Inti dari aktivitas pelayaran kapal Freedom Flotilla ini adalah dukungan berbagai aktivis Australia dan mereka yang berasal dari Papua terhadap aktivitas unsur-unsur OPM yang nampak jelas dengan keikutsertaan Yacob Rumbiak (pegiat OPM) didalam aktivitas ini. Demikian dikemukakan pengamat masalah politik, Datuak Alat Tjumano seraya menegaskan, slogan Malanesian Brotherhood adalah slogan yang selalu dikumandangkan untuk mendukung terwujudnya Negara-negara Melanisia Raya yang merdeka.
“Dengan slogan Melanesian Brotherhood inilah OPM berusaha mencari simpati dan dukungan dari negara-negara di Pasifik Selatan. Kelompok ini nampknya juga ingin membangkitkan lagi idea separatisme RMS dan OPM dengan programnya yang menyatakan akan mengunjungi Maluku dan Papua,” tambahnya.
Menurut Datuak, secara politis aksi Freedom Flotilla adalah kampanye politik internasional untuk menarik perhatian dan simpati dunia
internasional dan menekan Indonesia. Kombinasi aktivitas politik diberbagai fora internasional dan gangguan keamanan di Papua adalah strategi OPM utuk terjadinya tekanan internasional kepada Indonesia agar masalah Papua segera diselesaikan melalui cara damai/perundingan dengan sasaran akhir tewujudnya Papua Merdeka.
Sementara itu, pengamat masalah strategis Indonesia, Hernoto Ramlan menyatakan, sikap Kevin Ruud sebagai PM Australia sebenarnya menggambarkan sikap yang banci.
“Pada satu sisi ia tidak ingin kehilangan popularitasnya, yang untuk itu ia tidak melarang dan mencabut semua passport WN Australia yang ikut dalam Freedom Flotilla, sebaliknya ia juga tidak ingin mempunyai masalah dengan Pemerintah RI, sehingga seolah-olah ia akan membiarkan Pemerintah RI menindak secara hukum apabila Freedom Flotilla masuk perairan Indonesia,” tambahnya.
Menurut alumnus pasca sarjana dari Amerika Serikat ini, tidak lupa Kevin Ruud untuk memperkuat imagenya yang mendukung Pemerintah Indonesia dalam masalah Papua ia juga menyatakan bahwa Pemerintah dan dua Partai Politik yang utama di Australia, yaitu Partai Konservatif dan Partai buruh mengakui Papua adalah bagian dari NKRI.
“Sikap Australia seperti AS sebenarnya sangat berkepentingan dengan Papua mengingat kekayaan alamnya dan posisinya yag strategis menghadapi perkembangan di Asia Timur khususnya China. Dalam konteks ini, Pemerintah Australia dengan alasan sistem politiknya yang liberal telah membiarkan semua aktivitas anti RI yang bertema mendukung Timor Timur (Pada masa lalu) dan kini dalam masalah Papua,” urai Hernoto Ramlan yang gelar sarjananya diperoleh dari Universitas Jember ini.
Menurutnya, dengan alasan ini pula Australia membiarkan berkembangnya ide terjadinya pelayaran Freedom Flotilla yang dengan alasan budaya Melanesia Raya, berusaha melakukan subversi internasional dengan cara-cara yang canggih untuk merongrong kewibawaan RI atas Papua.
“Pelayaran Freedom Flotilla adalah sebuah aktivitas subversif yang oleh karenanya harus dihadapi dengan keras dan tegas secara militer,” tegas Hernoto Ramlan.
