Ahmad Sofyan, Pemerhati Masalah Pertahanan dan Intelijen
Jika merujuk pada bukunya Leo Suryadinata yang berjudul “Overseas Chinese in Southeast Asia and China’s Foreign Policy“, disitu jelas disebutkan jika jaringan Cina perantauan/peranakan di seluruh dunia memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri RRC yang digawangi oleh PKC (Partai Komunis Cina).
Kita ambil contoh yang jadul saja, ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dua regulasi pada tahun 1959 dan 1960, pertama PP. No 10 1959 yang melarang etnis Tionghoa melakukan bisnis retail di wilayah pedesaan. Soekarno mengkhawatirkan jika orang Tionghoa menguasai bisnis retail di pedesaan, dengan kekuatan sumber daya mereka, maka orang-orang desa akan kehilangan kesempatan berusaha dalam bidang yang sama.
Kebijakan ini memancing intervensi Peking/Beijing. Mereka menuduh NKRI melanggar perjanjian Dua Kewarganegaraan yang ditanda tangani pada 1955, dimana Jakarta setuju untuk melindungi hak dan kepentingan orang Tionghoa. Tetapi Soekarno menolak tunduk, dia tetap beralasan bahwa sangat besar potensi ketidakadilan dalam berusaha akan terjadi jika orang Tionghoa masuk ke bisnis-bisnis retail di Indonesia.
Sikap berani dan tegas Soekarno ini memancing kemarahan Peking. Mereka melancarkan aksi politik nasional untuk menyerang dan mengecam Soekarno (Indonesia). Di sejumlah suratkabar, seperti Jen min Jih Pao, banyak kecaman-kecaman dari pejabat-pejabat Cina ditujukan pada RI-1. Bahkan PKC mengirimkan kapal untuk mengangkut warga Tionghoa kembali ke tanah leluhurnya. Menurut sumber dari Indonesia, sekitar 102.000 warga Tionghoa diangkut menuju China, tetapi menurut sumber dari China hanya 96.000 yang tiba di sana.
Kepergian sejumlah besar warga Indonesia keturunan Tionghoa ini menimbulkan kesulitan ekonomi bagi Indonesia dan dianggap memperlemah Soekarno. Sebaliknya, sentiment anti Peking berkembang di militer, terutama Angkatan Darat. Saat itulah Soviet mendekat dan memberikan sejumlah bantuan, termasuk bantuan militer untuk menghadapi Belanda di Irian Barat.
Contoh lainnya adalah pelarian kekayaan yang dilakukan “konglomerat hitam” pada saat krisis ekonomi 1997-1998 ikut memperparah perekonomian nasional. Pelarian itu diperkirakan ke Singapura (salah satunya oleh Liem Sioe Liong) dan RRC. Singapura adalah pusat jaringan dari Cina Peranakan di dunia.
Termasuk di dalamnya pelarian modal dalam bentuk US$ ke luar negeri oleh swasta asing maupun swasta Indonesia (konglomerat seperti Liem Sioe Liong dll).
Yang menarik adalah ditariknya konglomerat Tahir (orang terkaya ke-12 menurut Forbes) sebagai penasehat TNI. Panglima berdalih jika itu untuk kepentingan kesejahteraan prajurit. Tetapi saya memiliki hipotesa lain :
“Apakah perekrutan Tahir itu sebagai upaya TNI dalam menghadapi proxy-war terutama yang berkaitan dengan LCS? Artinya apakah TNI mencoba memainkan kuda-kuda ganda karena membaca peran Cina peranakan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri RRC?”
Soal itu hanya waktu yang dapat menjawab. Tetapi bagi saya, ini bukan soal penempatan penasehat Tionghoa semata, atau urusan kesejahteraan. Tapi TNI sepertinya sedang memainkan geopolitical game yang jelas bukan tanpa resiko.
Disisi lain, RRC bisa memainkan menguntungkan juga andai nanti terjadi peningkatan eskalasi konflik militer di LCS yang kemudian melibatkan TNI-PLA head to head. RRC dapat memanfaatkan “legiun kuning” mereka di Indonesia yang menguasai 70% perekonomian nasional dan membangkrutkan NKRI sebelum perang usai.
INGAT, ini sudah terjadi dua kali. Pertama di era Soekarno (1959-1960), kedua tahun 1998. Pelarian modal/aset warga Tionghoa meruntuhkan ekonomi nasional.
Hal yang sama akan terjadi juga di Malaysia. Andai mereka pun bermain frontal dengan RRC.
Lalu bagaimana dengan Singapura? Singapura itu tempat kumpulnya seluruh jaringan Cina Hoakkian di dunia. Pusat Chinese Overseas Network itu di Singapura. Liem Sioe Liong yang sempat menjadi ketua jaringan Cina perantauan pun ketika wafat sempat disemayamkan di Singapura.
Jadi jangan mimpi Singapura akan head to head dengan RRC jika lCS memanas.
