Para peneliti di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) baru-baru ini mempublikasikan sebuah survei “elit strategis” Asia Tenggara terkait pandangan mereka tentang serangkaian pertanyaan geopolitik yang berkaitan dengan masa depan Indo-Pasifik. Survei ini bisa menjadi acuan yang sangat penting tentang bagaimana Asia Tenggara, yang telah lama dipandang sebagai salah satu sub-kawasan Asia yang paling dinamis secara ekonomi dan signifikan secara geopolitik. Persoalan yang menarik lainnya tentu melihat persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.
Hasil CSIS memberikan sudut pandang, terlebih jika disandingkan dengan laporan survei terbaru yang diterbitkan oleh ISEAS Yusof Ishak Institute (PDF) yang berbasis di Singapura yang mensurvei elit Asia Tenggara tentang masalah serupa.
Temuan-temuan laporan CSIS sebagian besar sejalan dengan apa yang dilaporkan dalam survei ISEAS bahwa Cina memperoleh dukungan dan berpengaruh besar di kawasan tersebut sementara AS kian redup pengaruhnya. Tim CSIS, sebagai temuan utamanya, mencatat bahwa “Cina dipandang memiliki kekuatan dan pengaruh politik yang sedikit lebih besar daripada AS di Asia Tenggara saat ini dan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan AS dalam 10 tahun terakhir.”
Secara terpisah, dalam istilah ekonomi, “kawasan ini memandang Cina jauh lebih berpengaruh daripada AS saat ini, dan kesenjangan ini diperkirakan akan tumbuh dalam 10 tahun ke depan.” Para analis geopolitik internasional tentu bisa memberikan pandangan-pandangannya yang berbeda dan membuka ruang perdebatan terkait pergeseran tersebut, belum lagi dengan kebijakan dan gaya diplomatik pemerintahan Trump saat ini.
Terkait laporan tersebut, tentu mendudukkan serangkaian pertanyaan seputar geopolitik kawasan menjadi sesuatu yang tak terelakkan bagi setiap negara di Asia Tenggara dalam merespon konstelasi politik internasional dan persaingan antara AS dan Cina. Menariknya, dengan pengecualian elit di Vietnam dan Filipina, yang sejatinya masih dibuat ketar ketir menyusul potensi konflik di Laut Cina Selatan sebagai perhatian utama mereka. Hal ini, diakui atau tidak, memberikan kekhawatiran sendiri bagi semua negara di Asia Tenggara terkait efek langsung dan tidak langsung dari persaingan strategis AS-China tersebut.
Dalam kaitan ini, pandangan yang diungkapkan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong baru-baru ini setidaknya merepresentasikan pandangan banyak negara Asia Tenggara yang ingin mengatasinya. Dengan pengecualian Kamboja dan Laos, yang tentu jauh lebih dekat ke Cina daripada AS, negara-negara Asia Tenggara lainnya sepertinya merasa puas duduk di pagar saat kompetisi antara kedua negara adi daya tersebut berlangsung.
Seperti yang ditulis Lee, “Negara-negara Asia tidak mau dipaksa untuk memilih di antara keduanya”. Sementara laporan lain dari survei ini adalah bahwa masih ada ketidaksepakatan di Asia Tenggara tentang cara keterlibatan yang tepat dengan Beijing. Seperti yang diamati oleh para peneliti CSIS, sebuah “konsensus” kawasan tentang apakah Cina jinak atau revisionis belum ada. Sebaliknya, “sebagian kecil” responden survei CSIS mengungkapkan pandangan jinak tentang Cina.
Semua ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi AS karena berusaha meraih dukungannya dari negara-negara di kawasan ini bahwa China sangat revisionis dan bahwa AS yang akan menegakkan kawasan Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka”.
Mungkin satu area cerah bagi Washington yang muncul dari survei ini dan lainnya adalah bahwa kekuatan ayun dengan afinitas terhadap visi AS di Asia — termasuk negara-negara seperti Jepang, India, dan Korea Selatan — dipandang positif di Asia Tenggara. Jika AS mungkin berhasil dalam sasaran strategisnya di kawasan ini, kemungkinan besar tidak akan melakukannya sendirian. Sebaliknya Washington akan menggandeng negara-negara dipandang bisa dijinakkan dengan seperangkat paket kebijakan yang dirasa menguntungkan. Kita lihat saja perkembangan berikutnya.
Sudarto Murtaufiq, peneliti senior Global Future Intitute (GFI)
