Salamudin Daeng, Peneliti dari Pusat Kajian Ekonomi-Politik, Universitas Bung Karno (UBK)
DPR telah membentuk Panitia Khusus Tembakau, namun Pansus ini tampaknya sepi pemberitaan, sementara para petani dan industri nasional menaruh harapan besar adanya pemihakan secara politik kepada petani dan industri.
Mengapa demikian? Para petani tembakau saat ini tengah berhadapan dengan adanya upaya pemberangusan oleh pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai kebijakan yang mengarah pada pelarangan penanaman tembakau oleh petani. Sementara pada sisi lain pemerintah membuka kran impor tembakau melalui berbagai kebijakan perdagangan bebas. Akibatnya indonesia diserbu tembakau impor.
Tidak hanya petani, kalangan industri juga dihadapkan pada masalah berbagai pembatasan industri seperti standarisasi produk tembakau, batasan atau ketetapan tar dan nicotin rendah dengan alasan kesehatan.
Selain itu industri juga dihadapkan dengan kebijakan kenaikan cukai secara terus menerus untuk memenuhi target penerimaan pemerintah. Akibatmya industri kecil menengah gulung tikar, industri nasional tembakau satu persatu jatuh ke tangan asing, sampoerna jatuh ke asing, gudang garam jatuh ke asing. Cepat atau lambat semua akan jatuh ke tangan asing.
Apakah Pansus tembakau DPR dapat menjawab masalah masalah di atas ? Atau pansus sudah menghilang ditelan bumi?
