Dalam menciptakan aksi destabilisasi di Timur-Tengah, milisi bersenjata suku Kurdi merupakan agen-agen perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat. Dalih yang digunakan Washington adalah untuk memerangi para teroris Islamic State of Syria and Iraq (ISIS). Utamanya di Baghouz, Suriah bagian Timur.
Namun menurut utusan khusus Suriah di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bashar al Jaafari, keberhasilan menumpas milisi bersenjata ISIS sebagaimana diklaim Presiden Donald Trump, pada kenyataannya hanya gertak sambal belaka alias omong kosong. Menurut Jaafari, pasukan ISIS dikalahkan bukan di daerah yang berada dalam kendali komando pasukan AS.
Baca: Kurds in Fateful Triangle as US Moves to Redeploy IS Terror Groups
Sebuah laporan yang dipandang cukup kredibel mengabarkan bahwa ribuan kelompok bersenjata ISIS yang menyerah atau ditangkap di Baghouz, Suriah bagian Timur, telah direlokasi oleh pasukan AS ke pangkalan militer di al Tanf near, daerah berbatasan dengan Irak dan Jordan. Juga di daerah dekat kamp pengungsi, di Rukban, dimana di situ terdapat sekitar 40.000 orang yang jadi tawanan perang.
Ada hal mencurigakan di sana. Pihak AS melarang komunitas internasional untuk mengakses daerah tersebut. Baik dalam mengakses pangkalan militernya maupun kam pengungsi. Bahkan badan PBB yang mengurus pengungsi seperti UN humanitarian relief agencies, juga dilarang oleh AS untuk mengakses daerah tersebut.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mensinyalir kamp tawanan perang yang dijaga amat ketat oleh pihak AS itu, sejatinya telah dijadikan dalih pihak AS sebagai dalih untuk menduduki wilayah kedaulatan Suriah secara tidak sah (ilegal). Bahkan lebih dari itu, untuk tujuan perekrutan milisi bersenjata secara rahasia sebagai agen-agen perpanjangan tangan AS (US Proxies).
Indikasi tersebut semakin diperkuat dengan fakta bahwa meskipun empat bulan lalu Presiden Trump sudah mencanangkan akan menarik pasukan militernya dari Suriah, namun pada kenyataannya belum dilaksanakan sama sekali.
Tidak heran jika pemerintah Rusia sangat berang ketika AS mendesak negara beruang merah itu untuk menarik pasukannya dari Venezuela, yang saat ini sedang terjadi krisis politik karena Washington mendukung kemunculan Juan Guaido sebagai pemimpin pemerintahan transisi di Venezuela, menyusul kontroversi hasil pemilihan presiden yang mana kalangan oposisi menuding Presiden Nikolas Maduro melakukan kecurangan dalam pemilu.
Pihak Rusia menjawab desakan Washington dengan mengatakan bahwa AS sebaiknya lebih dulu menarik pasukannya dari Suriah. Adapun kehadiran militer Rusia di Venezuela merupakan hasil kesepakatan bilateral antara Rusia dan Venezuela. Dengan demikian berbeda dengan kehadiran militer Rusia di Venezuela, kehadiran militer AS di Suriah tidak sah alias illegal.
AS nampaknya sedang mengantisipasi situasi pasca krisis Suriah yang akan segera berakhir. Sehingga Washington bermaksud untuk menciptakan rekonfigurasi baru untuk melestarikan campur-tangannya di kawasan Timur-Tengah. Sebab sejak meletusnya krisis Suriah pada 2011 lalu, skenario AS untuk menggulingkan Presiden Bashar al Assad gagal total. Karerna Assad mendapat dukungan sepenuhnya dari Rusia dan Iran.
Maka itu, dalam upaya tetap menancapkan kuku kekuasaannya di Suriah, AS menyasar daerah timur Suriah yang dianggap kaya sumberdaya minyak dan gas. Maka itu, indikasi pihak AS untuk mengamankan wilayah Baghouz, Suriah Timur, nampaknya merupakan bagian dari rencana mengontrol ladang minyak dan gas di Provinsi Dier-ez-Zor. Dan provinsi Homs yang merupakan daerah infrastruktur produk.
Dalam skenario seperti itu, AS memandang milisi suku Kurdi sangat bisa diandalkan. Mengingat militansi dan daya juangnya sebagai milisi bersenjata. Mereka inilah yang membentuk Syrian Democratic Forces (SDF) sebagai tulang punggung milisi pemberontak bersenjata menghadapi pemerintahan Bashar al Assad.
Selain menyasar wilayah Timur Suriah yang kaya minyak dan gas itu, strategis pemerintahan Trump adalah untuk tetap menciptakan instabilitas politik dan perpecahan antar kelompok di Suriah.
Namun kerjasama AS dan Kurdi sebenarnya dalam jangka menengah dan panjang cukup rawan. Agenda utama Kurdi membantu AS sebenarnya agar bisa mendapatkan daerah otonomi di Suriah. Namun nampaknya Washington hanya bermaksud mengeksploitasi milisi bersenjata Kurdi untuk memecah-belah Suriah.
Namun demikian pihak Kurdi mulai menyadari kemungkinan AS untuk berkhianat dengan berkonspirasi dengan pemerintah Turki pimpinan Presiden Erdogan. Sehingga Kurdi mulai menjajagi kemungkinan membangun kesepakatan baru dengan Presiden Assad untuk mendapatkan daerah otonomi bagi Kurdi di wilayah Suriah. Persis seperti Kurdi di Irak Utara. Maka itu, Kurdi meminta Rusia untuk menjadi mediator antara Suriah dan Kurdi.
Jika kesepakatan strategis tercapai antara Suriah dan Kurdi, kiranya merupakan terobosan baru yang cukup cerdas bagi kedua belah pihak. Selain integritas territorial Suriah berhasil direbut kembali dari tangan AS. Pada saat yang sama akan memutus saluran vital AS untuk melestarikan kekuasaannya di Suriah dengan menciptakan agen-agen proxy bersenjata di Suriah seperti SDF.
Diolah oleh Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)
