Sanksi Terhadap Lima BUMN Kuba, Sama Saja Dengan Agresi MiliterAgresi Militer

Pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump tampaknya tetap berupaya mengubah model politik dan ekonomi Kuba hasil Revolusi Kuba 1959 di bawah kepemimpinan Fidel Castro. Selain kemungkinan melancarkan agresi militer, baru-baru ini Washington melancarkan aksi subversif melumpuhkan pusat saraf perekonomian Kuba. Pemberlakukan Sanksi terhadap lima Perusahaan Badan Milik Negara (BUMN) Kuba yang selama ini berada dalam kendali Pemerintahan Revolusioner Kuba.  

Sejak Revolusi Kuba yang dipimpin Fidel Castro menggulingkan rejim Folgencio Batista pada 1959, hubungan buruk antara Amerika Serikat dan Kuba praktis memburuk. Bukan karena pemerintahan Castro berhaluan kiri sosialis, melainkan karena kebijakan luar negerinya yang berhaluan nonblok dan menolak jadi satelit negara-negara adikuasa. Tidak heran jika Washington berusaha berkali-kali untuk menumbangkan Castro, yang mencapai puncaknya ketika pemerintah AS di bawah kepemimpinan John F. Kennedy upaya pemberontakan kelompok milisi anti-Castro yang berpusat di Florida, berhasil dipatahkan oleh Castro.

Sejak kegagalan gerakan subversif anti-Castro yang secara diam-diam didukung oleh CIA dan Gedung Putih, Castro praktis berkuasa terus selama 50 tahun hingga wafatnya, pada November 2016, pada usia 90 tahun.

Memang meskipun Castro masih hidup, secara resmi kekuasaan Kuba beralih ke tangan adiknya, Raul Castro ketika pada 2006 untuk sementara menggantikan Castro yang kebetulan kakak kandungnya, sebagai kepala pemerintahan sementara lantaran Castro menderita sakit parah. Namun pada 2008 Raul Castro secara resmi ditunjuk sebagai presiden Kuba.

Bukan sesuatu yang mengherankan, memang. Sebab meskipun baru secara resmi menjabat presiden Kuba sejak 2008, Raul Castro sejak keberhasilan Revolusi Kuba menggulingkan rejim Batista dan mengambil-alih kekuasaan pada 1959, Raul merupakan pemain kunci pemerintahan Kuba karena merupakan sosok pengendali utama di militer dan intelijen Kuba. Maka sejak 2008 hingga 2018, yang berarti praktis selama satu dekade, Raul merupakan orang nomor satu di Kuba. Pada 2018, enyerahkan jabatan presiden kepada Miguel Daz-Canel.  Tiga tahun kemudian, pada 2021 Raul  menyerahkan kepemimpinan Partai Komunis. Namun, sebagai orang kuat nomor satu di Havana, banyak kalangan meyakini Raul sejatinya tetap merupakan orang paling berkuasa dalam struktur kekuasaan Kuba.

Presiden Raul Castro (kiri) dan Wakil Presiden Kuba Miguel Diaz Cane (kanan). saat pembukaan sidang Majelis Nasional di Havana, Kuba, Jumat, 8 Juli 2016.(AP/ Ismael Francisco)Raul Castro saat ini masih hidup. Pada 3 Juni 2026 lalu, Raul tepat berusia 95 tahun. Dengan begitu, di mata Washington sejak 1959 hingga era kepresidenan Donald Trump saat ini, Kuba tetap dipandang sebagai salah satu ancaman nasional AS paling bahaya mengingat posisi geografisnya yang berada di halaman belakang AS.

Maka selama pengaruh Raul Castro masih kuat dalam struktur kekuasaan Kuba, AS sepertinya akan berupaya secara terus-menerus melancarkan Aksi Destabilisasi terhadap pemerintahan Presiden Miguel Daz-Canel.

Yang terkini, tampak jelas ketika Gedung Putih pada Juni 2026 melancarkan kampanye tekanan maksimumnya terhadap Kuba dengan menargetkan lima perusahaan BUMN khususnya berfokus pada  jaringan  beberapa perusahaan yang ada sangkut-pautnya dengan konglomerasi militer GAESA, yang menguasai sekitar 40% dari produk domestik bruto negara tersebut. Adapun GAESA itu sendiri merupakan Kelompok bisnis utama yang dikelola militer yang mengendalikan sektor pariwisata, keuangan, dan logistik utama.

US slaps new sanctions on Cuban companies key to island’s crumbling economy

Misalnya  konglomerasi yang tergabung dalam  GAESA seperti Bank Dagang Kuba Banco Financiero Internacional SA , perusahaan pertambangan Geominera SA, produsen baja Empresa Siderúrgica Jose Martí, dan perusahaan logistik Almacenes Universales SA (AUSA).

Masalah krusial dari langkah kebijakan Washington dengan memberlakukan sanksi terhadap lima perusahaan BUMN Kuba itu, sejatinya sama saja dengan agresi militer ke wilayah kedaulatan nasional Kuba. Sebab setidaknya tiga dari lima BUMN Kuba itu, berada dalam kendali militer pemerintahan Revolusioner Kuba. Dengan itu, pemberlakuan sanksi terhadap lima BUMN Kuba itu, sama saja dengan melumpuhkan basis kekuatan dan pusat urat saraf kekuasaan Kuba.

Apalagi dalam sanksi sekundernya, pemerintahan Donald Trump melalui perintah eksekutifnya Juni 2026 lalu,  memperingatkan para investor internasional dan perusahaan asing bahwa jika sampai berurusan dengan BUMN  yang berafiliasi dengan beberapa perusahaan BUMN militer Kuba  tersebut, akan menghadapi hukuman dan pengucilan dari AS. Tampak jelas bahwa melalui perintah eksekutif Presiden Trump itu, pemerintah AS secara terang-terangan memberlakukan  Sistem Neo-Merkantilisme ala kolonialisme klasik yang diterapkan Eropa ketika menjajah negara-negara di luar kawasan Eropa pada abad 17-19.

Dengan kata lain, langkah Washington bukan saja bermaksud melumpuhkan jantung kekuatan utama Kuba, bahkan sekaligus menakut-nakuti para investor asing untuk menjalin kerja sama ekonomi-bisnis yang saling menguntungkan dengan Kuba. Betapa tidak. Konglomerasi GAESA menguasai hampir 40% dari produk domestik bruto Kuba. Pada awal tahun 2024, konglomerat ini memiliki cadangan likuid sebesar $14,5 miliar. Bukankah sepak-terjang pemerintahan Presiden Trump itu jelas-jelas merupakan penjabaran dari Skema Neokolonialisme AS?

Lebih anehnya lagi, menteri luar negeri AS Marco Rubio, yang masih berdarah Kuba namun orang tuanya merupakan imigran yang mukim di AS, mencoba mencitrakan diri sebagai pahlawan bagi rakyat Kuba dengan menuduh Havana telah menggunakan aset konglomerasi GAESA untuk melancarkan aksi subversif dan spionase alih-alih untuk untuk sekolah, pembangkit listrik, dan kebutuhan dasar bagi rakyat Kuba.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio menuduh pemerintah Kuba menggunakan perusahaan tersebut “sebagai alat penindasan dan kleptokrasi rezim yang mementingkan diri sendiri” dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan sanksi tersebut. | Rod Lamkey, Jr./APJelas ini bermuatan propaganda menarik simpati rakyat Kuba. Padahal inti soalnya adalah, pemerintahan nasional suatu negara bebas dan berdaulat penuh untuk mendayagunakan aset nasionalnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan bangsanya sendiri. Negara asing sama sekali tidak dibenarkan untuk ikut campur.

Nah, justru disinilah inti soalnya pula. Bahwa pemerintah AS, apalagi di era Presiden Trump saat ini, bermaksud mengubah secara total model politik dan ekonomi Kuba yang diberlakukan oleh trio Fidel Castro-Raul Castro dan Che Gevara sejak 1959.

Maka salah satu langkah strategis Washington adalah memberlakukan tekanan keras berupa sanksi terhadap lima BUMN Kuba tersebut, yang kalau dianalogikan, persis kayak Pengambil-alihan paksa sebuah perusahaan (Hostile Take-Over).

Sebab sepertinya di balik manuver pemerintahan Donald Trump, ada peran terselubung dari perusahaan minyak AS seperti ExxonMobil yang merasa dirugikan akibat kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pemerintahan Castro beberapa dekade yang lalu. Sebab seturut dengan eskalasi konflik yang semakin memanas antara AS versus Kuba, Mahkamah Agung AS yang telah memberi payung hukum bagi beberapa perusahaan AS untuk mengajukan gugatan hukum dan tuntutan ganti rugi/kompensasi atas nasionalisasi yang diberlakukan pemerintahan Castro beberapa dekade lalu.

Dalam konteks ini, ExxonMobile milik keluarga besar Rockefeller telah diberi izin untuk menggugat BUMN Kuba yang bergerak dalam penyulingan minyak, fasilitas tempat penyimpanan, penerimaan, dan penyaluran minyak mentah, serta sekitaran 100 pompa bensin. Sekadar informasi, pada 1960an pemerintah Kuba  telah menasionalisasi atau mengambil-alih kepemilikan perusahaan-perusahaan asing. Sehingga kompensasi sebagai ganti kepada perusahaan-perusahan asing terseut mencapai 1 miliar dolarAS.

Tentu saja dalam perkembangannya ExxonMobil bukan satu-satunya perusahaan asing yang diuntungkan dengan pemberlakukan sanksi terhadap lima BUMN Kuba tersebut melalui Perintah Eksekutif Presiden AS pada Juni 2026 lalu.

Hingga kini pemerintah AS memang belum memberi tanda-tanda akan melancarkan agresi militer ke Kuba seperti halnya pernah dilakukan ketika melancarkan aksi penculikan terhadap Presiden Venezuela, Nikolas Maduro, atau ketika AS-Israel melancarkan serangan militer ke Iran yang berakibat tewasnya Pemimpin Besar Revolusi Iran Ali Khameini pada Februari 2026 lalu.

Namun lepas dari itu, Kuba punya ketahanan nasional dan ketahanan budaya yang jauh lebih kokoh daripada Venezuela. Etos perjuangan yang sudah teruji sejak keberhasilan menumbangkan rejim Batista maupun keberhasilnan menggagalkan aksi subversif 17-19 April 1961 (Invasi Teluk Babi) dimana aksi pemberontakan yang dimotori oleh pasukan pelarian Kuba binaan CIA   gagal menggulignkan pemerintahan Fidel Castro, gara-gara bocornya rencana, kurangnya dukungan udara AS, dan perlawanan cepat militer Kuba dalam menghadang kedatangan pasukan pemberontak yang bermarkas di Florida, AS tersebut.

Maka rasanya tidak mengagetkan ketika Presiden Miguel Diaz-Canel dengan berani mengatakan bahwa rakyat Kuba siap untuk bertempur dan berjuang menghadapi kemungkinan agresi militer AS ke Kuba. Seraya menegaskan bahwa AS sama sekali tidak punya dasar yang kuat untuk melancarkan agresi militer ke Kuba, karena Kuba sama sekali bukan ancaman bagi AS maupun negara manapun.

Sepertinya, jika AS benar-benar nekad untuk menginvasi Kuba, Washington akan menghadapi konsekuensi strategis yang jauh lebih berat dan sulit diduga, dibandingkan ketika menyerang Venezuela maupun Iran.  Ada semacam tradisi perlawanan dan  etos perjuangan yang benih-benihnya sudah terpupuk sejak Castro dan Ghe Gevara memutuskan untuk mengakhiri kekuasaan Fulgenciio Batista sejak awal 1950an yang mencapai puncaknya saat rejim Batista tumbang pada 1959. Inilah yang menyebabkan AS lebih sulit menumbangkan Castro di Kuba  dibandingkan ketika menumbangkan pemerintahan berhaluan pro nasionalis kerakyatan Guatemala, Brazil, Chile dan Venezuela. Selain akar kepemimpinan Castro yang mengakar ke basis akar rumput rakyat Kuba yang telah teruji selama perjuangan revolousi, ketahanan budaya Kuba pada perkembangannya juga mampu menjelma menjadi ketahanan nasional.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)