Pada November 2022 lalu sempat dilansir sebuah berita bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan telah mengajukan sebuah program bantuan kemanusiaan bernama Grain From Ukraine. Berdasarkan prakarsa Ukraina, negara-negara mitra maupun para donator dari sektor swasta digalang untuk memberikan gandum dari Ukraina kepada negara-negara di kawasa Asia dan Afrika, terutama negara-negara yang sedang dilanda rawan pangan dan kelaparan.

Baca:

Ukrainian ‘Grain Corridor’ as an Indicator of Global Food Security

Adapun tujuan strategis di balik gagasan Grain From Ukraine adalah memberikan bantuan gandum kepada setidaknya 5 juta jiwa. Sehingga melalui program bantuan pangan itu mampu menanggulangi dampak ekonomi maupun kemanusiaan akibat macetnya pasokan pangan (supply chain) akibat meletusnya Perang Rusia-Ukraina sehingga menimbulkan krisis pangan berskala global.

Namun mengingat fakta bahwa Ukraina itu sendiri merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam Krisis Rusia-Ukraina, rasa-rasanya skema Presiden Zelensky tersebut perlu kita kaji secara kritis baik dari segi kemanfaatan maupun efektivitasnya dari sudut pandang kepentingan nasional Indonesia.

Meski bagi kepentingan nasional Indonesia ketahanan pangan merupakan isu strategis dan vital, namun isu Food Security atau Ketahanan Pangan maupun Pasokan Pangan yang melibatkan partisipasi internasional, nampaknya jauh lebih efektif jika tetap diselenggarakan dalam skema forum kerjasama internasional yang bersifat multilateral melalui sebuah organisasi internasional yang sudah teruji kredibilitasnya yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Apalagi Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 2022 lalu, telah berpartisipasi secara aktif di forum multilateral seperti di dalam forum Global Security Summit dalam Sidang Umum PBB pada 2022 lalu. Mengapa lebih efektif diorganisasikan lewat forum kerjasama internasional bersifat multilateral seperti PBB?

Sebab implementasi program bantuan pangan untuk negara-negara miskin yang masih rawan pangan dan kelaparan baik di kawasan Asia maupun Afrika, sudah ada mekanisme yang cukup mapan dan terstruktur tanpa harus memanfaatkan forum Grain From Ukraine. Apalagi dalam membantu pasokan pangan kepada negara-negara miskin di Asia dan Afrika, tidak semua negara mengkonsumsi gandum. Sehingga gandum bukanlah satu-satunya bahan pangan yang dibutuhkan negara-negara miskin di Asia dan Afrika.

Selain dari itu, kelancaran proses penyaluran bahan pangan dari Program Grain From Ukraine tersebut tidak ada jaminan jika proses pemasokan berjalan secara lancar dan aman. Mengingat jalur laut hitam menuju Asia dan Afrika masih dalam keadaan tidak aman dan berbahaya. Sehingga proses pemasokan bahan pangan ke kawasan Asia dan Afrika masih penuh ketidakpastian, besarnya bebab biaya logistik maupun asuransi. Begitu pengiriman ekspor gandum dari Ukraina lewat dengan melakukan transit melalui Uni Eropa juga tidak bisa dijamin stabilitasnya. Sehingga valume pasokan utama gandum ke negara-negara berkembang dikhawatirkan tidak akan sampai ke tujuan, karena tertahan di gudang Uni Eropa.

Dengan demikian, alih-alih membawa kemanfaatan untuk menanggulangi situasi rawan pangan dan kelaparan di negara-negara miskin Asia-Afrika, skema Grain From Ukraine malah dijadikan momentum beberapa perusahaan agro-bisnis dari Barat untuk mempromosikan Genetically Modified Grain ke Ukraina.

Begitupun, Indonesia meski tidak perlu berpartisipasi dalam bantuan pasokan pangan ke negara-negara rawan pangan dan kelaparan lewat skema Grain From Ukraine, namun melalui forum internasional bersifat multilateral di PBB tetap harus mendesak perlunya langkah-langkah yang efektif untuk membantu negara-negara rawan pangan dan kelaparan seperti Ethiopia, Somalia, Nigeria, Kenya, Sudan, Yaman, Afghanistan, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe.

Indonesia sebagai negara pelopor dan pencetus Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955, kiranya sangat beralasan untuk mendesak adanya aktualisasi dan revitalisasi Program bantuan pasokan pangan ke negara-negara miskin dan rawan pangan baik di Asia maupun Afrika lewat skema forum kerjasama internasional bersifat multilateral lewat PBB, alih-alih ikut serta dalam skema Grain From Ukraine yang selain bersifat jangka pendek dan adhoc, juga diragukan efektivitas dan kemanfaatannya pada tahap proses pemasokan menuju negara-negara yang dituju.

Hendrajit, Pengkaji geopolitik, Global Future Institute (GFI)