Masalah Senjata Kimia SuriahSenjata Kimia Suriah Warisan Bashar Al Assad Memasuki Fase Yang Semakin Dinamis

Sejak April 2026 ada sebuah dnamika internasional menarik terkait penanganan persenjataan kimia di Suriah. Pada 9 April 2026 lalu, Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW), Duta Besar Fernando Arias, menyampaikan sambutan pembukaan pada pengarahan mengenai “Gugus Tugas Napas Kebebasan”, yang diselenggarakan oleh Perwakilan Tetap Republik Arab Suriah untuk OPCW. Acara tersebut berlangsung pada tanggal 8 April di Markas Besar OPCW dan dihadiri oleh perwakilan dari 66 Negara Anggota.

Baca:

OPCW Director-General calls for strengthened international efforts to end the Syrian chemical weapons dossier

Melalui pertemuan tersebut ada semangat bersama yang cukup kuat dari negara-negara yang hadir untuk bersama-sama berupaya mengakhiri masalah persenjataan kimia Suriah. Inilah yang kemudian mendorong pembentukan The Breath of Freedom Task Force atau Satuan Tugas Napas Kebebasan. Terbentuknya Satuan Tugas tersebut  menekankah urgensi misi yang sedang berlangsung di Suriah.

Menariknya, kali ini malah Suriah sendiri yang sepertinya memainkan peran penting, kalau kita telaah melalui kerangka kerja Satuan Tugas Napas Kebebasan itu.

Satuan Tugas merupakan kerangka kerja koordinasi yang dipimpin Suriah yang dibentuk untuk mendukung upaya mengidentifikasi, mengamankan, mentransfer, dan menghancurkan unsur-unsur yang tersisa dari program senjata kimia era Assad, di bawah verifikasi OPCW sesuai dengan Konvensi Senjata Kimia.

Selain Republik Arab Suriah, Satuan Tugas ini terdiri dari pemerintah Kanada, Prancis, Jerman, Qatar, Turki, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.

Meskipun dalam pertemuan tersebut hadir beberapa negara yang saat Bashar al Assad masih berkuasa mengambil sikap menentang pemerintahan Assad seperti AS,Prancis,Inggris dan Kanada, namun sambutan Direktur Jenderal OPCW Duta Besar Fernando Arias, tampak cukup netral.

Dalam pernyataannya pada acara tersebut, Direktur Jenderal Arias menyambut baik peluncuran Gugus Tugas tersebut seraya berharap bahwa gugus tugas ini memberikan kesempatan kepada semua Negara Pihak terkait untuk berupaya  mengakhiri permasalahan senjata kimia Suriah. Fakta bahwa Suriah sendiri memainkan peran aktif dalam pertemuan tersebut, sudah barang tentu penyelesaian masalah persenjataan kimia di Suriah tidak dalam posisi yang malah menyudutkan Suriah, seperti yang sebelumnya dilakukan AS dan negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam NATO.

Tentunya hadirnya Turki dan Qatar dalam pertemuan yang didominias oleh kehadiran AS, Prancis, Jerman, dan Kanada, akan menutup kemungkinan AS untuk menyudutkan Suriah.

 

Jika merujuk pada pernyataan Direktur Jenderal OPCW pada Desember 2024, OPCW telah bertekad untuk mengungkap sepenuhnya program senjata kimia rahasia pemerintah Assad, dan untuk memastikan bahwa semua unsurnya dinyatakan dan dihancurkan secara permanen oleh Suriah di bawah verifikasi ketat oleh OPCW.

Sebaliknya dari pihak Suriah, Direktur Jenderal OPCW juga menyatakan bahwa setelah berkuasa selama satu tahu, otoritas baru Suriah telah memperoleh akses yang semakin besar ke berbagai struktur, saksi, aktor, dokumen, dan mulai mengusulkan kepada secretariat OPCW ihwal unsur-unsur spesifik untuk dideklarasikan.

Berdasarkan Konvensi, merupakan tanggung jawab Negara Pihak yang memiliki untuk mendeklarasikan apa yang dimilikinya atau yang ditemukannya. Tanpa deklarasi, tidak akan ada penghancuran yang diverifikasi secara hukum. Demikian menurut Direktur Jenderal OPCW Duta Besar Fernando Arias.

Namun demikian, kita perlu mencatat beberapa kritik  dan masih adanya kecurigaan kuat terkait independensi dan netralitas OPCW di tengah tarik-menarik pengaruh yang semakin menguat antara AS dan Uni Eropa versus Cina dan Rusia.

Salah satunya, adalah artikel yang ditulis oleh Abdul Usman, bertajuk The Chemical Weapons Watchdog. Dalam artikelnya Abdul Usman menulis, pada Maret 2026 lalu  Dua puluh satu negaraanggota Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) baru-baru ini terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif organisasi untuk periode 2026-2028. Pemilihan tersebut dilakukan selama Sesi ke-30 Konferensi Negara-Negara Pihak (CSP-30). Nigeria, Afrika Selatan, Aljazair, dan Ghana memenangkan kursi perwakilan Afrika.

Baca juga:

The chemical weapons watchdog

Namun Abdul Usman mencatat adanya pandangan dari beberapa pengamat bahwa  negara-negara Barat menggunakan tekanan politik untuk mengubah badan teknis tersebut menjadi alat politik dengan memberikan tekanan pada negara-negara peserta, mengorganisir demonstrasi individu dan kolektif, mengunjungi misi diplomatik dan departemen kebijakan luar negeri, semuanya untuk “meyakinkan dan terkadang memaksa” beberapa negara untuk memilih kandidat pilihan mereka (Republik Ceko dan Makedonia Utara pada tahun 2023; Lituania, Polandia, dan Ukraina pada tahun 2024).

Dengan kata lain, seperti terekam dalam pengamatan Abdul Usman, indikasi adanya tekanan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan sekutu mereka. Negara-negara ini dilaporkan telah berkampanye melawan negara-negara yang tidak mereka sukai untuk memastikan negara-negara tersebut tidak terpilih menjadi anggota Dewan.

Politisasi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat terhadap OPCW semakin jelas ketika pada 2019 lalu Venezuela disingkirkan ari Dewan Eksekutif dengan cara yang serupa, dan pada tahun 2020, Suriah kehilangan hak untuk dipilih ke badan pemerintahan dan kerja OPCW karena tujuan politik.

Lebih buruk dari itu, beberapa ahli menunjuk adanya pemerasan finansial dan dan ekonomi disertai ancaman kepada negara-negara yang mendukung negara-negara yang tidak sesuai dengan skema kepentingan strategis AS dan negara-negara blok-Barat.

Adapun dalih AS-blok Barat untuk mencegah negara-negara yang tidak sesuai skema kepentingan strategis AS-blok Barat untuk menduduki Dewan Eksektuif OPCW adalah tiada lain: Telah Melanggara Konvensi Senjata Kimia.

Ketika suatu negara bergabung dengan Konvensi Senjata Kimia, negara tersebut harus menyatakan apakah mereka memiliki senjata kimia atau telah memproduksi senjata kimia kapan pun sejak 1 Januari 1946, termasuk lokasi dan status fasilitas produksinya.

Negara-negara juga harus menyatakan, antara lain, apakah mereka telah mentransfer senjata kimia ke negara lain dan apakah mereka memiliki senjata kimia lama dan/atau yang telah ditinggalkan.

Negara-negara anggota OPCW memiliki dua pandangan luas tentang bagaimana menangani masalah Suriah, sebuah perbedaan yang menantang prosedur operasional normal organisasi tersebut.

Salah satunya adalah memperlakukan negara tersebut seperti negara anggota lainnya (yaitu, dengan hak dan kewajiban yang sama). Pendekatan ini mencerminkan perspektif jangka panjang di mana kepatuhan dipandang sebagai sebuah proses.

Pandangan kedua adalah melabeli Suriah sebagai negara yang tidak patuh, yang akan melanggar praktik pengambilan keputusan berdasarkan konsensus atau penundaan keputusan. Menentukan motivasi di balik posisi beberapa pemerintah terhadap Suriah dan perhitungan geopolitik mereka yang lebih luas merupakan proses yang pada dasarnya selain kontroversial,  tidak pasti, selain itu juga memicu komplikasi dalam diplomasi internasional.

Setidaknya sejak tahun 2013, pendekatan oleh negara-negara pihak adalah melibatkan Dewan Keamanan dalam proses jalur ganda untuk memfasilitasi penyelesaian masalah Suriah.

Begitupun, sejak tahun 2025 lalu, komunitas internasional menyambut baik pemerintah Suriah untuk bekerja sama dengan OPCW. Seperti komitmen kuat pemerintah Suriah untuk menutup lembaran sejarah, dan tekadnya untuk memastikan penghancuran total program senjata kimia yang berasal dari era Assad.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute (GFI)