Tim Riset The Global Review
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengeluarkan data terkait enam kementerian yang dinilai termalas sepanjang 2012.
Seknas Fitra mencatat ada enam kementerian yang penyerapan anggarannya kurang dari 20 persen hingga pertengahan 2012. Catatan Seknas FITRA didasari oleh Laporan Realisasi Anggaran Semester I 2012 yang disusun Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran kementerian.
“Hal tersebut mengindikasikan kinerja kementerian yang malas dalam merealisasikan program kegiatan telah disusunnya. Sangat menyedihkan,” kata Koordinator Riset Seknas Fitra Maulana.
Fitra meminta kepada enam kementerian tersebut, menjelaskan kepada masyarakat terkait minimnya penyerapan anggaran. Sebab, Maulana menyebut anggaran yang dikelola kementerian-kementerian itu tidaklah sedikit.
Terlebih, sumber-sumber anggaran tersebut merupakan pajak rakyat seperti dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain.
Berikut adalah kinerja keenam kementerian tersebut menurut catatan Seknas FITRA:
1. Kementerian Perumahan Rakyat: Alokasi APBNP 2012 (Rp 5,9 triliun)
Penyerapan Hingga Semester I 2012 (Rp 110,1 miliar atau 1,9 persen).
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga: Alokasi APBNP 2012 (Rp 1,7 triliun)
Penyerapan Hingga Semester I 2012 (Rp 74,6 miliar atau 4,2 persen).
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Alokasi APBNP 2012 (Rp. 16,2 triliun) Penyerapan Hingga Semester I 2012 (Rp 1,7 triliun atau 10,8 persen)
4. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal: Alokasi APBNP 2012 (Rp 1,1 triliun)
Penyerapan Hingga Semester I 2012 (Rp 125,8 miliar atau 10,9 persen)
5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Alokasi APBNP 2012 (Rp 2,6 triliun)
Penyerapan Hingga Semester I 2012 (Rp 457,8 miliar atau 17,8 persen)
6. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Alokasi APBNP 2012 (Rp 222,3 triliun) Penyerapan Hingga Semester I 2012 (Rp 42,9 miliar atau 19,3 persen).
DPR Akan Evaluasi Dua Kementerian Termalas
Terkait hal ini, anggota Komisi V Marwan Jafar memastikan, usai masa reses anggota DPR, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait apa yang dikeluarkan Fitra ini.
Terutama, dua kementerian di antaranya Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Ya tentu penelitian Fitra masih kita dalami kita cocokkan dalam evaluasi anggaran di komisi. Karena setiap selesai penyerapan anggaran dan menjelang anggaran baru itu pasti ada evaluasi,” kata Marwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/120.
Menurut Marwan, Komisi V segera melakukan evaluasi. Diharapkan, dua kementerian tersebut dapat menumbuhkan kembali semangat kerjanya. Semangat kerja, katanya, menjadi hal penting agar tidak terulang realisasi anggaran yang tidak mencapai target.
“Tentunya harus dipacu semangat kerja dan aplikasi anggaran. Yang terpenting ada semangat kerja sehingga anggaran dapat sesuai target,” kata Ketua DPP PKB itu.
Namun Marwan, tidak akan menegur Kementerian itu, lantaran pihaknya hanya sebagai mitra.
“Hak menegur itu adalah hak presiden, kalau komisi paling akan mengadakan pertemuan dengan kementerian terkait dan memberi catatan, serta saran seperti peningakata kinerja misalnya,” imbuhnya. (TGR/TB)
