USAIDUSAID Organ Terselubung Washington Untuk Mengendalikan Dunia

Kalau ada orang bilang Badan Pembangunan Internasional AS atau yang belakangan lebih dikenal dengan The United States Agency for International Development (USAID), merupakan perpanjagan tangan kementerian luar negeri AS, rasanya tidak terlalu berlebihan. USAID telah menghabiskan miliaran dolar AS selama beberapa dekade untuk mendukung penegakan demokrasil iberal, Lembaga Swadaya Masyarakat Sipil, dan media independent.

Namun menyusul kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk membekukan  hampir semua bantuan luar negeri yang diberikan oleh USAID dan Departemen Luar Negeri, termasuk yang dialokasikan untuk media independen di seluruh dunia, maka seketika itu juga maka berbagai elemen masyarakat sipil di pelbagai belahan dunia di negara mana USAID beroperasi, memperlihatkan ketidakmandiriannya secara ekonomi.

Betapa tidak, Pemerintah AS praktis memangkas hampir 80%program USAID dan mengurangi sekitar $60 miliar bantuan pembangunan secara keseluruhan. Berbagai elemen masyarakat sipil yang selama ini mendapat asupan dan gelontoran dana dari funding-funding internasional, mengalami pukulan telak. Mereka tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan untuk membiayai operasional kegiatan.

Baca: 

‘A Smaller Budget Means You Have Less Time to Work in the Field, Less Time for Everything’: US Foreign Aid Funding Cuts One Year Later

Rawan Damen, direktur jenderal Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Yordania yang berfokus pada kolaborasi lintas batas dan pemberdayaan jurnalis di Timur Tengah, mengatakan bahwa tahun lalu hanya dalam waktu semalam mengalami pengurangan anggaran sebesar 25%. Menariknya, untuk sebuah media yang mengklaim dirinya media independent, ternyata ARIJ bekerja sama di bawah kendali Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tenaga Kerja Kementerian  Luar Negeri AS.

Kalau begitu, bisakah USAID kita pandang sebagai perpanjangan tangan kebijakan luar negeri AS di pelbagai belahan dunia? Kasus Indonesia, mungkin pertanyaan itu terjawab melalui skripsi sarjana Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) yang ditulis oleh Gita Rizkasari, pada tahun 2012. Dengan mengambil judul: Kepentingan Amerika Serikat Dalam USAID(United States Agency for International Development) Dalam Program Bantuan Kemanusiaan di Aceh Periode 2005-2007. 

Skripsi itu membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam pemberian bantuan kemanusiaan di Aceh pada periode 2005-2007. Yang menarik dari skripsi tersebut, Gita Rizkasari berhasil mengungkap peranan USAID sebagai lembaga pemberi bantuan di bawah Departemen Luar Negeri AS dalam mendesain dan menjalankan program LOCAL GOVERNANCE SUPPORT PROGRAM (LGSP), untuk rekonstruksi dan rehabilitasi rakyat Aceh.

Baca juga:

Sulit Dibedakan Antara USAID dan Kepentingan Amerika Serikat

Menariknya lagi, Gita yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, skripsinya berhasil mengungkap apa motif sesungguhnya dari kepentingan AS di Aceh.

Berdasarkan temuannya, Gita berkesimpulan bahwa bantuan luar negeri AS lewat USAID telah menjadi alat kebijakan luar negeri yang dengan sengaja didisain untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara sehingga selaras dengan apa yang diinginkan negara donor.

Dalam pemberian bantuan oleh USAID sebagai perpanjangan Amerika pasca tsunami di Aceh, terdapat dua kepentingan ekonomi yang berhubungan dengan adanya PT ExxonMobil di daerah Aceh Utara (Lhokseumawe) dan kepentingan politik yaitu AS menggunakan NGO Lokal/Nasional sebagai penyuplai informasi tentang berbagai persoalan ekonomi politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Melalui strategi seperti itu, semua informasi dari lapangan ini, nantinya akan dijadikan nilai tawar bagi pemerintah Amerika dalam melakukan berbagai deal/kesepakatan  dengan pemerintah Indonesia. Menurut catatan Gita hingga 2007, USAID telah memberikan bantuan LGSP di Aceh lebih dari US$ 53 juta sebagai bagian dari paket bantuan AS untuk pemulihan dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara  sebesar US$ 4 juta.

Melalui telaah kasus Indonesia lewat penelitian Gita Rizkasari, tampak jelas USAID memang merupakan perpanjangan tangan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional AS.

USAID adalah Amerika, begitu yang sepertinya hendak disampaikan  Gita dalam skripsinya.  Gita yang sejak  masih kuliah hingga lulus sarjana Ilmu Hubungan Internasional aktif mengajar sebagai guru pada sebuah sekola dasar negeri di Jakarta, berpandangan bahwa  kebijakan Amerika akan sangat dominan dalam penyaluran bantuan oleh USAID.

“Tak ada perbedaan kebijakan antara USAID dan Amerika Serikat, karena USAID merupakan bagian dari pemerintahan,”demikian kesimpulan Gita yang dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada buku karya Hendrajit DKK, Tangan-Tangan Amerika, Operasi Siluman CIA di Pelbagai Belahan Dunia. 

Maka bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pukulan yang menimpa perlbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan media-media independent, menyusul keputusan Presiden Donald Trumnp memangkas anggaran untuk USAID yang selama ini dialokasikan kepada berbagai elemen masyarakat sipil di pelbagai belahan dunia.

Pada 2025, kurang lebih setahun yang lalu, tak lama setelah menjabat di Gedung Putih, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menangguhkan pendanaan bantuan luar negeri AS, termasuk bantuan kemanusiaan. Beberapa hari kemudian, Elon Musk, yang saat itu diangkat sebagai kepala “Departemen Efisiensi Pemerintah,” mengumumkan penutupan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Akibatnya, pendanaan yang direncanakan sebesar $75,9 miliar¹ tiba   -tiba dibatalkan.

USAID yang selama ini menjadi perpanjangan tangan kebijakan luar negeri AS untuk mengondisikan berbagai elemen masyarakat sipil untuk melancarkan tekanan publik kepada pemerintahan negaranya masing-masing dalam isu demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, yang dulunya mengalami dan menikmati pasang naik, sekarang mengalami pasang surut.

Kalau menelisik kesejarahannya, USAID telah mengalokasikan sekitar 2 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk program-program demokrasi global yang sebenarnya hanya bungkus dari promosi demokrasi liberal, termasuk di Indonesia sejak tahun 1998, hak-hak asasi manusia, dan tata pemerintahan (Good Governance).

Adobe Stock / Ilustrasi oleh Katie KosmaBukan itu saja. USAID juga mendanai pelatihan jurnalistik untuk 6000 jurnalis dan mendukung 700 media berita non-pemerintah di lebih dari 30 negara pada tahun-tahun puncak kejayaan USAID.

Kembali ke hasil temuan Gita Rizkasari, untuk kasus Indonesia, sepertinya USAID tidak bisa disamakan dengan dua funding international AS lainnya, yaitu National Democratic Institute (NDI) yang berkiblat pada Partai Demokrat AS maupun International Republican Institute (IRI) yang berkiblat pada Partai Republik. Menurut Gita, USAID lebih cenderung diarahkan oleh kedua partai tersebut. Artinya, tergantung partai mana yang sedang berkuasa dan bertahta di Gedung Putih.

Ironisnya, atau mungkin bisa juga disebut tragisnya, badan internasional yang selama ini identik dengan kepentingan pemerintah AS, tahun lalu USAID telah ditutup di negara-negara yang mana funding internasional tersebut beroperasi, berikut pemangkasan besar-besaran terhadap alokasi anggarannya.

USAID selama ini selalu menyembunyikan jatidirinya dalam berbagai topeng, kecuali wajah sesungguhnya sebagai organ penggerak aksi subversif di pelbagai negara. Sepandangan dengan penelitian Gita Rizkasari, USAID bukan saja sulit dibedakan antara dirinya sebagai lembaga donor internasional dan kepentingan luar negeri AS, bahkan USAID pun secara langsung berada dalam kendali kekuasaan presiden, menteri luar negeri dan National Security Council (NSC).

USAID memiliki kantor atau bisa juga disebut markas, di lebih dari 100 negara di pelbagai belahan dunia. Dan memiliki staf sebesar 10 ribu karyawan. Melalui fakta ini saja, rasanya tidak mungkin jika USAID hanya sekadar pemrakarsa pemberian batuan untuk penegakan demokrasi dan kemanusiaan semata. Mungkin itu memang benar di atas permukaan. Namun di bawah permukaan, kita melihat ada peran yang lebih gelap. USAID melalui berbagai kajian, terungkap adanya peran dalam membantu berbagai elemen masyarakat untuk mendukung secara diam-diam meletusnya Revolusi Berwarna (Colour Revolution) di negara-negara Eropa Timur.

Maka melalui peran terselubung yang dimainkannya sebagai lembaga donor, USAI memposisikan dirinya sebagai sebuah badan internasional yang berurusan dengan isu-isu kemanusiaan. Padahal hakikinya adalah melancarkan aksi humanitarian intervention.  Campur tangan pemerintah AS terhadap negara-negara lain dengan menggunakan dalih aksi batuan kemanusiaan.

Melalui skema bantuan seperti itu, USAID menjadi alat perpanjangan tangan kementerian luar negeri dan Gedung Putih untuk mendorong pelemahan sistem kenegaraan negara-negara berkembang yang dipandang ancaman potensial bagi AS, dengan mendorong terbentuknya pembangunan demokrasi ala liberal yang diterapkan di negara-negara Eropa Barat dan AS, termasuk bantuan untuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang sejatinya tidak mandiri, dan media-media independen yang sejatinya pro AS dan Barat.

Negara-negara di pelbagai kawasan dunia seperti di Asia Tengah, Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah terdampak puluhan tahun oleh campur tangan AS melalui bantuan USAID. Namun untuk meminjam kembali istilah yang dipakai Gita Rizkasar dalam skripsinya yang menarik: “kalau berbicara mengenai dana USAID, maka  sulit membedakan antara USAID dan kepentingan pemerintah Amerika Serikat.”

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)