Tentang KamiBedah BukuRedaksiGaleriPodcastHubungi Kami
ID/EN
The Global ReviewThe Global ReviewPemandu Informasi
Perkembangan Dunia
  • Analisis
  • Internasional
    • Asia Tenggara
    • Asia Timur
    • Asia Selatan
    • Asia Tengah
    • Australia
    • Timur Tengah
    • Afrika
    • Amerika Latin
  • Geopolitik
  • Politik-Keamanan
  • Ekonomi & Bisnis
  • Isu

    • Diplomasi
    • Hukum
    • Sosial
    • Budaya
    • Lingkungan Hidup
    • Sains & Teknologi
    • Kesehatan

    Liputan Khusus

    • Sorot Tokoh
    • Features
    • Media

    Kanal

    • Bedah Buku
    • Podcast
    • Galeri
GFIEST. 2007

Diterbitkan oleh

Global Future Institute (GFI)

Lembaga pengkajian geopolitik dan politik luar negeri, berdiri 11 Oktober 2007. The Global Review adalah kanal jurnalistiknya.

Tentang GFI
The Global Review

Pemandu Informasi Perkembangan Dunia

DARIA Building, Suite 402, Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

redaksi.theglobalreview@gmail.com

Lembaga

  • Tentang Global Future Institute
  • Pengurus GFI
  • Hubungi Kami

Media

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Bedah Buku
  • Galeri
  • Podcast

Copyright © 2008-2026 The Global Review

Analisis

Kredo Geopolitik Kontemporer: Negara Hadir Mengambil BebanHadir Mengambil Beban Rakyat (Bag-1)

Rusman

Rusman·22 Februari 2026·5 menit baca

Bagikan
Kredo Geopolitik Kontemporer: Negara Hadir Mengambil Beban Rakyat (Bag-1)

Oleh: Ichsanuddin Noorsy dan M Arief Pranoto

Dibatalkannya UU Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act) oleh Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat (AS), atau dikenal dengan tarif resiprokal Donald Trump – menimbulkan berbagai pendapat. Mereka mengaji tentang kebijakan proteksionis Trump melalui tarif yang sebenarnya membebani konsumen AS, bukan beban negara atau beban korporasi yang mengekspor barang ke AS. Trump menyebut enam hakim MA yang membatalkan kewenangan itu sebagai tidak patriotik dan tidak setia pada konstitusi AS. Tiga hakim yang setuju dengan UU itu menegaskan, kewenangan itu berdasarkan hukum yang luas. MA AS bersikap, ketentuan UU yang berdampak luas dan signifikan secara ekonomi, harus memiliki otorisasi yang sangat jelas dari Kongres.

Sebuah riset mengungkap bahwa beban rumah tangga AS bertambah antara 400 – 1.300 dolar AS per/tahun akibat kebijakan perdagangan Trump. Bank Sentral New York menyampaikan hasil studinya, bahwa kenaikan tarif membebani korporasi dan konsumen domestik AS hingga 90 persen.

Bagi kalangan geopolitik, kebijakan tarif resiprokal itu merupakan alat negosiasi dan melindungi industri domestik dalam persaingan industri manufaktur global. Kalangan lain mengatakan bahwa tarif ini dalam jangka panjang justru merugikan AS sendiri. Karena ketidakpastian ekonomi meningkat pada satu sisi, sementara tidak terjadi perbaikan ketimpangan ekonomi (Rasio Gini) di sisi lain.

Begitulah pembelajaran geopolitik global melalui isu di atas. Poin pembelajarannya: geopolitik bertumpu pada kepentingan nasional sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan memang menjadi rujukan utama. Hampir tidak ada negara yang tidak mengutamakan kepentingan nasional. Trump menunjukkan dengan keras, walau dituding korup. Di baliknya sikapnya, Trump memberi pesan tersirat bahwa AS mengakui dan mengalami kekalahan dalam perang ekonomi. Menyadari posisi yang seperti itu, Trump bertindak dengan merujuk kekuatan utamanya: “militer dan hulu ledak nuklir sejumlah 5200-5400”. Beberapa ribu diantaranya siap diluncurkan dengan jangkauan ICBM (Intercontinental Ballistic Missiles) atau dikenal dengan sebutan Rudal Balistik Antarbenua.

Dunia terguncang. Terutama usai Iran dibom dalam perang 12 hari, dan rencana akan dibom lagi oleh AS. Kedaulatan Venezuela diruntuhkan, harga diri bangsanya direndahkan dengan ditangkapnya Presiden Venezuela, Nicolas Madura, yang akan diadili di New York. Sementara Iran berencana menutup Selat Hormuz. Tujuannya adalah mengganggu pasokan dan harga energi global.

Peristiwa itu memberi pembelajaran mendalam bagi panggung geopolitik. Kekuatan berbasis militer menjadi senjata utama. Dampaknya: negara kuat akan bertahan, negara lemah menjadi remah-remah. Dalam kasus Board of Peace, misalnya, terlihat jelas siapa kuat, dan siapa yang lemah — bakal terjajah oleh kehendak subjektif Trump dan Israel.

Memang pembelajaran geopolitik kerap disebut sebagai science of the state. Lingkup ilmu negara ini adalah kekuasaan politik dalam hubungan antara negara-negara. Istilah ini dipopulerkan oleh Karl Haushofer (1869-1946), yang memandang geopolitik sebagai suatu disiplin yang awalnya merangkum politik, geografi, ekonomi, antropologi, sejarah, hingga hukum. Kebijakan geopolitik sebenarnya sudah terjadi sejak Nabi Muhammad SAW mengirim surat ke Romawi (Heraklius) dan Persia (Kisra/Khosrau) sekitar tahun 628 Masehi. Suatu ajakan damai disampaikan dalam rangka kesejahteraan bersama dalam rujukan ajaran Islam.

Kebijakan geopolitik juga dapat dilihat pada Perjanjian Tordesillas (1494) dan Saragosa (1529): “Dunia dikavling-kavling”. Contohnya — Inggris, Belanda, dan Portugal untuk Regional Barat Global. Spanyol mendapat kavling di Regional Timur Global. Maka Spanyol dipaksa meninggalkan Maluku dan Filipina. Kenapa dua perjanjian itu dibuat, oleh karena Turki menguasai Selat Bosphurus. Suatu selat yang memisahkan Eropa dan Asia. Makanya — Barat pusing. Oleh karena itu, mereka berniat menguasai Selat Malaka dan Selat Makassar. Ini adalah bukti, bahwa perebutan regional strategis selalu terjadi. Negara kuat menjarah dengan kekuatan angkatan laut. Strategi ini dikenal dengan istilah: “Tiga G,” yakni Gold, Gospel, dan Glory. Gold sebagai wujud dari perdagangan sambil mencari sumber emas. Gospel sebagai tindakan penyebaran agama. Sedangkan Glory merupakan tindakan menduduki suatu negara atau daerah dengan kekuatan militer. Setuju atau tidak, strategi ini tetap berlangsung hingga kini dengan wajah dan modus berbeda.

Di era modern kebijakan memperluas penguasaan negara atau pengaruh telah menggunakan sistem dan IT. Dunia pendidikan diintervensi dengan mengajarkan pola pikir, filsafat dan lainnya. Pendekatannya memang multi-disiplin. Untuk menganalisisnya dibutuhkan banyak data relevan dan signifikan dengan cara pandang yang paling mewakili. Aliran pemikirannya pun beragam. Akan tetapi, sejak kemenangan AS pada Perang Dunia II, pecahnya Uni Soviet, runtuhnya tembok Berlin, bergabungnya Jerman Barat dan Jerman Timur, luruhnya Cekoslowakia, dan liberalnya Polandia – maka panggung geopolitik didominasi oleh Barat, tepatnya NATO di bawah pimpinan AS dengan mitra utama Uni Eropa. Padahal jika tujuan geopolitik global adalah kesejahteraan, kedamaian dan keadilan global, seharusnya NATO sudah tidak relevan lagi karena musuh utamanya yakni Pakta Warsawa sudah bubar.

Maka fokus pembelajar dan pelaku geopolitik lebih pada unilateral sebagai kelanjutan bipolar dan multilateral. Situasi unilateral ini kerap disebut hyper globalization. Dan AS justru banyak menunjuk sikap tidak konsisten karena perseteruan tajam antara Partai Demokrat dan Partai Republik disertai ketimpangan rasial serta ketimpangan ekonomi yang mencapai kanker stadium empat. AS membiarkan blok ekonomi yang digagasnya menjalankan kebijakan masing-masing. Contoh paling nyata adalah Trans Pacific Partnership (TPP), blok ekonomi untuk regional Pasifik dan Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). AS tidak konsisten sehingga negara-negara tersebut mengambil kebijakan sendiri. Untuk kawasan ASEAN, TPP dituangkan dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesia meratifikasi Konstitusi MEA ini yang dituangkan dalam UU No. 38 Tahun 2008. Dalam posisi seperti itu, Cina hadir. Bersama dengan Korea Selatan dan Jepang, Cina membuat perjanjian dagang.

Ini menunjukkan negara merupakan entitas administratif dan suatu organisme yang hidup dalam ruang dan waktu dengan berbagai peristiwa dan hubungan sosial politik ekonomi yang mengiringinya. Negara pun bergerak mengadaptasi dan mengadopsi dinamika kekuatan dan kepentingan. Kemampuan mengadaptasi dan mengadopsi dinamika global ini menentukan negara tersebut berkembang, bertahan atau mungkin justru menyusut dan mati.

Lalu, Friedrich Ratzel (1844-1904) sendiri merumuskan ide yang lebih ekstrem: “hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup dan melegitimasi ekspansi.” Rumusnya sebenarnya merujuk kajian Herbert Spencer (1864), suatu pendekatan biologi yang berbuah survival of the fittest. Ide inilah yang menjadi roh imperialisme, bahkan neokolonialisme di muka bumi. Jelas, yang kuat berkembang, yang lemah tersingkir. Ide ini dilengkapi dengan pendekatan fisika yang menggambarkan konflik bertujuan untuk saling memperkuat para pihak. Dua pandangan ini menjadi rujukan utama sosiologi, pula mewarnai pemikiran geopolitik.

Geopolitik Barat mengajarkan, inti geopolitik adalah lebensraum (living space) atau ruang hidup. Dimensi ini menjadi penting karena seolah menegaskan bahwa ruang bukan hanya tempat berpijak, tetapi prasyarat eksistensi. Jadi, ketika eksistensial sebuah bangsa tidak maksimal atas tanah di mana ia berpijak —hanya sebagai penonton, misalnya— artinya, geopolitik tengah tergerus alias negara tidak berdaulat. Karena itu penting menoleh pembelajaran geopolitik Barat pada The Stages of Economic Growth, _Manifesto Economya-nya Walt Rostow (1960), contohnya, atau Teori Sistem Dunia oleh Immanuel Wallerstein, ataupun pada buku-buku globalisasi.

Bagaimana perlawanan terhadap pemikiran-pemikiran tersebut?

(Bersambung ke Bag-2)

Rusman

Penulis

Rusman

Direktur Teknologi Informasi

Perintis GFI sejak 2008, wartawan tabloid DeTAK, jurnalis terbaik versi Yayasan KEHATI dan Lembaga Pers Dr. Supomo tahun 2000.

SebelumnyaKredo Geopolitik Kontemporer: Negara Hadir Mengambil Beban Rakyat (Bag-2/Habis)SelanjutnyaTrans-Kaspia, Medan Perebutan Pengaruh Terpenting AS-NATO vs Cina-Rusia di Cekungan Laut Kaspia

Lainnya di Analisis

Lihat semua
Antara Pax Silica dan WAICO, Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Harus Kreatif dan Inovatif
Analisis

Antara Pax Silica dan WAICO, Politik Luar NegeriPolitik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Harus Kreatif dan Inovatif

23 Agustus 2026 · 5 menit baca

Mengapa Kita Harus Hidupkan Kembali Geopolitik?
Analisis

Mengapa Kita Harus Hidupkan Kembali GeopolitikGeopolitik?

18 Agustus 2026 · 10 menit baca

Sabrina Dallafior dan Ujian Independensi OPCW di Tengah Rivalitas Global
Analisis

Sabrina Dallafior dan Ujian Independensi OPCWOPCW di Tengah Rivalitas Global

18 Agustus 2026 · 3 menit baca

Terpopuler

  1. 01Antara Pax Silica dan WAICO, Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia Harus Kreatif dan Inovatif
  2. 02Mengapa Kita Harus Hidupkan Kembali Geopolitik?
  3. 03Sabrina Dallafior dan Ujian Independensi OPCW di Tengah Rivalitas Global
  4. 04Ketika Artificial Intelligence (AI) Memasuki Ruang Redaksi
  5. 05Berita Besar

Podcast Terbaru

  • Armory Reborn

    Militerisasi Eropa: Konsekuensi Pasca-Invasi Rusia ke Ukraina

  • Jaya Suprana Show

    Di Jaya Suprana Show, Hendrajit Bedah Perang Asimetris sebagai Sarana Nir-Militer Imperialisme Gaya Baru

  • Rasil TV

    Rasil TV: Gejolak Geopolitik Dunia dan Peluang Perang Dunia Ketiga

Semua podcast

Bedah Buku

Sampul buku Perang Asimetris & Skema Penjajahan Gaya Baru

Buku pilihan

Perang Asimetris & Skema Penjajahan Gaya Baru

Hendrajit, Global Future Institute (2019)

Baca ulasannya

Ikuti di Facebook

theglobal-review.com

2.147 pengikut

Suka Halaman

Jaringan Rujukan

Sumber dan mitra pantauan kami, dari lembaga resmi dalam negeri hingga media analisis lintas kawasan.

Indonesia

  • Kemlu.go.id
  • Kemhan.go.id
  • NU.or.id
  • Kompas.com
  • The Jakarta Post
  • Obsession News
  • Opini Indonesia
  • Pena Merah Putih

Internasional

  • Strategic Culture
  • Global Research
  • The Duran
  • Consortium News
  • Journal NEO
  • Voltaire Network
  • MintPress News
  • Oriental Review
  • Antiwar.com
  • Countercurrents