudah tenggelam.

Isu Greenland bukan hanya soal keamanan. Itu cuma pintu masuk. Ini soal dominasi via tekanan kekuasaan. Ada mineral tanah jarang (rare earth elements) dan uranium yang depositnya tak terhingga di sana. Plus ada chokeapoints strategis Laut Arktik, kutub es yang mencair.

Dan seperti biasa, isu Greenlad adalah kebohongan kecil yang disiapkan untuk dominasi di masa depan. Sayangnya kebohongan telanjang itu justru memberi pesan, AS yang memimpin NATO memang memiliki kekuatan militer lebih dibanding negara lain. Ini berarti, AS dan anggota NATO menyampaikan berita ke panggung global bahwa hegemoni mereka berpijak pada legitimasi kekerasan. Suatu legitimasi yang didapat karena paksaan.

Wait and see.

Sejak peristiwa 9-11/WTC, tatanan dunia tengah berubah. Multilateral menjadi hiper globalisasi. Yakni Unilateral tanpa kontrol. Tapi setelah AS kalah perang dagang pada Juli 2008, lempengan sejarah bergeser. Hiper globalisasi menjadi multilateral dan berubah lagi menjadi aliansi-aliansi bilateral. Begitulah ombak VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) berganti menjadi gelombang FLUX (fasting, liquid, unchartered, experiment).

Tapi, tunggu dulu. Kondisi belum final. Perkembangan masih fluktuatif. Unpredictable. sekali lagi, wait and see. Dunia dihantui ketidakpastian dan kecemasan global.

Bagi para pengambil keputusan strategis, perlu kejernihan qalbu dan beningnya pemikiran sebelum melangkah. Kejernihan, kedalaman, keluasan wawasan memberi petunjuk bahwa hegemoni global berbasis legitimasi operasi militer adalah paksaan dan tekanan terhadap azasi kemanusiaan. Karena itu sikap non blok tidak lagi relevan jika rujukannya keserakahan dan kekerasan. Kalau kebutuhannya adalah tegaknya moralitas, mentalitas, dan intelektualitas global yang ruhnya adalah kejujuran, kemanusiaan yang beradab, dan keadilan demi tercapainya kedamaian, maka sikap non blok tetap relevan dan sangat dibutuhkan.

Sementara PBB gagal membangun dan menegakkan kurikulum pendidikan global. Kesinambungan pembangunannya adalah hisapan permen di tengah kelaparan dan kekurangan gizi.

Non blok harus mengantisipasi kesinambungan kekerasan dan keserakahan global.

Demikian sebaiknya. Terima kasih.

M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)