Amril Jambak, Wartawan di Pekanbaru, Riau
MENGINJAK tahun 2014, yang dimana di Tanah Air juga disebut sebagai tahun politik. Merupakan langkah awal meraih simpati masyarakat bagi partai politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Berbagai jurus untuk meningkatkan popularitas pun barangkali sudah disiapkan parpol.
Program kampanye untuk menarik simpati pemilih akan dilakukan seiring dengan pencapaian menjadi parpol nomor satu di negara ini. Akankah ‘aksi sosial’ parpol peserta Pemilu 2014 bisa menaikkan popularitas?
Jika dilirik pada pemilu sebelumnya, parpol menjual kecap kepada masyarakat, bahwa parpol yang akan dipilih merupakan parpol bersih yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Masih terngiang di telinga. Partai Demokrat (PD) dengan jargon partai tidak akan ber-KKN, tapi nyatanya sejumlah pengurus pusat partai tersebut terlibat korupsi. Tanpa menyebutkan nama, yang jelas sejumlah kader dalam tayangan iklan, merupakan aktor KKN dari sejumlah kasus besar melanda Tanah Air.
Agaknya, inilah yang sangat merisaukan PD. Melalui Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. Tahun 2013 memang tahun yang berat bagi PD karena sejumlah kader Demokrat terjerat dalam berbagai masalah hukum serta elektabilitas PD juga merosot tajam menurut survei sejumlah lembaga survei. PD juga harus melaksanakan KLB sebagai langkah koreksi organisasi yang menempatkan Bapak SBY sebagai Ketua Umum PD serta ujian-ujian lain.
Ibas mengapresiasi keseriusan Ketua Umum PD, SBY dalam mengambil langkah tepat dan tegas untuk konsisten mendukung penegakan hukum dan terus mendorong kader-kader PD terus konsisten menjalankan politik bersih, cerdas dan santun.
Ibas menambahkan, perbaikan signifikan yang dibuktikan PD menjelang akhir tahun 2013 adalah penyelenggaraan Konvensi Calon Presiden PD. PD mewujudkan aspirasi masyarakat yang mendambakan calon pemimpin bangsa yang handal dan berkualitas melalui mekanisme konvensi PD yang demokratis. Masyarakat bebas memilih dan menentukan calon presiden dari berbagai latar belakang secara transparan.
PD masih perlu terus melakukan pembenahan di seluruh lini organisasi sebagai bagian dari proses pendewasaan partai.
Ia juga mengingatkan kader untuk mengedepankan kerja keras sebagai instrumen utama dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang diamanatkan sejak Partai Demokrat mengikuti Pemilu 2004 lalu.
Dikatakan Ibas, kepercayaan masyarakat selama dua periode itu harus terus dipertahankan melalui kerja secara terus menerus dan konkrit. Bahkan dia menjual ‘kecap’ dengan mencatat prestasi Indonesia yang semakin berperan dalam hubungan internasional.
Harus diakui bahwa secara nyata peran RI dalam perdamaian dunia, hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, WTO dan OKI termasuk sentral. Peran ini ke depan harus terus kita pertahankan.
Ibas pun memberikan dorongan agar upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) semakin gencar dilakukan karena akan menjadi penopang utama ketahanan perekonomian nasional. Sekilas menengok ke belakang, Ibas mengakui, sepanjang 2013 perjalanan partai yang didirikan Presiden SBY ini mengalami berbagai tantangan dan rintangan.
Pada tahun politik 2014, Ibas memprediksi dinamika politik nasional akan semakin meningkat. Namun Ibas optimis, dinamika politik nasional akan berkembang ke arah yang positif menuju pendewasaan demokrasi.
PD akan membuka tahun 2014 dengan optimisme lebih cerah bagi bangsa Indonesia, dengan stabilitas politik dan keamanan lebih baik lagi sehingga Pak SBY bisa jalankan program pro-rakyat secara merata di seluruh daerah Indonesia. Terakhir, politisi muda ini juga meminta agar kader Partai Demokrat semakin mendekatkan diri kepada masyarakat.
Kita harus hindari berwacana dan jangan berikan janji yang muluk-muluk. Harus jelas menyampaikan program kerja kepada rakyat dan buktikan bahwa seluruh kader partai peduli dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai daerah, tutup Ibas.
Lalu bagaimana sejumlah partai lainnya? Pastinya pimpinan parpol sudah membuat ancang-ancang agar pemilih bersimpati dan berjuang meraih suara 20 persen kursi di DPR RI. Hal ini juga tidak lepas dari syarat partai bisa mengajukan pasangan capres, seperti diamanatkan Undang-Undang Pilpres.
