Menguji Integritas Politik Luar Negeri Bebas-Aktif RI Dalam Dua Isu Strategis:
- Pembatalan Sepihak Perjanjian Nuklir Jangka Menengah (INF)
- Penempatan Sistem Pertahanan anti-Rudal (THAAD) di Korea Selatan
Mencermati Dua Isu Pemicu Peningkatan Eskalasi Konflik Global di Asia Pasifik dan Eropa
- THAAD
Di awal tahun 2019 ini, konstelasi global nampaknya semakin memanas baik di kawasan Asia Pasifik maupun di kawasan Eropa. Ketegangan yang semakin memanas antara Amerika Serikat dan Korea Utara terkait uji coba rudal antarbenua (ICBM) yang dilancarkan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, pada perkembangannya telah memperluas lingkup konflik bukan saja antara AS versus Korea Utara maupun Korea Utara versus Korea Selatan. Namun juga melibatkan Republik Rakyat Cina yang mana persaingan global antara AS dan Cina di Asia Pasifik sejak beberapa tahun terakhir, semakin memanas dan menajam.
Dengan demikian, konflik di Semenanjung Korea antara AS versus Korea Utara atau Korea Utara versus Korea Selatan, pada hakekatnya harus dibaca sebagai manifestasi dari perebutan sphere of influence atau wilayah pengaruh antara AS versus Cina di Semenanjung Korea. Sebagai bagian dari mata-rantai penting pertarungan global kedua negara adikuasa tersebut di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Dengan demikian, isu krusial di Semenanjung Korea bukan saja soal ICBM yang dipandang oleh Presiden Donald Trump sebagai senjata bermuatan nuklir.
Namun pada saat yang sama juga soal penempatan dan pemasangan Sistem Pertahanan anti rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) oleh Amerika Serikat di Korea Selatan, sebagai dalih untuk menangkal serangan Korea Utara terkait beberapa kali uji coba rudal antarbenua ICBM yang dilakukan Korea Utara.
Namun jika kita telisik lebih mendalam berdasarkan kajian beberapa pakar hubungan internasional dan studi-studi strategis terkait persenjataan nuklir, Kapasitas THAAD yang dilengkapi radar Army/Navy Transportable Radar Surveillance nampaknya mengundang kegusaran dan kekhawatiran pemerintah Republik Rakyat Cina.
Sebab pihak Cina memandang penempatan dan pemasangan THAAD di Korea Selatan, sejatinya bukan manuver militer AS dan Korea Selatan untuk menangkal serangan militer Korea Utara, melainkan untuk mendeteksi dan memonitor manuver militer Cina di wilayah perbatasan antara Cina dan Korea.
Merujuk pada beberapa studi para pakar hubungan internasional maupunh militer terkait THAAD, Radar AN/TPY-2 , misalnya, dikembangkan dengan tujuan untuk memberi peningkatan pada sistem pertahanan rudal untuk mampu mengetahui ancaman jarak jauh dan dapat memberikan solusi perlindungan dari ancaman tersebut.
Dukungan dari kemampuan frekuensi Xband semakin memberikan radar ini peningkatan yang dapat membedakan seberapa besar ancaman yang akan datang dari pihak musuh. Selain itu, THAAD sebagai sebuah sistem pertahanan anti rudal merupakan salah satu sarana pertahanan yang paling direkomendasikan untuk memberikan kemampuan bertahan bagi penggunanya.
Adapun dari segi jarak jangkau radar, AN/TPY-2 memiliki perkiraan jarak yang dapat dijangkau oleh radar ini mencapai jarak1000 hingga 3000 kilometer. Melalui gambaran sekilas tersebut di atas, sangat masuk akal jika penempatan dan pemasangan THAAD di daerah Seongju, Korea Selatan, sangat mengundang reaksi keras dari pihak Cina.
Menyadari konstelasi global dan regional menyusul penempatan dan pemasangan THAAD di Korea Selatan tersebut, maka situasi itu berpotensi meningkatkan eskalasi konflik militer di Semenanjung Korea antara AS versus Cina. Sebab dengan penempatan THAAD di Korea Selatan yang dipandang sebagai ancaman militer yang diarahkan secara langsung oleh AS kepada Cina, maka tentunya Cina pun akan semakin meningkatkan postur pertahanannya secara lebih agresif di Semenanjung Korea. Jika demikian, maka stabilitas politik regional Asia Pasifik berada dalam bahaya.
- Batalnya Perjanjian Senjata Nuklir Jangka Menengah (INF) AS-Rusia
Di tengah semakin memanasnya konflik global AS versus Cina di Semenanjung Korea dan Asia Pasifik pada umumnya, nampaknya konstelasi di kawasan Eropa juga tidak kalah mengkhawatirkan. Pada 1 Februari lalu, Presiden AS Donald Trump secara sepihak membatalkan Perjanjian Senjata Nuklir Jangka Menengah atau Intermediate Range Nuclear Forces (INF Treaty).
Padahal, INF yang ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan dan Michael Gorbachev pada 1987 itu, sejatinya bukan sekadar sarana untuk meredakan ketegangan dan konflik global antara AS dan Rusia. Lebih dari itu, INF yang sejalan dengan Non-Proliferation Treaty (NPT), selain ditujukan untuk mengurangi secara substantial penyebaran hulu nuklir yang dimiliki AS dan Rusia, pada saat yang sama juga ditujukan untuk menciptakan perdamaian abadi di benua Eropa. Sehingga AS tidak menyebarkan persenjataan nuklirnya di Eropa yang ditujukan ke Rusia. Begitu pula Rusia tidak menyebarkan sistem pertahanan anti rudalnya di Eropa.
Dengan kata lain INF, berfungsi sebagai sebagai langkah konkret mencegah kedua negara untuk meluncurkan persenjataan nuklirnya yang berakibat bukan saja hancurnya kedua negara adikuasa tersebut, tapi juga membawa efek mematikan bagi negara-negara di benua Eropa.
Maka, kalau kita telisik kesejarahannya, yang pertama kali memprakarsai diadakannya Traktat INF justru berasal dari negara-negara di Eropa. Yang khawatir jangan-jangan Eropa jadi tumbal perang nuklir AS versus Rusia pada era Perang Dingin. Ibarat dua gajah bertarung, landak mati di tengah.
Maka itu, implikasi dari pembatalan sepihak Perjanjian INF oleh Presiden AS Donald Trump, berpotensi memperluas kembali eskalasi konflik bersenjata, khususnya dalam hal perlombaan senjata nuklir baik di kawasan Eropa maupun Asia Pasifik.
Sebab meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan oleh Presiden Trump maupun Gedung Putih, Dan sekarang, menyusul keputusan sepihak AS untuk membatalkan Traktat INF, bukan saja Eropa, tapi seluruh dunia pun berada dalam bahaya.
Menguji Kreativitas dan Imajinasi Politik Luar Negeri Bebas-Aktif RI
Menyadari konstelasi dan kondisi global dan regional yang amat mengkhwatirkan itu, termasuk potensi dampak buruknya kepada kawasan Asia Tenggara atau ASEAN pada khususnya, peran aktif dan prakarsa perdamaian Indonesia menjadi faktor yang sangat penting sebagai negara terbesar di Asia Tenggara (ASEAN).
Sebagaimana merujuk pada peran aktif Indonesia dalam menggelar Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955 maupun Konferensi Tingkat Tinggi Nonblok 1961 di Beograd, di tengah memanasnya Perang Dingin maupun Perlombaan senjata nuklir antara AS, Uni Soviet dan Cina pada waktu itu. Maka dalam kondisi global yang mengarah pada semakin meruncingnya persaingan global AS versus Cina, maka peran aktif dan prakarsa Indonesia dalam memediasi dibukanya kembali perundingan damai yang melibatkan tiga negara adikuasa AS, Cina dan Rusia, kiranya semakin mendesak dan sangat penting.
Berdasarkan gagasan tersebut di atas, Global Future Institute berencana menyelenggarakan Seminar Terbatas terkait isu-isu strategis di atas.
Bentuk Kegiatan: Seminar Terbatas
Waktu dan Tempat: Akhir Maret/Awal April 2019, di Wisma Daria, Jakarta Selatan
Para Narasumber:
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Pakar Persenjataan Nuklir dan Hubungan Internasional
Peserta Aktif:
Perguruan Tinggi/Dosen dan Mahasiswa
- Para peneliti/pengkaji hubungan internasional
- Pelaku Media
- Organisasi-Organisasi peduli ketahanan nasional seperti Aksi Bela Negara RI (ABN-RI), dan lain-lain.
Penyelenggara:
Global Future Institute yang akan bermitra dengan salah satu perguruan tinggi di Jakarta.
