Jika kita cermati manuver para aktivis Muslim Tatar di Semenanjung Krimea ketika berkunjung ke Jakarta pada Agustus 2018 lalu, saya jadi teringat manuver para aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri agar dunia internasional tergerak untuk mendukung gerakan pemisahan diri Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Mustafa Dzhemilev, yang mengaku dirinya sebagai salah satu tokoh masyarakat Muslim Tatar di Semenanjug Krimea, ketika di Jakarta pada 2018 lalu sempat menyatakan kekecawaannya karena sebagian besar negara berpenduduk sebagian besar Muslim, bersikap diam ketika Rusia mengambil-alih wilayah Krimea dari Ukraina melalui referendum pada 2014.
Menurut pemerintah Republik Federasi Rusia, bersatunya kembali wilayah Krimea kepada Rusia pada 2014 lalu, sejatinya merupakan aspirasi dan keinginan murni masyarakat Krimea, yang dinyatakan melalui referendum. Sehingga bersatunya kembali Krimea yang masuk wilayah Ukraina Timur merupakan sesuatu yang sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Namun masyarakat Tatar yang tergabung dalam Majelis Tatar Krimea, sebuah organ binaan Ukraina, memandang integrasi wilayah Krimea ke dalam Republik Federasi Rusia, sebagai suatu penjajahan dan aneksasi wilayah. Sehingga beberapa pimpinan Majelis Tatar Krimea sejak 2014 melancarkan gerakan separatisme dengan meminta dukungan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meloloskan Resolusi yang menegaskan dukungan integritas keutuhan wilayah Ukraina, yang mana hal itu berarti Krimea tetap terintegrasi ke dalam Ukraina. Bukannya berada dalam kedaulatan nasional Rusia.
Namun manuver mereka gagal ketika hanya 22 negara dari 57 negara anggota OKI yang mendukung. Agaknya, itulah yang memicu kekecewaan Mustafa Dzhemilev, ketika berkunjung ke Indonesia pada 2018 lalu.
Namun apa sesungguhnya motivasi utama di balik bersikukuhnya para pemimpin Majelis Tatar Krimea untuk menginternasionalisasi isu suku Tatar agar tetap terintegrasi dalam keutuhan wilayah Ukraina ini? Nampaknya seperti halnya manvuer para tokoh separatis OPM Papua, motif utamanya adalaha agar tetap mendapat bantuan dana (financial support) dari negara-negara Barat yang tergabung dalam Uni Eropa maupun Amerika Serikat. Dengan demikian, isu internasionalisasi hak kedaulatan warga Muslim Tatar hanya sekadar tema yang dikembangkan oleh para pimpinan Majelis Tatar Krimea binaan Kiev, agar lembaga-lembaga donor internasional tidak menghentikan kucuran bantuan dananya kepada para agen-agen proxy dari Ukraina tersebut.
Dengan tetap mengumandangkan isu internasionalisasi suku Tatar agar tetap terintegrasi dalam keutuhan wilayah Ukraina, sejatinya adalah agar bantuan dana dari negara-negara Barat yang dikucurkan kepada para pimpinan Majelis Tatar Krimea, dapat tetap dipertahankan dan tidak dihentikan oleh lembaga-lembaga donor internasional.
Satu lagi aspek yang kiranya perlu disorot, adalah fakta bahwa para pimpinan Majelis Tatar Krimea semuanya bermukim di luar negeri, dan tidak bertempat tinggal di Krimea. Menurut beberapa sumber informasi yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute, banyak para pemimpin dan aktivis Majelis Tatar Krimea, banyak yang terlibat berbagai kegiatan kriminal.
Padahal, ada beberapa langkah yang cukup progresif telah ditempuh Presiden Vladimir Putin sejak 2014 lalu. Misal, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit untuk merehabilitasi beberapa etnis minoritas yang diusir secara massal oleh Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, pada tahun 1944. Pengusiran terjadi karena banyak di antara mereka dianggap pendukung pasukan Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler.
Baca: Putin Pulihkan Hak Muslim Tatar di Crimea
Adapun Etnis minoritas yang direhabilitasi itu, antara lain etnis muslim Tatar Krimea yang diusir Stalin ke Asia Tengah pada masa Perang Dunia Kedua. Saat ini penduduk etnis Tatar di Krimea, bekas wilayah otonomi Ukraina, merdeka dan bergabung dengan Rusia, mencapai 250 ribu orang atau seperdelapan dari penduduk seluruh penduduk Krimea.
Bukan itu saja. Putin juga telah menyetujui bahasa Tatar menjadi bahasa resmi ketiga di Krimea. Dekrit juga menggarisbawahi tentang pembangunan sosial ekonomi di beberapa kawasan yang terlantar dan terpuruk kehidupan sosial etnis-etnis minoritas tersebut.
Terkait dengan kebijakan pembangunan sosial-ekonomi bagi masyarakat suku Tatar di beberapa kawasan yang masuk kategori daerah tertinggal di Krimea, salah satunya adalah keberhasilan Rusia menyelesaikan pembangunan sekolah bagi warga masyarakat Tatar, yang mampu menampung siswa sekolah sebesar 760 orang pada 2017 lalu. Jadi hanya dalam tempo tiga tahun sejak bergabung dengan Rusia berdasarkan referendum 2014, pemerintahan Putin berhasil menyelesaikan pembangunan sekolah tersebut.
Padahal Ukraina, sejak 1994 pernah berjanji akan membangun sekolah untuk warga suku Muslim Tatar, namun janji tersebut tidak pernah terwujud dan tidak pernah terlaksana. Sedangkan Rusia sejak berjanji pada 2014, hanya dalam tiga tahun janji tersebut ditepati.
Komitmen Presiden Rusia dalam merealisasikan kebijakan sosial-ekonomi, termasuk di bidang pendidikan, tetap dipandang secara negatif dan sinis oleh pimpinan Majelis Tatar Krimea Mustafa Dzhemilev. Alasannya, langkah pemerintahan Putin itu hanya untuk mengambil hati masyarkaat Muslim Tatar.
Namun sinisme dan pandangan negatif kelompok separatis yang tergabung dalam Majelis Tatar Krimea itu, tidak bisa membantah fakta bahwa, warga suku Muslim Tatar pada dasarnya lebih mendukung Rusia. Sehingga legitimasi dari Majelis Tatar Krimea sebagai juru bicara suku Muslim Tatar, pada perkembangannya sangat diragukan. Sebab ternyata tidak semua warga Muslim suku Tatar menganggap Majelis Tatar Krimea mewakili aspirasi nasional mereka.
Buktinya beberapa tokoh Muslim Tatar kemudian menggagas terbentuknya Majelis alternatif, atas dasar gagasan untuk mendukung pengembangan hubungan baik antara warga suku Muslim Tatar dengan Rusia. Salah satunya yang dimotori oleh Yuri Osmanov.
Maka pada 2014, pimpinan majelis alternatif tersebut, Waswi Abduraimov, mendukung integrasi Krimea kepada Rusia Maret 2014. Seraya menyatakan diri mendukung integrasi Eropa-Asia. Dengan demikian, organisasi alternatif tersebut dengan sendirinya menentang skema Ukraina untuk mempolitisasi suku Muslim Tatar dengan memanipulasi Islam untuk tujuan gerakan separatisme. Seperti yang pernah dilakukan Ukraina, dengan bantuan Turki, dengan mempolitisasi Islam agar suku Muslim Tatar mendapat dukungan di forum negara-negara konferensi Islam (OKI).
Misalnya pada 2016 lalu , atas permintaan Ukraina, secara diam-diam Turki melalui kementerian luar negeri menjalin kontak dengan beberapa beberapa orang Tatar binaan Kiev, Ukraina, termasuk Mufti dari Kiev, Aidar Rustamov dan Ketua Ulama Sulaiman Hairullaev.
Salah satunya melalui forum Organisasi Kerjasama Islam. Celakanya, Turki yang hakikinya termasuk negara berpenduduk mayoritas Islam, justru menjadi ujung tombak dari kepentingan Ukraina agar the Mejlis of the Crimean Tatar People bisa diterima sebagai anggota OKI. Maka pada perkembangannya kemudian, etnis Tatar dijadikan alat politik Turki maupun Ukraina untuk mempolitisasi Islam seraya memecah-belah kekompakan umat Islam di pelbagai belahan dunia.
Mereka ini meskipun mengaku sebagai anggota the Mejlis of the Crimean Tatar People dan organisasi Islam, namun sejatinya merupakan agen-agen binaan Kiev yang diperalat oleh Ukraina agar Krimea yang beberapa waktu lalu bergabung dengan Rusia berdasarkan hasil referendum, bisa memisahkan diri kembali dari Rusia, dan kembali bergabung dengan Ukraina.
Juga pada Oktober 2016, pemerintah Turki berusaha untuk mempolitisasi soal Tatar melalui forum Pertemuan Para Ketua Parlemen negara-negara yang tergabung dalam OKI. Melalui pertemuan Para Ketua Parlemen negara-negara OKI tersebut, Turki mendesak OKI agar mengtakui dan menerima keanggotaan the Mejlis of the Crimean Tatar People di forum OKI. Padahal. oleh Rusia organisasi ini dipandang sebagai organisasi ekstrimis yang mengklaim dirinya sebagai organisasi Islam.
Bagi Indonesia, yang saat ini menaruh kekhawatiran terhadap manuver para aktivis OPM di luar negeri yang tetap berupaya menginternasionalisasi isu Papua Merdeka, maka kasus gerakan separatisme yang dimotori Majelis Tatar Krimea dalam menginternasionalisasi isu Muslim Tatar di berbagai forum internasional, termasuk OKI, kiranya jadi pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kewaspadaan nasional untuk mengantisipasi kemungkinan campur-tangan asing dalam merongrong kedaulatan nasional kita.
Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute.
