Polarisasi Blok Indo-PasifikIndo-Pasifik, Membahayakan Kedaulatan Nasional ASEAN

Selain Amerika Serikat, beberapa negara Eropa Barat yang tergabung dalam NATO, semakin memperumit konstelasi regional di Asia Pasifik. Beberapa negara Asia dan Pasifik, menjadi obyek penggalangan untuk bergabung dalam Pakta Pertahanan Indo-Pasifik ala AUKUS atau QUAD untuk menghadapi meningkatnya pengaruh China.

Semakin meningkatnya kehadiran pasukan militer yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO yang dimotori oleh Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dari Eropa Barat di kawasan Indo-Pasifik (baca: Asia Pasifik), berpotensi menghidupkan kembali polarisasi blok ala Perang Dingin seperti pada 1950-1991). Apalagi ketika kehadiran militer AS maupun dari negara-negara Barat seperti Inggris dan Australia di Asia Pasifik, kemudian menjelma menjadi medan operasi militer berskala luas baik di Asia Timur maupun Asia Tenggara.

Apalagi dua negara Asia Timur yaitu Jepang dan Korea Selatan, saat ini sudah memutuskan bergabung dalam persekutuan perthananan dengan AS-NATO, dengan dalih untuk menghadapi ancaman militer dari Republik Rakyat China. Padahal sejatinya, polarisasi blok di Indo-Pasifik yang saat ini sedang digalang oleh AS-NATO, tujuan strategis sesungguhnya adalah untuk melemehkan pengaruh China sebagai negara adikuasa pesaing mereka.

Dalam kontelasi yang demikian, pemerintah negara-negara yang berada dalam lingkup skema geopolitik Indo-Pasifik AS-NATO (Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan), berada dalam posisi terjepit untuk memihak salah satu kepentingan salah kubu dari adanya Polarisasi blok yang digelar melalui terbentuknya Strategi Indo-Pasifik AS. Harus memilih blok AS-NATO ataukah blok China.

Alhasil, negara-negara Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dalam kerja sama bidang ekonomi dan teknologi sekalipun, harus memilih apakah bergabung dalam Pax Silica yang berada dalam orbit AS atau sebaliknya memilih WAICO yang berada dalam orbit pengaruh pemerintah China.

Selain dari itu, polarisasi blok antara AS-NATO versus China yang digelar lewat Strategi Indo-Pasifik AS sebagai panggung benturan, pemerintah negara-negara di Asia Pasifik yang notabene masih tergolong negara-negara berkembang (developing countries), dipaksa untuk meningkatkan alokasi anggaran pertahanan-militernya sehingga pada perkembangannya akan mengorbankan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kesehatan, kesejahteraan masyarakat untuk masyarakat miskin dan ekonomi lemah, untuk program-program pengentasan kemiskinan.

Indonesia, yang hingga kini menganut Politik Luar Negeri Bebas-Aktif dan dan negara pemrakarsa gerakan nonblok, sudah selayaknya untuk tetap menjaga netralitas dan independensinya dari pengaruh AS dan NATO. Tanpa berprentensi untuk memihak blok China, namun pemerintah dan para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri sudah semestinya menyadari kenyataan obyektif bahwa China saat ini merupakan mitra ekonomi ASEAN yang terbesar.

Adapun AS maupun negara-negara NATO yang notabene merupakan negara-negara Eropa Barat antara lain Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, saat ini masih berfokus dalam menjalin hanya pada Australia, Jepang, dan Korea Selatan.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Fiji melakukan latihan di Area Pelatihan Wide Bay di Queensland, Australia, pada April 2025. DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA

Dengan begitu, upaya untuk memaksa negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, untuk bergabung dalam persekutuan pertahanan Indo-Pasifik ala AUKUS dan persekutuan empat negara (QUAD) AS, Australia, Jepang dan India, pada perkembangannya akan menjelma menjadi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi, politik dan militer negara-negara ASEAN itu sendiri.

Sebab hal itu sama saja dengan memaksa negara-negara ASEAN termasuk Indonesia, untuk melepaskan kerja sama strategisnya dengan China, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Padahal justru melalui kerja sama strategis ekonomi dan perdagangan ASEAN-China itulah, perekonomian nasional negara-negara ASEAN semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu.

Memaksa ASEAN bergabung dalam Pakta Pertahanan Indo-Pasifik yang berada di bawah orbit AS-NATO, sama saja dengan memaksa negara-negara ASEAN kehilangan kedaulatan nasionalnya di bidang politik, ekonomi dan pertahanan. Sebab menjalin kerja sama dengan China, justru sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara ASEAN.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)