Menagih Komitmen Prabowo Kembali ke UUD 1945

Semenjak menggunakan UUD NRI 1945 Produk Amandemen (1999-2002) alias UUD 2002, kemudian pada 2004 pertama kali digelar pemilihan presiden (Pilpres) Langsung ala liberal (one man one vote) merupakan awal perubahan model Pilpres dari MPR (sistem musyawarah mufakat) menjadi one man one vote, maka sejak itulah bangsa ini terjebak pada situasi dan kondisi yang dalam peribahasa Jawa disebut ‘entek amek, kurang golek‘.

Secara letterlijk, ungkapan Jawa tadi artinya ‘habis ambil, kurang cari’. Habis mengambil lagi, kurang cari lagi. Namun, bukan begitu maksudnya. Makna entek amek kurang golek itu kurang lebihnya ialah:

“Kalau sudah senang atau cinta semuanya dinilai baik, sebaliknya kalau tidak suka semua dianggap buruk”.

Betapa tidak fair dan kurang sportif kondisi entek amek kurang golek. Kuatnya ego. Bener e dewe, karepe dewe. Dalam praktik empirik, kenyataan tersebut membidani apa yang disebut post-truth —pasca kebenaran— yaitu era dimana kebohongan menyamar sebagai kebenaran di publik melalui endorse para pendengung alias buzzers.

Bagi bangsa yang terperangkap kondisi semacam (entek amek) ini, faktor subjektivitas dan hembusan isu sentimen kuat berkelindan di lorong-lorong nalar publik. Tak boleh dipungkiri, entek amek kurang golek ini merupakan bibit-bibit ego sektoral sekaligus bahan baku perpecahan yang berserak di tengah masyarakat, dan sungguh celaka — ladang suburnya justru tatkala bangsa ini menganut model Pilpres one man one vote.

Dari perspektif kolonialisme gaya baru, UUD 2002 merupakan strategi devide et impera yang disisipkan pada sistem (konstitusi) negara oleh pihak asing secara senyap. Akan tetapi, anehnya sebagian warga tidak menyadari, justru menari-nari dalam gendang yang ditabuh oleh (kolonialisme) asing. Canggih.

Sekurang-kurangnya, sewaktu Pilpres Langsung digelar kali ketiga (2014) silam, outcome jurus pecah belah via sistem ini mulai membuahkan hasil, misalnya, munculnya dua entitas (Cebong dan Kampret) yang saling serang di dunia maya. Kelahiran dua entitas di atas entah akibat dukung-mendukung dalam Pilpres; bahkan sempat ada pemikiran, jangan-jangan keduanya justru dibidani satu meja komando yang sama guna menggaduhkan akar rumput agar rakyat abai terhadap persoalan hulu bangsanya? Entahlah. Belum ada jawaban pasti. Yang jelas, kedua entitas tersebut menjadi permanen pada Pilpres 2019, bahkan memunculkan varian baru seperti Kadrun, contohnya, atau Cepret dan seterusnya yang kian meramaikan modus devide et impera di Bumi Pertiwi.

Dan pada Pilpres 2024 banyak muncul varian buzzers lain yang seharusnya tak perlu terjadi —karena “satu sumber’— pada gilirannya selain menggaduhkan belantara sosial politik, juga menyisakan sayatan kecil atas nama Esprit de Corps. Apa yang akan terjadi kelak bila Pilpres 2029 dan 2034 masih memakai UUD 2002 serta bermodel one man one vote?

Learning points yang bisa diambil dari beberapa Pilpres sebelumnya, bahwa selalu muncul keterbelahan sosial menganga secara berkala per/lima tahunan akibat fenomena entek amek kurang golek, dampak operasional UUD 2002.

Pertanyaan menggelitik muncul, “Apakah UUD 2002 ini terus dipertahankan, sedang dalam praktiknya justru memecah-belah, high cost, bahkan dianggap sebagai sumber kegaduhan?”

Ketika KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024 ini, publik khususnya para pegiat konstitusi berharap kepada Prabowo —selaku Presiden Terpilih— jika dilantik 20 Oktober 2024 nanti agar menepati komitmen kembali ke UUD 1945 sesuai naskah asli dengan teknik adendum. Kenapa? Sebab, dalam AD/ART Partai Gerindra sendiri tersurat jelas pada visi misi partai di Pasal 10 Ayat (1):

“Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945”.

Ibu Pertiwi menunggu creative destruction (terobosan merusak) Prabowo guna menaikkan kembali harkat, martabat, dan kedaulatan NKRI yang nyaris lenyap akibat bangsa ini memakai UUD 2002.

Demikianlah adanya, demikian sebaiknya.