Sejak Mohammed Mursi memenangkan Pilpres Mesir, situasi perekonomian Mesir masih mengalami gonjang-ganjing. Hal ini ditandai dengan arus masuk investasi asing ke Mesir setelah revolusi mencapai titik nol. Devisa dari sektor pariwisata turun hingga 80% dan Mesir merugi US $ 40 juta per hari akibat terhentinya pariwisata. Tingkat kemiskinan di Mesir naik tajam hingga 70%. Hutang luar negeri dan domestik mencapai 1.080 miliar pound Mesir (sekitar US $ 180 miliar) atau 90% dari pendapatan domestik Mesir.
Akibat unjuk rasa buruh dan revolusi, sektor industri Mesir pada Mei 2012 merugi sekitar 10 miliar-20 miliar pound Mesir ( US $ 1,5 miliar sd US $ 3,2 miliar). Cadangan devisa melorot dari US $ 36 miliar pada Desember 2010 menjadi US $ 16 miliar pada April 2012. Pemerintah mengklaim rugi US $ 1 miliar per bulan sejak 25 Januari tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi anjlok hanya 2,5% pada 2011 dan hanya naik 4% pada 2012.
Persoalan lainnya yang dihadapi Mursi adalah ketidakpastian politik (political unrest) dalam negeri yang diperkirakan akan memuncak menjelang referendum untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak rancangan UUD baru pada 15 Desember 2012 mendatang.
Terkait dengan referendum ini, terjadi pro kontra yang mendukung dan menolak referendum tersebut. Dewan Wakil Rakyat yang didominasi kelompok Islamis, menyetujui rancangan konstitusi tersebut, karena mereka menilai rancangan UUD maupun Dekrit yang ditandatangani Presiden Mursi adalah cara membangun institusi, menata sistem demokrasi mereka serta masa depan atau keberlangsungan Mesir sebagai bangsa.
Sementara itu, kubu liberal, sekular dan Kristen keluar sidang sebagai protes dan mengatakan perubahan konstitusi terlalu dipaksakan. Mereka menilai dekrit tersebut yang pada intinya tidak memungkinkan lembaga-lembaga negara lain membatalkan keputusan presiden “Mursi menginginkan referendum (untuk) sebuah rancangan UUD yang melanggar kebebasan dasar dan melawan nilai-nilai universal. Perjuangan kita akan berlanjut,” tulis tokoh oposisi Mohamed ElBaradei, dalam tweet-nya Sabtu (1/12). Kelompok oposisi menyebut rancangan ini melapangkan jalan bagi penerapan sistem Islam di Mesir, selain dianggap tidak menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
Pada 25 November 2012 di Kairo, 22 organisasi kemasyarakatan menandatangani surat terbuka mendesak Presiden Mesir, Muhammad Mursi mencabut dekrit yang dikeluarkan pada 23 November 2012. Menurut mereka, dekrit tersebut telah mengarahkan Mesir pada bentuk otoriter baru karena kekuasaannya yang tidak terbatas. Tokoh oposisi Mohammad el Baradei mengatakan, dekrit tersebut telah menjadikan Mursi sebagai Fir’aun baru. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan HAM Mesir, Abdel Ghaffar Shukr berencana mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap Mursi. Seiring dengan itu, massa yang menolak dekrit juga terus melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah tempat di Kairo.
Penolakan juga disuarakan para hakim terhadap rencana Presiden Mursi menggelar referendum untuk menentukan diterima atau tidaknya rancangan konstitusi baru pada 15 Desember 2012. Dalam sejarah Mesir, protes atau demonstrasi hakim tersebut merupakan kedua yang pernah terjadi. Pertamakali aksi unjuk rasa hakim terjadi pada tahun 1919 dengan mogok kerja menentang dan melawan kolonialisme Inggris. Ketua organisasi hakim yang beranggotakan 9.500 orang, Ahmad el Zind mengatakan keputusan memboikot referendum konstitusi tersebut dicapai secara aklamasi bulat. Hakim-hakim tersebut menilai dekrit tersebut merupakan pelanggaran terhadap sistem peradilan di Mesir dan juga telah memperkuat kekuasaan Mursi secara sepihak. Menurut aktivis HAM yang juga pengacara, Negai Borai mengatakan, Mesir telah menjadi negara tanpa hukum pengadilan dan dekrit 22 November 2012 adalah jalan pintas menuju keditaktoran.
Sementara itu, penolakan juga dikemukakan Ketua Parlemen Eropa, Martin Schulz, dengan menyerukan untuk penghentian kerjasama politik dan ekonomi Uni Eropa dengan Mesir. Langkah ini diambil menyusul tindakan Presiden Mesir Mohamed Presiden untuk memperluas kekuasaan, demikian dikemukakan Martin Schulz pada Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (2/12). “Pada 22 November, Mursi memperluas kekuasaan dan mengambil keputusan yang melampaui yudicial review, sehingga memicu protes besar-besaran di Mesir. Sedangan pada 30 November, majelis konstituante Mesir yang didominasi kalangan Islam mendesak melalui rancangan konstitusi kontroversial yang mengekang perempuan dan agama minoritas,” tegas Schulz.
Pendukung Mubarak dan Kepentingan Barat
Dekrit Presiden Mursi tampaknya dijadikan momentum oleh kelompok anti Mursi yang disinyalir berasal dari tokoh kaum liberal, pro demokrasi, minoritas, pendukung mantan Presiden Husni Mobarak serta mereka yang didukung Barat untuk membuat chaos di Mesir. Hal ini disebabkan karena dekrit tersebut mengancam Mubarak dan pendukungnya serta kemungkinan kepentingan Barat, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam atau energi di Mesir ke depan.
Pada intinya, isi Dekrit yang dikeluarkan Presiden Mursi tersebut berpotensi untuk mengadili kembali Mubarak dan pendukungnya yang dituduh melakukan tindak pembunuhan terhadap para demonstran pada revolusi 25 Januari; dalam rangka penegakkan hukum di Mesir, maka Jaksa Agung diangkat oleh Presiden dengan masa jabatan 4 tahun dan usianya tidak kurang dari 40 tahun, sehingga Mursi mengganti Jaksa Agung yang dituding sebagai pendukung Mobarak yaitu Abdel Maguid dengan Jaksa Agung yang baru, Talaat Ibrahim pada 22 November 2012 ; isi dekrit lainnya yaitu tidak diperkenankan bagi pemegang kekuasaan yudikatif untuk membubarkan MPR maupun Dewan Perumus Konstitusi. Sebelumnya DPR pernah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Mesir, sehingga sampai saat ini Mesir tidak memiliki DPR ; Presiden diperkenankan untuk mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi hasil revolusi 25 Januari, kehidupan warga, kesatuan negara, keselamatan negara, atau menghalangi lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Kelompok pendukung Mursi menyebutnya dengan “undang-undang Perlindungan Revolusi” ; Dekrit ini dimuat dalam Koran Resmi (lembaran negara) dan mulai diberlakukan mulai tanggal 21 November 2012.
Jika referendum menyepakati rancangan ini, ada perubahan mendasar antara lain adalah pembatasan masa jabatan presiden hingga dua kali selama masing-masing empat tahun. Perubahan lain adalah penataan militer yang akan dilakukan oleh seorang warga sipil. Menurut rancangan itu, satu ayat menyebut “prinsip Syariah”, atau hukum Islam, sebagai sumber utama legislasi.
Menurut Webster’s Third Newc International Dictionary, perkembangan sebuah negara terutama politik luar negerinya akan tergantung kepada geopolitik, geostrategi dan geoekonomi internasional. Geopolitik adalah studi tentang pengaruh dari beberapa faktor seperti geografi, ekonomi dan demografi terhadap politik suatu negara, khususnya politik luar negerinya. Geostrategi adalah suatu cabang geopolitik yang berhubungan dengan strategi, sedangkan geoekonomi adalah sebuah kombinasi faktor ekonomi dan geografis yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan gejolak politik yang terjadi di Mesir sekarang ini juga hasil “remote control” pihak diluar Mesir dengan memanfaatkan geopolitik, geostrategi dan geoekonomi yang terjadi di Mesir, karena didalam menerapkan sasaran geopolitik, geostrategi dan geoekonomi, tidak harus melalui perang melainkan ke operasi tertutup, operasi perang psikologi, intervensi humaniter, optimalisasi benih-benih konflik yang bersifat horisontal dan vertikal berakar etnis, agama, rasial atau antar golongan ataupun pendekatan politik, dan ini semua terjadi dengan Mesir.
Pertanyaan strategis dan mendasarnya kemudian adalah untuk tujuan apa? Sebenarnya bukan untuk demokratisasi di Mesir, melainkan perebutan energy security di Mesir oleh pihak Eropa Barat, AS, Israel (karena sumber gas Israel disuplai dari Mesir) dan mungkin Cina, karena gejolak politik tidak akan terjadi di Mesir, Libya, Irak, Suriah dan Sudan jika negara mereka hanya menghasilkan pasir bukan minyak dan gas yang melimpah.
