Penulis: M. Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute (GFI)
Pasca tergulingnya Mohamad Morsi oleh “kudeta” militer (3 Juli 2013), tampaknya kadar gejolak di Mesir lebih tinggi serta meluas daripada Arab Spring kemarin. Dan prakiraan waktu pun sepertinya belum dapat diterka sama sekali. Kenapa demikian, oleh karena aneka false flag operation (operasi bendera palsu) terbaca begitu gencar dikibarkan oleh Barat dengan beragam kemasan. Kemudian dijelaskan sekilas pada awal catatan ini, maksud “Barat” ialah Amerika (AS) dan sekutu, termasuk Israel selaku anak emas, ‘guru’, atau sekutu tradisional AS.
Tak pelak lagi, di sebuah kolonialisasi —- selain modus false flag mampu mendangkalkan atau mengaburkan khalayak awam dalam melihat peta konflik sesungguhnya, bahkan seringkali juga menjerumuskan orang, kelompok, ataupun golongan ke dalam kekeliruan (kerangka) berpikir, misperception, kesalahan langkah, dan lain-lain. Ini terlihat dari beberapa elemen bangsa-bangsa yang memiliki solidaritas tinggi terhadap sesama muslim, tetapi tidak cukup pemahaman soal trend, tata cara, modus, ataupun model-model deception (penyesatan) dalam kolonialisme. Maka merujuk judul artikel ini, sebaiknya dimulai dari Suriah yang sekarang kembali bergolak kendati militer pemerintah dianggap telah memenangkan peperangan melawan kaum pemberontak.
Pertanyaan menarik timbul: apakah kita mengetahui hakiki dan mapping konflik di Suriah? Kalau sudah paham, syukurlah. Tapi bagi yang ‘setengah-setengah’ atau sekedar mengira-ngira apalagi hanya ikut-ikutan, semoga artikel sederhana ini bisa membuka sedikit wawasan, dan menguak pemahaman soal pola kolonialisasi yang sering diterapkan oleh Barat, kendati pada dokumen Global Future Institute (GFI), Jakarta, sebenarnya telah banyak diulas beberapa penulis. Tulisan ini cuma menebalkan saja.
Pemetaan Dina Y. Sulaeman misalnya, membagi kaum oposisi (pemberontak) di Suriah ke dalam tiga kelompok besar. Penelitian Dina, research associate GFI menarik disimak. Inilah mapping kelompok dimaksud, antara lain:
Pertama, kelompok yang lahir di Turki terdiri atas Syrian National Council (SNC) dan Free Syrian Army (FSA). Perlu dicatat disini, bahwa pada diri FSA bernaung milisi (sebagian menyebutnya ‘mujahidin’) termasuk al Qaida.
Kedua, National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Forces. Kelompok ini terbentuk di Doha, Qatar. Tak bisa dipungkiri, bahwa Ikhwanul Muslimin (IM) sebagai muslim moderat tergabung pada koalisi di atas. Kelompok ini didukung oleh Qatar, Arab Saudi, AS, Inggris dan Prancis, koalisi negara-negara yang selama ini membiayai, mengirim senjata dan memfasilitasi para pasukan “jihad” dari berbagai negara seperti Arab, Libya dll agar datang ke Suriah membantu FSA.
Ketiga, kelompok berhaluan Hizbut Tahrir (HT) —meski tidak mengatasnamakan HT— tetapi mendapat dukungan berbagai cabangnya di dunia, termasuk HT dari Indonesia. Sikapnya mengecam koalisi yang dibentuk di Qatar. Kelompok ini meliputi Gabhat al Nousra, Ahrar Al Sham Kataeb, Liwaa al Tawhiid, dan Ahrar Souria. Ia cenderung memisah dengan kelompok lain dan mendeklarasikan bahwa perjuangannya dalam rangka membentuk khilafah di Suriah.
Hal yang menarik, kendati ketiga oposisi seolah-olah terberai, tetapi memiliki tekad dan suara sama, yakni menumbangkan rezim Bashar al Assad. Seperti ada invesible hand meremot dinamika konflik dari kejauhan agar para pemberontak tetap satu tujuan walau berbeda cara dan jalan. Hal ini terbukti ketika mereka ternyata saling ‘bekerjasama’ pada upaya penciptaan opini publik: “betapa kejam dan brutalnya rezim Assad dalam membantai rakyatnya sendiri”. Kemungkinan besar, inilah opini rekaan ketiga oposisi yang hasilnya sungguh-sungguh mengaburkan fakta sebenarnya, atau istilahnya false flag operation. Seakan-akan bekerjasama padahal demi kepentingan musuh!
Jika disandingkan dengan kajian Dina, analisa Rijal Mumazziq Z tampak lebih sederhana meskipun substansi tak jauh beda. Ia mengatakan, sesungguhnya hanya ada dua kubu oposisi di Suriah, yaitu Sekuler dan Islamis. Tidak ada kubu lain. Keduanya sama-sama keras kepala dan terbagi dalam beberapa faksi. Yang top Jabhat an-Nushrah (kubu Islamis) karena merupakan cabang al-Qaidah. Model pemetaan oposisi ala Rizal ini, selain memeta kaum oposisi hanya menjadi dua golongan, juga cenderung mencermati pola dan model divide et impera (pecah belah) —atau adu jangkrik— yang dimainkan AS serta sekutu di banyak negara, contohnya Suriah. Beberapa hipotesa pun muncul. Misalnya, apabila Assad tumbang, mereka akan terus memasok senjata sembari menyaksikan “adu jangkrik” berikutnya, yakni antara kubu Sekuler dalam FSA melawan kelompok Islamis.
Hipotesa selanjutnya, bila kubu sekuler menang, ongkos yang dikeluarkan pun tetap hemat. Artinya selain laba sumber daya alam (SDA) yang melimpah, (tambahan penulis) penguasaan geopolitic of pipeline, juga kubu sekuler bakal disetir oleh “majikan”-nya persis di Irak dan Libya. Faktor lain yang terabaikan namun sesungguhnya tujuan utama ialah rebutan geostrategic possion Suriah yang tepat di simpul Jalur Sutera. Itulah jalur ekonomi dan legenda rute militer sejak dahulu kala, namun sekarang justru banyak dilupakan oleh orang (baca: Catatan Kecil tentang Jalur Sutera www.theglobal-review.com).
Sedang hipotesa terakhir, jika kubu Islamis menang, maka isue sektarian Sunni-Syiah akan semakin dikobarkan, lalu moncong meriam “mujahidin” diarahkan ke Hizbullah di Lebanon. Biarkan keduanya bertarung. Hizbullah hanyalah target (sasaran) antara, karena sasaran utama sebenarnya Iran. Lagi-lagi, isue sektarian memang bumbu terlezat dalam citarasa konflik dan perang di Timur Tengah. Luar biasa!
Kajian keduanya baik Dina maupun Rizal, sepertinya ingin menjelaskan makna statement Moshe Yaalon, Menteri Pertahanan Israel: “tidak melihat akhir dari perang ini”. Dengan kata lain, Israel tak ingin perang berakhir. Bahkan ia akan melakukan apa saja supaya peperangan terus berlangsung, termasuk diantaranya tuduhan —bumbu konflik— Yaalon kepada pemerintah Suriah ketika terjadi pembunuhan massal menggunakan senjata kimia. Sekali lagi, inilah salah satu langkah “false flag”-nya Barat. Efektif memang, selain membakar peperangan, juga sebagai dalih agar segera diterbitkan mandat (resolusi) PBB di Suriah.
Dengan demikian jelas, bahwa perang berlarut di Suriah bukanlah konflik etnis, ataupun perang agama, tidak pula konflik antar mazab sebagaimana dikibarkan oleh Barat dengan taktik false flag melalui media mainstream, online, jejaring sosial, dan lain-lain. Bukan! Suriah hanya proxy war (medan tempur) dari berbagai kepentingan para adidaya dunia!
Ketika Suriah dituduh lagi, atau dicap kembali oleh Barat menggunakan senjata kimia membunuh rakyatnya sendiri, sebenarnya bukan sekedar peristiwa berulang, namun boleh dinilai sebagai isue kuno, atau stigma basi. Kenapa demikian, karena sebelumnya, Bashar al Assad, juga telah menerima tuduhan dan stigma sama walau topiknya berbeda. Tragedi Hawla misalnya, dimana rakyat Suriah dibantai dengan tata cara non militer seperti ditembak jarak dekat, ditusuk, digorok, dll hal mana perbuatan tersebut dituduhkan kepada militer Assad. Tetapi akhirnya tak terbukti dan humanitarian intervention PBB pun gagal ‘mendarat’ di Suriah; selanjutnya pasca kekalahan milisi pemberontak (oposisi), pihak Barat kembali menebar stigma dan kali ini militer Assad dituduh menggunakan senjata kimia sarin.
Ya. Stigma berawal dari klaim London yang didukung Washington, bahwa Badan Intelijen Inggris (MI-6) menemukan sampel tanah Suriah mengandung bahan kimia yang dituduhkan pada pasukan Assad. Namun betapa lucu, klaim mengemuka ketika sebelumnya, para penyelidik PBB justru menemukakan fakta-fakta kebalikannya bahwa senjata kimia digunakan oleh milisi teroris anti-Assad. Mereka mendapatkan kesaksian dari para korban dan staf medis yang menunjukkan para milisi oposisi bersenjata menggunakan gas sarin.
Reuters Senin (6/5/13) melaporkan, Carla Del Ponte, anggota Komisi Independen PBB untuk Penyelidikan di Suriah mengatakan: “Kami tidak menemukan bukti bahwa pasukan pemerintah Damaskus menggunakan senjata kimia terhadap milisi bersenjata”. Dan agaknya counter berita oleh Ponte dari Komisi Independen PBB sempat meredakan suasana beberapa jenak.
Tetapi tatkala stigma penggunaan kimia menguat kembali dimarakkan oleh Barat melalui media. Inilah perang propaganda. Sebagaimana isyarat Joseph Goebbels, Menteri Propaganda NAZI (1942): “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya, dan kebohongan yang paling besar ialah kebenaran yang diubah sedikit saja”. Lalu, pada kasus penggunaan senjata kimia di atas, sesungguhnya siapa berbohong?
Dalam tahapan kolonialisme, penyebaran isu, stigma, atau propaganda dan lain-lain sejatinya hanya modus awal ataupun langkah permulaan karena episode berikut niscaya ada ‘tema’ yang akan dimunculkan. Sebagaimana pola yang sudah-sudah, membaca skenario kolonialisme Barat setelah ditebar isue-isue di Suriah, keniscayaan tema yang bakal diangkat ialah penerbitan Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB seperti dulu mereka tabur di Irak melalui (stigma) senjata pemusnah massal, atau di Libya via isue “pelanggaran HAM”-nya Gaddaafi, dll dimana muara keduanya ialah ‘humanitarian intervention’. Artinya entah peace keeper yang mengawaki mandat PBB nantinya, entah NATO, atau ISAF dan lain-lain, tergantung situasi kondisi. Kendati hingga kini senjata pemusnah massal tak pernah ditemukan, tetapi Irak terlanjur porak-poranda. Libya pun demikian. Sekali lagi, siapa berbohong?
Sejenak keluar topik namun dalam koridor materi. Ya. Apabila mandat PBB diberikan peace keeper (pasukan baret biru) biasanya bermuara pada jajak pendapat, pemilu ulang, referendum, dst yang intinya memisah wilayah target dari negara induk. Imperialis memang memiliki slogan: “Verdeel en heers”—pecahkan dan kuasai. Ini yang sering terjadi. Tak bisa tidak.
Tengoklah praktek di Sudan, model imperialisme melalui tata cara referendum, pemilu ulang dll akhirnya ‘sukses’ membelah Sudan menjadi dua negara (Sudan dan Sudan Selatan), atau Timor Timur (Leste) kini menjadi negara merdeka, dan lain-lain. Polanya sama. Ditebar duluan isue, lalu diangkat sebuah tema, sedang skemanya adalah “pendudukan”, baik berupa penguasaan (pendudukan) ekonomi maupun pencaplokan sumberdaya (SDA) di daerah target. Dalam kolonialisme, isue dan tema boleh saja berubah-ubah sesuai keadaan, akan tetapi “skema” tetap lestari, yakni penguasaan ekonomi dan pendudukan SDA di wilayah target.
Dan lazimnya ketika mandat turun ke NATO bakal berujung bombardier dan pengerahan militer secara terbuka (NATO, ISAF). Ini pola (kolonialisme) berulang. Kendati keduanya, baik peace keeper maupun tentara koalisi sering pula bersinergi di wilayah target. Bahkan seringkali tanpa mandat PBB pun, AS dan sekutu berani menyerbu kedaulatan negara lain dengan alasan “Kepentingan Nasional”-nya terancam. Invasi militer Barat ke Irak (tahun 2003-an) merupakan contoh aktual. Ya, berbekal preemtive strike doctrine dan stigma bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal, Negeri 1001 Malam diobrak-abrik lalu Saddam Husein pun digantung oleh AS dan sekutu. Sekali lagi, awal penyerbuan Irak dahulu tanpa bekal mandat dari PBB, meski di tengah operasi akhirnya terbit resolusi PBB, namun secara politis hanya melegitimasi serangan ilegal tersebut. Dan dunia membisu seribu bahasa!
Kembali ke Suriah. Isyarat William Hague, Menteri Luar Negeri Inggris, negaranya kemungkinan merespon penggunaan senjata kimia di Suriah tanpa perlu izin DK PBB, karena Cina dan Rusia hampir pasti mem-veto pemungutan suara di Dewan Keamanan. Seketika statement Hague mendapat respon langsung dari Rusia. Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia menyatakan, bahwa intervensi militer ke Suriah tanpa mandat DK PBB merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Tetapi toh akhirnya parlemen Inggris tidak menyetujui rencana ‘invasi militer’ tersebut.
Menanggapi perang diplomasi antara Inggris dan Rusia tersebut, Assad berkata: “Adakah negara yang menggunakan (senjata) kimia atau senjata pemusnah massal di sebuah tempat dimana pasukannya sendiri terkonsentrasi disana? Bukankah hal itu bertentangan dengan logika dasar!”. Lebih mengejutkan lagi, tanggapan Bashar al-Assad seolah justru menantang hegemoni Barat, karena ia mengingatkan jika AS memilih opsi serangan militer ke Damaskus, maka Washington akan mengalami bencana seperti di Vietnam (Rueters, Senin, 26 Agustus 2013). Sejak awal krisis, kami telah menunggu musuh sejati kami menampakkan dirinya,” kata Assad kepada para pejabat Damaskus seperti dikutip surat kabar Lebanon al-Akhbar pada Kamis (29/8). Ia menambahkan, Damaskus akan menjadi pemenang dalam setiap konfrontasi militer yang mungkin terjadi dengan Amerika Serikat dan sekutu.
Pertanyaan menggelitik muncul: benarkah Paman Sam dan sekutu “nekad” memilih opsi militer ke Suriah dengan atau tanpa resolusi PBB? Beberapa analisa baik dari pakar maupun pengamat memang berkembang menyikapi kondisi aktual semacam ini. Ada yang pro dan kontra. Tetapi tidak kami bahas pro kontra dimaksud sebab kurang signifikan.
Gelagatnya, memang AS sudah mengirim kapal-kapal tempur termasuk empat kapal perusak ke Laut Mediterania. Sementara Inggris juga telah mengerahkan enam jet tempur Typhoon ke pangkalan militer Akrotiri di Siprus, walau opsi parlemennya menolak serangan militer ke Suriah.
Terlihat pertemuan DK PBB pun berakhir tanpa mencapai kesepakatan. Sudah diduga, sejumlah anggota DK mendorong resolusi penggunaan kekuatan terhadap Suriah, tetapi Rusia dan Cina menentang keras setiap serangan militer apapun.
Bahkan sebelumnya, sebuah memorandum telah dikeluarkan kantor Kepresidenan Rusia (27/08/13) untuk Angkatan Bersenjata Rusia yang isinya untuk melakukan serangan militer besar-besaran melawan Arab Saudi jika Barat menyerang Suriah. Tampaknya Putin sangat marah setelah pertemuan dengan Bandar bin Sultan awal Agustus lalu, karena Sultan mengancam Rusia akan mengerahkan teroris Chechnya jika Moskow menolak permintaannya agar melepas dukungannya terhadap Suriah. Apalagi menurut laporan FNA Selasa (27/8), bahwa Dinas Intelijen Saudi itu telah mengalokasikan 70 juta dolar secara langsung untuk mendorong para pejabat politik keamanan AS menyerang Suriah!
Merujuk judul artikel ini, kita tinggalkan soal Suriah mari mencermati perihal konflik Mesir. Ya. Seperti halnya peperangan di negerinya Bashar al Assad, perang di Mesir pun bukanlah konflik agama sebagaimana propaganda beberapa media mainstream, bukan pula perang antar mazhab pada suatu agama tertentu, dan lain-lain. Konflik di Mesir itu murni persoalan politik dan kekuasaan, sekali lagi bukan konflik agama. Titik.
Bila menganalog kejatuhan Orde Baru oleh ‘kaum reformis’, atau terjungkalnya Gus Dur oleh kudeta parlemen, maka kunci solusi konflik di Mesir adalah kelegowoan Morsi dan IM. Seandainya dulu Pak Harto dan Gus Dur tidak legowo, niscaya Indonesia berlumuran darah dilanda perang saudara tak berkesudahan. Maka hemat penulis, gerakan Save Egypt yang sempat marak di berbagai negara termasuk Indonesia kemarin, boleh dianggap sebagai virus baru pola ‘adu jangkrik’ —sebagaimana pecah belah di Syria— terhadap sesama muslim. Wong jelas-jelas Morsi adalah produk Arab Spring bikinan Barat (silahkan baca: “Melacak Revolusi Warna, Virus Ganti Rezim di Berbagai Negara”, dan beberapa analisis lainnya di www.theglobal-review.com).
Dan bila menerapkan kajian Dina dan Rizal di awal tulisan ini, seandainya konflik antara IM versus militer (Jenderal Al Sisi) bisa diselesaikan secara kompromi politis pun, maka “bahan bakar” lainnya untuk membakar kembali Mesir masih relatif banyak. Misalnya, mengadu antara Syiah melawan Anti-Syiah, atau dikobarkan sentimen anti-Kristen Koptik, atau bisa juga dipicu antara kelompok Islamis versus nasionalis-sekuler-liberal. Hipotesa ini cuma sebagai gambaran tentang trik-trik adu jangkrik yang sering diremot oleh Barat dari kejauhan, namun anehnya tanpa disadari oleh para kelompok —jangkrik-jangkrik— yang diadu di sebuah negara.
* Analisa ini disarikan dari data-data berbagai sumber, terutama analisa beberapa pakar dan pengamat di situs www.theglobal-review.com, www.globalresearch.ca, dan diskusi-diskusi di Forum Terbatas Global Future Institute, Jakarta pimpinan Hendrajit
