Salah satu pilar National Defence Strategy (NDS) 2026 AS bertumpu pada komitmen untuk “menghalangi Cina di Indo-Pasifik melalui kekuatan, bukan konfrontasi. Dokumen tersebut secara eksplisit menggambarkan Beijing sebagai “penantang utama” dan menyerukan keseimbangan kekuatan yang mencegah rival mana pun mendominasi kawasan tersebut. Untuk mencapai hal ini, strategi tersebut memerintahkan pasukan AS untuk “membangun, memposisikan, dan mempertahankan pertahanan penolakan yang kuat di sepanjang Rantai Pulau Pertama.
Meskipun pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing sudah berlalu, terkesan Amerika Serikat sudah tidak lagi menetapkan Cina sebagai prioritas utama ancaman bagi keamanan nasional. Tapi memang benarkah demikian? Namun jika kita telaah secara teliti National Defence Strategy (NDS) 2026 yang dirilis Pentagon, secara garis besar Strategi Pertahanan Nasional AS masih tetap tidak berubah. Cina masih tetap dipandang sebagai pesaing utama, setidaknya dalam perspektif Pertahanan-Keamanan AS.
Baca:
U.S. 2026 Defense Strategy: Indo-Pacific Implications
Dalam Strategi baru NDS 2026, Pentagon menetapkan prioritas untuk melindungi pertahanan-keamanan dalam negerinya dari kemungkinan serangan militer Cina, seraya membatasi dukungannya terhadap negara-negara sekutunya dari kawasan lainnya.
Alasan atau dalih yang digunakan Washington sebagaimana dijelaskan dalam dokumen NDS 2026, mengingat keterbatasan sumberdaya yang ada, AS saat ini hanya akan mengutamakan konsentrasinya dalam menangkal datangnya ancaman yang dipandang paling berbahaya bagi negaranya. Yaitu melindungi pertahanan-keamanan nasionalnya di negaranya sendiri seraya berupaya menciptakan faktor pencegahan/deterrence factor terhadap kemungkinan agresi militer Cina ke wilayah kedaulatannya.
Berarti fokus utama adalah memusatkan kekuatan utamanya terhadap Amerika belahan Utara seraya mencegah ekspansi kekuatan militer Cina dengan memperkuat angkatan bersenjatanya di gugusan kepulauan besar di lepas pantai timur benua Asia (The First Island of Chain). Yang mencakup Kepulauan Kuril, Kepulauan Jepang, Kepulauan Okinawa, Taiwan, d Amerika Serikat mempertahankan postur penempatan maju yang substansial di Indo-Pasifik, yang berpusat di Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Guam.

Amerika Serikat memiliki sekitar 20.000 personel Angkatan Darat AS di Korea Selatan yang berpusat di Angkatan Darat Kedelapan dan Divisi Infanteri Kedua di Camp Humphreys. Hampir 20.000 marinir dari III Marine Expeditionary Force berbasis di Okinawa, Jepang, serta 9.000 personel di Guam dan penempatan marinir rotasi ke Darwin, Australia dan Filipina.
Armada Ketujuh AS, yang berbasis di Yokosuka, Jepang, merupakan armada penempatan maju terbesar Angkatan Laut AS dan biasanya memiliki 50 hingga 70 kapal permukaan dan kapal selam. Postur udara AS mencakup empat skuadron pesawat tempur di Jepang, yaitu di Pangkalan Udara Kadena di Okinawa dan di Pangkalan Udara Misawa, bersama dengan pesawat lain di Korea Selatan, Jepang, dan lokasi tambahan lainnya.
Melalui narasi yang disampaikan dalam dokumen NDS 2026, meskipun meskipun terdapat perbedaan yang sangat nyata dalam penekanan dan nada antara dokumen-dokumen NDS sebelumnya, garis besar strategi pertahanan Amerika, termasuk sikap terhadap Cina, tetap tak berubah Bahkan, terdapat konsistensi kebijakan yang luar biasa sejak berakhirnya Perang Dingin pada awal abad ke-21.
Sebab kalau mencermati lingkup dari The First Island of Chain seperti tersurat dalam NDS 2026, kawasan ini sangat strategis bagi Cina, karena merupakan rantai ini adalah pembatas alami (barrier) yang menghambat akses angkatan laut mereka menuju perairan Samudra Pasifik yang lebih luas. Kebijakan pertahanan nasional AS untuk memusatkan kekuatannya terhadap The First Island of Chain sejatinya Washington tetap memandang Cina sebagai prioritas ancaman nasional. Maka bisa dipahami jika AS masih tetap memandang The First Island of Chain sebagai ebagai salah satu area paling rawan dan strategis di dunia.
Baca juga:
The 2026 U.S. National Defense Strategy: It’s Still About China (and Taiwan)
Namun menariknya, untuk mengamankan kawasan The First Island of Chain, pemerintah AS menyamarkannya dalam kerangka kebijakan untuk memberikan perhatian yang lebih luas terhadap kemungkinan adanya serangan militer secara langsung terhadap AS. Seperti misalnya dengan usulan membangun Sistem Pertahanan Rudal Golden Dome. Namun sejatinya usulan itu tetap dibingkai oleh kerangka kebijakan pertahanan strategis untuk membendung Cina.
Memang kalau merujuk pada dokumen-dokumen terdahulu, NDS memang secara jelas-jelasan menunjuk Cina dan Rusia sebagai ancaman utama bagi AS. Namun dalam NDS 2026 itu, Cina dinyatakan secara tegas sebagai satu-satunya ancaman nasional AS.
Konsekwensi strategis dari pergeseran strategi pertahanan nasional AS tersebut, menjadi menarik untuk kita cermati bersama. Konsekwensi strategis dari pergeseran kebijakan pertahanan nasional AS yang sepenuhnya fokus pada Cina sebagai pesaing utama sekaligus ancaman utama bagi AS, pengerahan kekuatan angkatan bersenjata AS yang selama ini berpusat di kawasan Eropa/NATO, akan dikurangii secara signifikan, namun pada saat yang sama justru semakin meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik.
Di kawasan Asia, Pentagon akan semakin mendorong semakin meningkatnya kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik sesuai dengan Strategi Indo-Pasific AS 2017, khususnya untuk mengamankan gugusan kepulauan besar di lepas pantai timur benua Asia (The First Island of Chain) seperti saya sampaikan pada awal tadi. Hal itu berarti mengharuskan adanya penambahan kapal-kapal tempur, beberapa peluncur rudal dan radar di Key Island, gugusan pulau di Maluku, Indonesia, yang terkenal dengan hamparan pasir putihnya.
Dengan berfokusnya kekuatan militer AS di Indo-Pasifik, besar kemungkinan akan meningkatnya rotasi unit angkatan darat dan mariner AS yang akan ditempatkan di Jepang, Korea Selatan, Australia, maupun di beberapa pelabuhan yang berada dalam wilayah kedaulatan negara-negara yang merupakan sekutu AS.
Implikasi strategis yang penting dicermati adalah berkurangnya perlindungan dan dukungan AS terhadap negara-negara sekutunya di kawasan Eropa, seturut prioritas keamanan nasional AS saat ini adalah untuk menghadapi meluasnya pengaruh AS di kawasan Indo-Pasifik (baca: Asia Pasifik).
Apalagi sebagaimana tersurat dalam NDS 2026, memberi pesan jelas kepada Eropa Barat/NATO, bahwa untuk menghadapi Rusia, Eropa tidak bisa lagi mengandalkan AS, karena AS sekarang hanya fokus ke Amerika Utara dan Pasifik. Dengan itu pula, seluruh pengerahan peralatan militer strategis terutama untuk serangan militer seperti pesawat pembom dan rudal yang dikonsentrasikan di Alaska atau wilayah continental AS, yang sebelumnya berpusat di Eropa, sekarang dikerahkan untuk memperkuat postur pertahanan militer AS di Asia Pasifik.
Menurut kajian Center for Strategic and International Studies (CSIS), basis industri pertahanan Cina saat ini berada dalam kondisi siaga perang, dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sedang membangun sistem senjata secara massal dan dalam skala besar di semua domain peperangan utama: darat, udara, maritim, ruang angkasa, siber, dan nuklir. Sementara pencegahan AS dimulai dari fondasi “perdamaian melalui kekuatan,” basis industri AS masih jauh dari siap—meskipun telah ada kemajuan selama setahun terakhir.
Bahkan kajian CSIS menilai bahwa pangkalan dan infrastruktur AS di Jepang, Filipina, Guam, dan lokasi lainnya sangat rentan terhadap serangan rudal dan drone Cina.
Salah satu isu strategis penting yang tercakup dalam NDS 2026 adalah penegasan bahwa bersekutu dengan AS tidak secara otomatis berarti AS berkewajiban anggaran pertahanan negara-negara sekutunya.
Sebaliknya, NDS secara tegas memperingatkan bahwa mitra-mitra kaya harus mengeluarkan biaya jauh lebih banyak . NDS mendesak setiap sekutu dan mitra AS untuk memenuhi standar baru – 3,5% dari PDB untuk pertahanan inti ditambah 1,5% untuk pengeluaran terkait (total 5%) – secara global, bukan hanya di NATO.
Seperti dinyatakan secara tersurat dalam dokumen NDS: “Terlalu lama, sekutu dan mitra telah puas membiarkan kita mensubsidi pertahanan mereka,”
Sekarang, “Presiden Trump telah menetapkan standar global baru” sebesar 5%. Ini merupakan lompatan besar di atas tuntutan AS saat ini (2% NATO) dan menandakan bahwa sekutu dari Tokyo hingga Canberra harus menanggung sebagian besar beban tersebut.
Bersekutu tapi harus berbagi beban secara bersama, tampaknya itulah inti pesan NDS 2026 kepada negara-negara sekutunya. Baik kepada negara-negara sekutunya di Eropa Barat/NATO maupun sekutu-sekutunya di Indoi-Pasifik dalam mengimbangi kekuatan militer Cina.
Dengan kata lain, Jepang, Australia, India, Korea Selatan, dan negara-negara lain harus berinvestasi besar-besaran dalam militer mereka sendiri. AS akan “memungkinkan” dan “memberi insentif” tindakan tersebut – mungkin melalui latihan bersama, penjualan senjata, dan kemitraan – tetapi harapannya jelas: lakukan lebih banyak atau minggir.
Memang dalam NDS 2026 tidak disebut-sebut tentang persekutuan empat negara/QUAD (AS, Australia, Jepang dan India) maupun persekutuan tiga negara/AUKUS (AS, Inggris dan Australia), namun jelas secara tersirat tampak jelas sangat bergantung pada dua persekutuan strategis tersebut dalam menggalang persekutuan bersama membendung Cina di Asia Pasifik. AUKUS dan QUAD merupakan pengganda kekuatan. Sebagai forum untuk mendorong pengeluaran pertahanan sekutu lebih tinggi dan untuk mengintegrasikan kemampuan.
Dengan mengaitkan antara tujuan strategis penggalangan kekuatan membendung Cina di Indo-Pasifik dan kewajiban berbagi beban bersama, NDS berharap dapat memperkuat tekad di antara mitra Quad/AUKUS untuk berinvestasi dalam kemampuan bersama (misalnya, peningkatan militer besar-besaran Jepang, kapal selam dan rudal Australia).
Namun perhitungan Pentagon dan Gedung Putih bisa saja meleset atau menimbulkan perkembangan yang tak terduga. Bagi Jepang, Korea Selatan, dan Australia, pengeluaran anggaran pertahanan mereka saat ini sudah cukup besar. Keputusan NDS 2026 agar para sekutu berbagi beban bersama, pada perkembangannya bisa menciptakan ketegangan atau bahkan komplikasi dalam hubungannya sebagai negara-negara sesama sekutu AS.
Korea Selatan dan Jepang pun pada perkembangannya bisa saja tiba-tiba khawatir akankah AS benar-benar mengerahkan pasukan jika kita membayar lebih sedikit? Atau bisa juga timbul “pilih kasih” antar negara sekutu, sehingga persekutuan jadi timpang dan bukannya solid. Diminta untuk membeli lebih banyak senjata, tapi tak ada jaminan nyata bahwa kekuatan militer negara-negara sekutunya di Asia Pasifik, dapat membendung serangan militer Cina, jika memang hal itu benar-benar menjadi kenyataan.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)