Gubernur Aceh, Zaini Abdulah di Banda Aceh belum lama ini mengatakan, apabila polemik Qanun Bendera Aceh terus berlarut-larut sangat dimungkinkan Pemerintah Aceh akan memilih opsi melibatkan pihak ketiga untuk penyelesaian polemik bendera. Selama ini, anggapan bahwa Pemerintah Aceh hanya mementingkan pembahasan bendera Aceh ketimbang memperhatikan isu-isu kesejahteraan rakyat adalah tidak benar. Isu kesejahteraan rakyat tetap digaungkan guna menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.
Qanun Bendera Aceh harus tetap diperjuangkan karena merupakan amanah dari MoU Helsinki. Pemerintah Aceh tidak akan mengambil opsi referendum terkait dengan Qanun Bendera Aceh karena langkah dialog yang selama ini diambil Pemerintah Aceh lebih efektif walaupun belum membuahkan suatu kesepakatan. Oleh karena itu, jika permasalahan bendera Aceh terus menghadapi deadlock perlunya pihak
ketiga untuk menengahi polemik.
Zaini Abdullah mengharapkan agar permasalahan bendera Aceh tidak mengarah atau memicu konflik bersenjata, dan semoga Pemerintah Pusat dapat menyetujui Qanun Bendera Aceh. Mengomentari masalah tersebut, pengamat masalah intelijen, Masdarsada mengatakan, permasalahan bendera Aceh harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan Mendagri Mendagri tidak dapat menangani sendiri masalah
ini, salah-salah bisa perundingan gagal dan terjadi ketegangan politik yang berujung pada terjadinya kembali konflik bersenjata.
“Karena orang Aceh akan mendemonstrasikan mengibarkan bendera Aceh, dan aparatur keamanan akan mencegahnya,”urai alumnus Kajian Strategik Intelijen, Universitas Indonesia ini.
Menurutnya, sebaiknya BIN menyarankan Presiden SBY untuk memangggil dan memberikan petujuk kepada Mendagri, Panglima TNI dan KA BIN mengenai masalah ini.
“Disamping itu, perlu ada negosiasi tokoh agama Islam yang disegani orang Aceh atau yang direkomendasikan Jusuf Kalla. Negosiasi untuk mengajukan konsep bendera pengganti bendera Aceh yang lain menghapus lambang bulan bintang serta dasar merah dengan dasar hijau serta gambar/lambang Islam, sehingga nuansa GAM hilang. Nuansa Islam masih bisa kita terima karena tidak bernuansa separatism,”jelas Masdarsada menutup pembicaraan.
