Jepang Meningkatkan Anggaran Militernya, Dengan Menarasikan Ancaman Dari CinaAncaman Dari Cina

Kalau ada ungkapan “Maling Teriak Maling,” Jepang bisa  masuk kategori tersebut ketika dalam draf dokumen pertahanannya yang terbaru, mengajukan kenaikan anggaran militernya dengan menggunakan dalih untuk mewujudkan ambisi  militernya mendominasi kawasan Asia, dan khususnya di kawasan Pasifik.

Padahal menurut seorang pakar pertahanan Cina, justru Jepang lah yang sekarang ini sedang mendorong bangkitnya kembali kekuatan militer regulernya seperti sebelum berakhirnya Perang Dunia II, dengah dalih untuk menghadapi ancaman militer Cina.

Misalnya terungkap dalam draf dokumen pertahanannya itu, pemerintah Jepang mengklaim adanya pengerahan secara simultan dua  kapal induk Tiongkok yang belum pernah terjadi sebelumnya di Pasifik pada Juni tahun lalu.

Baca:

Japan Hypes up China’s Defense Budget to Find Excuses for Military Expansion: Defense Spokesperson

Menanggapi pernyataan provokatif Jepang itu, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Cina, Jiang Bin, menurutnya justru pasukan militer Jepang lah yang belakangan ini secara intens melakukan manuver militer di kawasan Pasifik Barat.

Adapun manuver pengerahan secara simultan dua kapal induk seperti formasi formasi Liaoning dan Shandong Cina, hanyalah untuk melakukan latihan rutin di Pasifik Barat. Menurut Jiang Bin, justru kapal perang dan pesawat tempur Jepang lah yang berulang kali mendekati formasi tersebut untuk mengganggu kekuatan militer Cina, dan bahkan secara sengaja  melakukan langkah-langkah yan berisko terhadap keselamatan  maritim dan udara. Pemerintah Cina sudah melayangkan protes resmi kepada pemerintah Jepang.

Dengan kata lain, justru pemerintah Jepang lah yang  kenyataannya sekarang sedang membuat dalih untuk membebaskan diri dari belenggu Pasal 9 Konstitusi Jepang, yang hanya membolehkan Jepanng mempunya Pasukan Bela Diri (Self Defense Force-SDF) pada Pasca Perang Dunia, berdasarkan Deklarasi Postdam, yang menandai menyerahnya tentara Jepang kepada Pasukan Sekutu yang dimotori AS dan Inggris. Ironisnya, saat ini Jepang bermaksud me-remiliterisasi kekuatan angkatan bersenjatanya atas dukungan Washington dan London.

Rencana memiliterisasi kembali kekuatan militer Jepang seiring semakin intensnya Persekutuan Empat Negara (QUA) AS, Autralia, Jepang dan India sebagai penjabaran dari  skema The US Indo-Pacific Strategy yang diumumkan Presiden Donald Trump pada 2017 lalu.

Sehingga gagasan pemerintah Jepang untuk membangkitkan kembali kekuatan militernya seperti pada Perang Dunia II dan sebelumnya, menjadi semakin masuk akal. Bedanya, kali ini pemerintah AS maupun negara-negara Eropa Barat yang pada waktu berakhirnya Perang Dunia II yang memaksa Jepang melucuti kekuatan militenya, sekarang karena memandang Cina sebagai musuh baru mereka, malah mendukung bangkitnya kembali kekuatan militer Jepang.

Baca juga:

Japan’s draft defense white paper hypes up so-called “China threat” again

Dengan begitu, tampak jelas melalui draf pertahanan Jepang tersebut, pemerintah Jepang berupaya membangun citra bahwa Cina lah yang agresor. Misalnya dalam draf tersebut Tokyo merujuk pada inside bulan Desember 2025 lalu, yang mengklaim bahwa pesawat angkatan udara Cina telah mengarahkan radarnya terhadap jet tempur Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) di atas perairan internasional di sebelah tenggara pulau utama Okinawa.

Tentu saja kementerian luar negeri Cina membantah keras tudingan Jepang itu dengan mengatakan bahwa pihak Jepang telah membesar-besarkan apa yang disebut “Penyinaran Radar” dan melancarkan tuduhan palsu terhadap Cina sebagai dalih untuk menciptakan ketegangan internasional seraya melancarkan aksi penyesatan informasi terhadap komunitas internasional.

Bisa dipahami jika pemerintah Beijing sangat gusar dan terganggu dengan klaim Jepang terhadap adanya ancaman agresi militer Cina ke wilayah kedaulatan nasional Jepang. Apalagi dalam draf dokumen pertahanan Jepang itu, pemerintah Tokyo juga mengklaim bahwa Angkatan Bersenjata Cina berulang kali melakukan latihan militer di laut dan wilayah udara sekitar kawasan Taiwan, sebagai fait accompli. Menciptakan situasi yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah kembali.

Kenyataannya, apa yang menjadi dasar klaim Jepang, baru sebagian dari cerita. Menurut sudut pandang Cina, aktivitas latihan militer Cina tersebut berlangsung di laut lepas, dan tidak menargetkan negara atau entitas tertentu, sesuai dengan hukum internasional dan praktik internasional yang lazim. Demikian penuturan Juru Bicara Kementerian Pertahanan Nasional Cina, Jiang Bin.

Jiang Bin. Foto: Kementerian Pertahanan NasionalSebaliknya, kegusaran Cina terhadap potensi bangkitnya kembali militerisme justru merupakan suatu hal yang lebih nyata dan merupakan ancaman keamanan nasional yang serius bagi Cina. Maklum, Cina merupakan korban invasi dan penjajahan fasisme Jepang ke Cina pada saat meletusnya Perang Dunia II.

Sehingga gejala bangkitnya kembali militerisme atau mungkin fasisme Jepang seperti pada era Perang Dunia II, bukan saja meresahkan Cina maupun negara-negara Asia lainnya yang kala itu didudki Jepang. Melainkan juga dari kalangan elemen-elemen masyarakat sipil Jepang sendiri.

Pada 19 April 2026, lebih dari 30.000 orang berkumpul di depan Gedung Parlemen Nasional di Tokyo untuk memprotes langkah-langkah pemerintah Sanae Takaichi yang mendorong revisi konstitusi dan mencabut pembatasan ekspor senjata mematikan, yang mereka anggap sebagai upaya untuk melemahkan Konstitusi pasifis Jepang. Foto: VCGMasyarakat Jepang sendiri beberapa tahun belakangan ini aktif melancarkan demonstrasi dan protes terhadap pemerintah Jepang ihwal aktivitas militer Jepang akhir-akhir ini yang semakin intens. Seperti latihan militer Jepang di wilayah Pasifik Barat.

Dari cerita ini, terbentuk sudah, mozaik yang menghubungkan seluruh rangkaian cerita. Bahwa untuk membangkitkan kembali militerisme dan kekuatan militer reguler seperti sebelum Perang Dunia II, Jepang menggembar-gemborkan “Narasi Anti-Cina sebagai dalih pembenarannya.

Sepertinya, kekhawatiran Cina maupun masyarakat sipil Jepang itu sendiri, memang cukup beralasan.  anggaran pertahanan Jepang telah meningkat selama 14 tahun berturut-turut dan meningkat lebih dari 60% dalam lima tahun terakhir, mencapai 2% dari Product Domestic Bruto (PDB)-nya.

Pengeluaran militer per kapita Jepang lebih dari tiga kali lipat pengeluaran militer Cina. Data-data tersebut merupakan indikasi kuat bahwa Jepang memang bukan saja bermaksud membangkitkan kembali kekuatan militernya melampaui sekadar sebagai Pasukan Bela Diri(SDF), sehingga secara bertahap mengondisikan revisi Pasal 9 Konstitusi Jepang.

Akankah postur militer-pertahanan Jepang kembali agresif seperti menjelang meletusnya Perang Dunia II?

Kalau kita mengupas fakta-fakta yang disampaikan kementerian pertahanan Cina, menjadi menarik sebagai perbandingan. pengeluaran pertahanan China kurang dari 1,5% dari PDB-nya. Angka ini jauh lebih rendah daripada negara-negara kekuatan militer utama seperti AS, dan juga di bawah rata-rata global serta patokan NATO yang lebih dari 2% dari PDB. Sebagai negara yang bermaksud memodernisasikan angkatan bersenjatanya setara dengan AS dan negara-negara  Eropa Barat yang tergabung dalam NATO, rasa-rasanya peningkatan pertahanan Cina seperti data yang disampaikan kementerian pertahanan Cina tersebut tadi, masih dalam batasan yang wajar, moderat dan terkendali.