Armada Ke-5 Angkatan Laut AS, Proposal Penggabungan Saudi-Bahrain, Dan Isu Konflik Sektarian

Bagikan artikel ini

Fuad Thahir, Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Proposal Penggabungan Saudi-Bahrain

Berdasarkan laporan terbaru, Arab Saudi berusaha bergabung dengan Bahrain sesuai dengan rencana menyatukan enam negara Arab anggota Dewan Kerjasama Teluk-Persia (P-GCC). Pada Desember 2011, Raja Abdullah menyerukan kepada negara-negara anggota P-GCC untuk bergerak melampaui tahap kerja sama dan menuju ke tahap penyatuan tersebut, meski menuai banyak protes dan demonstrasi.

Menurut laporan terbaru, Arab Saudi berusaha untuk bergabung dengan Bahrain yang sejalan dengan rencana menyatukan enam negara anggota Arab di Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC). Rencananya Saudi akan memberikan Manama otonomi politik internal sementara Riyadh akan tetap bertanggung jawab atas urusan militer negara itu.

Kebijakan tersebut menuai banyak protes, pengunjuk rasa Bahrain mengekspresikan kemarahan mereka terhadap tawaran Saudi tersebut. Mereka juga meneriakkan slogan-slogan menentang penguasa negara mereka, Raja Hamad bin Isa Al Khalifa.

Aksi protes serupa terjadi di Sitra, Nuwaidrat dan Bilad al-Qadim yang berubah menjadi kekerasan setelah pasukan Bahrain yang didukung tentara Saudi menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa.[1]

Armada Ke-5 Angkatan Laut AS

Pada bulan Juni 2012 Angkatan Laut AS adalah menggandakan ukuran basis AL Amerika Serikat di Teluk Persia di Manama, Bahrain, yang menurut para pejabat akan sangat meningkatkan kemampuan Armada Ke-5 AL AS (US 5th Fleet), yang memiliki kantor pusat di negara pulau tersebut.

Proyek ekspansi pangkalan militer AS ini menghabiskan dana 580 juta USD. Mereka mengatakan proyek telah dimulai sejak bulan Mei 2003 dan dijadwalkan selesai dalam lima tahun. Ekspansi ini akan memungkinkan pasukan AS untuk mengatasi meningkatnya jumlah ancaman di perairan strategis tersebut.

Fasilitas ini akan memungkinkan Bahrain menangani hingga 30 persen lebih banyak kapal dari  sebelumnya yang hanya 300 kapal per tahun. Selat Hormuz di Bahrain adalah pintu gerbang sempit jalur keluar-masuk dimana sekitar 40 persen dari pasokan minyak dunia melewatinya. Iran telah mengancam akan menutup selat tersebut jika diserang oleh Amerika Serikat atau Israel.

Amerika Serikat mempertahankan setidaknya satu gugus tugas kapal induk di wilayah itu, bersama dengan berbagai unit lain, serta aset Angkatan Udara, sebagian besar dikerahkan di Qatar dan Uni Emirat Arab. Jika selat ditutup, angkatan laut AS di Teluk akan perlu untuk beroperasi tanpa memasok lewat laut dari pasukan di Laut Arab dan Teluk Oman.

Pada tanggal 21 April, sebuah Fokker F-27 pesawat pengintai maritim Iran mengitari kapal induk USS Eisenhower di Teluk Oman, di ujung timur Selat Hormuz. Pesawat Iran jarang beroperasi disana dan itu adalah pertama kalinya sebuah pesawat jet Iran mendekati kapal perang AS. Pesawat  jet bermesin ganda, dan diyakini bersenjata itu mengitari kapal induk tersebut selama 20 menit.[2]

Isu Konflik Sektarian

Pejabat advokasi Bahrain Centre for Human Rights (BCHR), John Lubbock, mengatakan situasi di Bahrain kian memburuk. Setiap bulan dilalui tanpa ada rekonsiliasi atau reformasi. “Para pengunjuk rasa dan warga tak berdosa dirumah mereka terus diserang dan dibunuh,” ujar Lubbock dalam surat elektronik kepada Tempo.

Lembaga yang berbasis di London, Inggris, ini mencatat 65 orang terbunuh sejak aksi unjuk rasa menentang rezim Al Khalifa merebak di Bahrain pada 14 Februari 2011. Para aktivis ditangkapi dan ditahan, termasuk pendiri dan bekas Presiden BCHR Abdulhadi Alkhawaja serta para politikus oposisi seperti Hasan Mushaima (dari partai Syiah Al-Wefaq) dan Ebrahim Sharif (pemimpin Sunni dari partai oposisi liberal Waad). “Mereka masih berada di penjara tanpa tahu kapan jadwal persidangan,” ujarnya.

Menurut John Lubbock, aksi represif masih terjadi setiap hari di pos-pos pemeriksaan polisi. Dia mengatakan penduduk dilecehkan hanya karena dia Syiah. BCHR yakin konflik di Bahrain bukan isu sektarian melainkan politis. “Tapi dengan memisahkan komunitas Syiah dan Sunni dengan mendiskriminasi Syiah, pemerintah Bahrain mendorong sektarianisme,” ujarnya. [3]

Isu sektarian ini semakin gencar juga disuarakan oleh corong2 Saudi di Nusantara, sebagaimana diberitakan Eramuslim.com per 28 April 2013 yang memberitakan bahwa Bahrain menyalahkan Pengawal Revolusi Iran dan Hizbullah Libanon atas pembentukan kelompok militan untuk membunuh tokoh-tokoh masyarakat kerajaan Arab Teluk serta serangan ke bandara dan gedung-gedung pemerintah.

Bahrain mengklaim seorang anggota Pengawal Revolusi Iran, yang dipanggil ‘Abu Nasser’membayar tersangka sebesar 80.000 USD untuk mengambil gambar-gambar ‘lokasi potensial’, serta mengumpulkan infomasi tokoh-tokoh masyarakat. Demikian situs tersebut mengabarkan, yang ternyata dicopas langsung dari Reuters (situs kafir?).[4]

Demikianlah note ini dibuat untuk sekilas menggambarkan atmosfer politik di Bahrain. Kiranya anda akan tetap terjebak dalam isu sektarianisme yang juga dihembuskan oleh media-media Barat, itu semua hak Anda, semua dengan konsekuensinya masing-masing. Wallahu a’lam.

Footnote:

  1. http://www.carikabar.com/dunia/174-timur-tengah/913-rakyat-bahrain-tolak-gabung-saudi
  2. http://www.upi.com/Top_News/Special/2010/06/08/US-Navy-expands-5th-Fleets-gulf-base/UPI-63471276013294/
  3. http://www.tempo.co/read/news/2012/03/09/115389080/Situasi-di-Bahrain-Makin-Buruk
  4. http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/bahrain-klaim-hizbullah-iran-dalang-kelompok-teror.htm#.UXybNqLQn-Z
Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com