Kemanusiaan dan Demokrasi di Atas Kuburan Moral PublikKuburan Moral Publik, Pedofilia dan Tensi Panas Geopolitik

Ngobrol Ringan soal Kasus File Epstein di Tengah Memanasnya Tensi Geopolitik Global Bareng Ichsanuddin Noorsy di Tebb-Six Coffee, Jak-Sel

Sejarah para adidaya — khususnya Amerika Serikat (AS) berulang kali membuktikan satu hal, bahwa kekuasaan sebesar apa pun akan runtuh ketika kebusukan moral justru tergelar di jantung kekuasaan. Isu Watergate contohnya, ia mampu menggulingkan Richard Nixon. Atau skandal Iran-Contra mencoreng rezim Reagan. Juga kasus pelecehan seksual Bill Clinton memperlihatkan betapa rapuhnya legitimasi politik ketika etika-moral agama (dan publik) diinjak-injak. Skandal-skandal itu bukan sekadar urusan pribadi, melainkan simbol luruhnya fondasi yang menopang kekuasaan AS itu sendiri.

Tentang dinjak-injaknya moral publik juga memaparkan, bahwa sekuat-kuatnya orientasi dan motivasi manusia pada materi — jiwa pasti bicara. Masalahnya, teguran nurani ini sering diabaikan. Misalnya dalam runtunan peristiwa perang yang melibatkan militer AS, antara lain:

1. Perang Korea (1950-1953): AS memimpin pasukan PBB untuk mendukung Korea Selatan melawan invasi Korea Utara yang didukung komunis.

2. Perang Vietnam (1955-1975): Keterlibatan bertahap AS untuk menopang Vietnam Selatan anti-komunis, meningkat drastis dengan pendaratan pasukan tempur tahun 1965, namun berakhir dengan penarikan diri AS pada 1973.

3. Ketegangan Iran (1979-sekarang): Dimulai dari krisis sandera 1979, hubungan memburuk pasca Revolusi Islam. AS menerapkan sanksi ekonomi dan intervensi tak langsung, termasuk ketegangan militer di Teluk Persia dan pembunuhan Qasem Soleimani (2020).

4. Perang Teluk I (1990-1991): AS memimpin koalisi internasional untuk membebaskan Kuwait dari invasi Irak yang sebenarnya dalam rangka menjamin pasokan minyak ke AS di bawah harga pasar.

5. Invasi Afganistan (2001-2021): Dimulai setelah serangan 9/11 untuk menjatuhkan Taliban dan memerangi Al-Qaeda yang dituding publik AS sebagai playing victim.

6. Invasi Irak (2003-2011): Invasi pimpinan AS untuk menjatuhkan Saddam Hussein dengan dalih senjata pemusnah massal yang tidak terbukti.

7. Konflik di Suriah, Yaman, dan Somalia (2010-an – sekarang): Keterlibatan militer berkelanjutan AS melawan kelompok teroris seperti ISIS.

8. Dukungan militer AS pada perang Ukraina/NATO melawan Rusia sejak 2014 hingga kini.

9. Dukungan militer dan keuangan AS pada Israel yang memerangi Palestina hingga sekarang.

Pada peristiwa itu, sebagian publik AS dan masyarakat global mendukung, sebagian tidak bersikap, yang lain menolak. Pada kasus dukungan terhadap Palestina, masyarakat AS mendukung kemerdekaan Palestina dan menuntut dihentikannya genosida dan kejahatan Perang. Israel bahkan divonis sebagai penjahat perang oleh ICJ. Sikap ini jelas berbasis moral dan hukum. Dan respon penguasa AS justru menyingkirkan masyarakat dan perguruan tinggi yang menggelar moralitas itu. Pemerintah AS juga tidak tinggal diam. Ia mulai mendeportasi imigran yang menggangu supremasi kulit putih, bahkan dengan alasan teroris. Yang bersikap anti Smithsonian (anti Yahudi) diperlakukan secara kriminal. Isu radikal kiri mengemuka. Maka POTUS ke 45 dan 47 Trump disebut otoritarian.

Di bawah kendali Donald Trump, AS memang menghadapi skandal yang jauh lebih menurunkan martabat manusia, khususnya perempuan. Arsip atau dokumen Jeffrey Epstein membuka jaringan elit global yang diduga terlibat kejahatan seksual. Berkas ini juga menyeret isu paling keji: “pedofilia”. Isu ini bukan lagi soal moralitas individu, tapi potret busuknya oligarki politik dan finansial Barat yang selama ini mengklaim diri sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Saking busuknya, memo penuntutan Epstein yang dibuat oleh Departemen Kehakiman AS (US DOJ) pada 08 Februari kemarin hilang secara misterius setelah investigasi pers, tulis share.newsbreak.com.

Ledakan skandal Epstein mencuat pula di saat yang sangat krusial. Yaitu saat AS mulai kehilangan kendali atas dinamika geopolitik global, khususnya di Asia Barat atau Timur Tengah. Konflik dengan Iran mempertontonkan bahwa era intimidasi sepihak AS hampir berakhir. Iran bukan Irak, bukan Afghanistan, tak pula Venezuela, dan juga bukan negara yang bisa dikendalikan melalui ancaman sanksi atau unjuk kekuatan militer, atau standarisasi ekonomi dan keuangan. Tegas, Iran siap berperang. Iran juga menyatakan, kesiapan berperang sepenuhnya. Tujuannya agar tak seorang pun berani menyeret Iran ke medan perang. Sikap ini ditegaskan karena Republik Islam Iran telah membayar harga yang sangat mahal demi haknya atas program nuklir yang damai dan kemampuan pengayaan. Maka jangan tanyakan mengapa Iran begitu teguh mempertahankannya dari dulu hingga hari. Ini pula alasan mengapa Iran tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan jika perang dipaksakan kepada Iran. Karena tidak ada satu kekuatan pun di dunia yang berhak mendikte Iran: apa yang boleh dimiliki dan apa yang harus ditinggalkan.

Pengerahan kekuatan militer AS di kawasan ini tidak membuat Iran gentar sedikit pun. Selain itu Iran pun menegaskan sebagai bangsa berdiplomasi.

Di sini transparan, dukungan strategis Rusia dan Cina membuat kalkulasi perang AS menjadi tegang, berisiko tinggi, dan penuh ketidakpastian. Di Indo-Pasifik forum, perdebatan tajam antara AS dan Cina tak terhindarkan. Pada konflik wilayah, seperti Laut Cina Selatan, atau Taiwan, AS selalu mengusulkan penyelesaian multilateral. Sedangkan Cina menghendaki resolusi bilateral. Peristiwa ini mengingatkan kita akan Konferensi Meja Bundar. PBB menggelar dialog perdamaian Indonesia-Belanda yang juru damainya AS. Maka konsep datang dari AS dan hasilnya Indonesia menjadi negara rentan kedaulatan.

Jelas, sejak Cina memenangkan perang industri manufaktur, bertahan dalam perang nilai tukar, dan perang teknologi informasi dan komunikasi, Washington gamang. Berbagai negara melihat dan merasakan Washington menerapkan multiple suitable standard. Dalam memerangi Iran, ancaman dilontarkan, namun ditarik kembali. Diplomasi didengungkan, tetapi tanpa posisi tawar yang kuat. Jalan dialog diprakirakan buntu karena Iran sangat memahami bahwa AS tidak lagi berada pada posisi dominan sebagaimana dua dekade lalu. “Sekadar perang kata-kata”.

Hegemoni yang dulu mampu dan kerap memaksa dunia untuk patuh kepadanya, kini berhadapan dengan narasi perlawanan multipolar yang signifikan. Dengan multiple suitable standar, secara telanjang AS menunjukkan munafiknya. Ini akar masalah yang mengakibatkan masyarakat global kehilangan kepercayaan. Kekuataan militer dan kekuatan lainnya yang didayagunakan sekadar menahan laju kerapuhan hegemominya dan menunda kejatuhan dominasinya.

Di tengah kebusukan dan kerapuhan geopolitik tersebut, dokumen Epstein menjelma menjadi bom waktu politik bagi Trump. Skandal ini niscaya mencemaskan lingkaran dalam kekuasaan, dan berpotensi mengguncang posisi Presiden AS (POTUS) ke-45 dan 47 Trump. Menjelang kontestasi politik domestik dan pemilu sela —-pemilu di tengah masa jabatan— isu ini menjadi ancaman yang dapat menghancurkan legitimasi moral Trump di mata publik baik domestik maupun global. Kerisauan ini terungkap melalui pernyataan Trump, “kita kalah, maka pemakzulan berjalan.” Begitu kira-kira kegelisahan mendalam suami Meliana, pengusaha properti dan kasino yang sudah ditutup, dan pemilik kripto, media sosial Truth Social serta pembenci Obama dan Michele.

Lebih ironis lagi, AS kini juga menghadapi keretakan di barisan sekutunya sendiri. Akibat Trump Corollary, sejumlah negara inti NATO mulai menunjukkan sikap penolakan terhadap kebijakan strategis Washington, termasuk keberadaan Board of Peace. Hal ini justru menimbulkan resistensi internal. Sekutu yang dahulu patuh, sekarang mulai mempertanyakan, “Apakah AS masih layak diikuti?”

Maka, AS di era Trump berdiri di atas fondasi yang rapuh. Dari dalam, ia digerogoti skandal moral yang menjijikkan dan luruhnya modal sosial. Dari luar, ia dibayangi sirnanya kepercayaan global, diikuti kekuatan tandingan global (BRICS Plus). Ya, dokumen Epstein bukan sekadar kasus kejahatan biasa. Ini merupakan simpul jaringan tidak bermoralnya elit, intelejen, dan kejahatan pemerasan. Juga menunjukkan simbol keruntuhan moral dan politik sebuah imperium yang selama ini merasa tak tersentuh. Memang sejarah kerap mengajarkan, imperium tidak harus runtuh karena serangan pihak musuh, melainkan karena penyimpangan perilaku (elite) kekuasaan yang membusuk dari dalam. Dan kebusukan itu tak terhindarkan baik atas nama kemanusiaan, kebebasan, maupun demokrasi, selama rujukan utamanya adalah materialisme. Kehidupan dunia pasti menua dan mati. Tinggal waktu, cara, dan tempat untuk mati dan terkubur.

M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)