Pipit Apriani, mahasiswa Program Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia, Research Associate Global Future Institute
Sebagai salah satu instrumen yang memperkuat dan memperdalam pemahaman demokrasi, konsepsi civil society atau masyarakat madani tidak dapat diabaikan. Civil society merupakan suatu pra-kondisi yang penting bagi demokrasi di sebuah negara. Pengalaman demokratisasi di negara-negara Eropa Timur memperlihatkan bahwa civil society merupakan suatu proses pergerakan demokratisasi pada ranah lokal. Gerakan tersebut kemudian melewati batas-batas kekuasaan negara dan batas-batas kelas dengan memberdayakan masyarakat.
Civil society mempunyai ciri-ciri khas yaitu kemajemukan budaya, hubungan timbal balik dan sikap saling menghargai. Schulte Nordholt menyebutkan empat aspek utama civil society, yaitu adanya pertanggungjawaban negara, keterbukaan atau transparansi, pengakuan terhadap hak asasi manusia dan inklusivitas. Dengan pengakuan negara terhadap pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik civil society, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.
Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh civil society yaitu (1) civil society aktif dalam partisipasi politik dan mempertanyakan akuntabilitas negara, (2) institusi civil society yang terbentuk adalah forum yang representatif dan asosiasi sosial, (3) civil society melindungi berhubungan dengan hak-hak individu secara umum dan (4) semua anggota civil society atau semua individu dilindungi oleh hukum.
Di negara yang demokratis, kualitas negara tergantung pada kualitas civil society-nya, demikian juga sebaliknya. Negara dibentuk oleh masyarakat, sehingga posisi negara tidak boleh lebih kuat dari masyarakat. Ketika negara terlalu mendominasi, menindas bahkan mengingkari kedaulatan rakyat, maka demokrasi di negara tersebut perlu dipertanyakan. Hal ini juga sekaligus alarm agar rakyat bangkit dan bergerak membangun solidaritas sosial untuk berubah.
Larry Diamond melihat bahwa kebanyakan rezim baru pada gelombang demokratisasi ketiga adalah demokrasi pemilihan umum, tetapi bukan demokrasi liberal. Sependapat dengan Diamond, Huntington melihat bahwa pemilu di masyarakat non Barat seringkali berakhir dengan kemenangan kekuatan anti liberal. Artinya, negara-negara yang menyelenggarakan pemilu dengan bebas dan adil ternyata banyak yang gagal menghadirkan perlindungan bagi kebebasan individu dan ketaatan terhadap hukum yang biasanya ada di negara yang telah mapan demokrasinya. Dalam hal demokratisasi di Indonesia, menurut Siti Zuhro, perubahan politik Indonesia mulai konkret setelah melalui tiga pemilu. Banyak politisi sipil yang mempromosikan demokrasi dan memperkuat civil society bangkit dan bermunculan. Salah satunya adalah ProDem, sebuah jaringan aktivis pro demokrasi.
Perkemahan Kedaulatan Aktivis ProDem
Pada tanggal 14-18 Agustus 2015 lalu dilaksanakan kegiatan Kemah Kedaulatan aktivis ProDem di lereng Gunung Merapi Jogjakarta yang diikuti oleh lebih dari 1.200 aktivis dari seluruh Indonesia. Empat ratus orang diantaranya adalah alumni sekolah politik ProDem (Pro Demokrasi) yang sudah dijalankan sebelumnya di sebelas provinsi.
Perkemahan ini bukanlah perkemahan yang biasa dilakukan oleh sekolah atau pecinta alam, tetapi perkemahan para aktivis pro demokrasi. Sehingga pemilihan lokasi, dekorasi dan interior perkemahan hingga acara disusun sedemikian rupa sehingga mampu merefleksikan tujuan perkemahan. Tujuan Kemah Kedaulatan adalah membangun dan mengeratkan solidaritas nasional di kalangan aktivis pro demokrasi sebagai ekspresi wawasan kebangsaan dan perjuangan membangun kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan kebudayaan, serta pertahanan dan keamanan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Rocky Gerung, bahwa berkemah bukan sekedar bermalam di sebuah tempat, tetapi berkemah adalah berdiam dalam rangka mengumpulkan energi untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Demikian juga Kemah Kedaulatan ini. Para aktivis ProDem berdiam diri di Lereng Gunung Merapi, berkontemplasi dengan berbagai kegiatan baik kebudayaan, akademis dan sarasehan untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pendukung demokratisasi di daerah dan bidangnya masing-masing.
Salah satu acara yang diselenggarakan dalam Kemah Kedaulatan adalah sarasehan. Ada lima bidang untuk didiskusikan yaitu Politik, Hukum, Ekonomi, Budaya dan Agraria. Saya sendiri memilih topik “Politik” sesuai dengan pendidikan dan bidang kerja saya. Dalam sarasehan, aktivis diajak dan dilatih aktivis untuk membaca isu-isu politik dengan mudah, cepat dan tepat sasaran. Peserta sarasehan politik diminta mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat dikategorikan sebagai penindasan kepada rakyat. Aktivis mahasiswa mengambil isu secara umum, sedangkan aktivis LSM lebih terspesialisasi termasuk saya. Sebagai aktivis di bidang kepemiluan, tentu saja saya membawa isu pemilu yang teknis sekali, seperti logistik pemilu, pemilih perempuan dan pemilih disabilitas. Tetapi pada dasarnya, semua peserta paham dan menyadari masalah-masalah di dalam masyarakat sesuai dengan bidang-bidang yang mereka pilih.
Makna Penting Kemah Kedaulatan ProDem
Dalam konteks Indonesia peran civil society dalam mempengaruhi penciptaan pemerintahan yang demokratis sangat relevan dan signifikan. Berkumpulnya 1.200 aktivis pro demokrasi dalam satu lokasi bukanlah sebuah jumlah yang main-main dan tidak memiliki makna bagi demokratisasi Indonesia. Kemah Kedaulatan aktivis ProDem jelas adalah sebuah tonggak kemunculan kembali civil society pasca reformasi, karena sebagian besar aktivis Prodem adalah aktivis yang telah mendorong demokratisasi Indonesia sejak pemerintahan Soeharto.
Civil society sebagai bagian dari komunitas yang berproses untuk menciptakan dan menghadirkan peradaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara. Pemerintahan demokratis merujuk pada suatu sistem politik di mana pemerintah bertanggung jawab dan melayani kepentingan rakyatnya. Aktivis ProDem menyadari bahwa meski Indonesia sudah 70 tahun merdeka, tetapi kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan sebagaimana terdapat dalam UUD ‘45.
Inklusivitas atau keterlibatan dalam proses bernegara yang luas oleh aktivis ProDem dapat dilihat dari banyaknya anggota ProDem dan tersebar di berbagai provinsi Indonesia. Demikian juga dengan distribusi aktivis yang masuk ke berbagai sektor.
Kebaikan dan manfaat civil society bagi masyarakat Indonesia tentu saja harus mengacu pada nilai-nilai kesepakatan bersama untuk membangun ikatan sosial, dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara. Pelaksanaan serangkaian ide yang mendasari civil society juga harus memperhatikan hal-hal yang prinsipil seperti moralitas, keadaban, keadilan, kesamaan dan demokrasi. Dan itu yang sedang dan sudah dilakukan oleh ProDem dengan sekolah politik dan Kemah Kedaulatannya. Semoga civil society Indonesia makin meningkat kualitasnya, agar kualitas negara Republik Indonesia juga semakin meningkat.
Bahan Bacaan:
- Negara, Civil Society dan Demokratisasi: Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan, oleh: Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, Malang: Intrans Publishing, 2012
- Jurnal Analisis Sosial, Demokratisasi dan Kemiskinan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Vol. 7, no. 2 Juni 2002
- Amerika dan Dunia: Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional, Samuel P. Huntington dkk., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005
