Satya Dewangga, peneliti di Kajian Nusantara Bersatu, Jakarta
Sebenarnya dengan meningkatnya kemampuan negara memberikan dukungan bagi kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi semua warga negaranya, misalnya diberlakukannya bantuan bagi keperluan kesehatan, maka tuntutan kelompok masyarakat yang menjadi korban berbagai peristiwa sejarah yang mengandung kekerasan dimasa lalu, seperti diinginkan para warga bekas anggota PKI untuk mendapatkan kompensasai atau ganti rugi atas berbagai kerugian yang tejadi dimasa lalu, tidak perlu dilakukan.
Pemerintah memang juga harus memikirkan agar masalah-masalah politik masa lalu tidak ditonjol-tonjolkan kembali dengan melakukan sesuatu aktivitas politik dengan cover kesejahteraan seperti dilakukan para bekas anggota PKI atau keluarganya, dengan cara Pemerintah berusaha terus mewujudkan program kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Hingga saat ini terlihat jelas motif politik untuk membela PKI masih kentara sekali, sehingga jangan terlalu ditanggapi.
Adapun mengenai bekas-bekas anggota PKI dan simpatisannya yang pada masa lampau adalah PNS, maka juga seirama dengan kemampuan negara, tanpa dikaitkan dengan masalah politik apapun, ada baiknya dipelajari apakah secara administratif dapat dibuka kembali dengan sasaran memberikan hak pensiun kepada semua bekas PNS yang karena berbagai akibat peristiwa masa lalu kehilangan hak-haknya. Disini kembali ditekankan “rehabilitasi” nasib para PNS ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan situasi politik yang terjadi pada saat itu, tetapi semata-mata secara administratif orang yang bersangkutan kehilangan hak-haknya dan sepanjang sarat-sarat memungkinkan, mereka dapat direhabilitasi kembali.
Kebijaksanaan merehabilitasi nasib para PNS yang menjadi korban peristiwa masa lalu tidak diperuntukkan bagi akibat sesuatu persoalan politik atau keamanan tertentu dimasa lalu, namun dimasudkan sebagai memberikan bantuan sosial ekonomi kepada mereka PNS secara umum yang kehilangan hak-haknya dan berdasar data-data yang ada dapat secara administratif direhabilitasi bukan karena pertimbangan politik apapun. Namun jika tuntutan rehabilitasi masih dikaitkan dengan sesuatu masalah politik, sebaiknya tidak usah ditanggapi.
Meskipun beberapa kelompok eks PKI mulai perjuangannya dengan memanfaatkan Keputusan Mahkamah Agung yang menyetujui para PNS yang pada masa Orde Baru diklasifkasi sebagai kader PKI Golongan C direhabilitir kembali, namun nampak jelas tujuan akhir mereka adalah bangkitnya kembali sebuah partai politik yang mewarisi semangat PKI. Konsepsi mereka jelas pula akan terus membina organisasi embrio yang sudah ada yang mereka beri nama GRI untuk bisa berkembang menjadi organisasi pewaris PKI, meskipun kerawanan berupa belum adanya kesamaan konsepsi diantara mereka masih juga nyata besar adanya.
Faham Komunis dan Marxisme Belum Berkembang
Meskipun falsafah Marxisme dan ideologi komunis sebenarnya belum berkembang di Indonesia, tetapi PKI sebagai sebuah partai yang sangat pro rakyat telah menjadi fakta sejarah yang dikenal luas didalam masyarakat. PKI bagaimanapun telah menunjukkan kelebihan-kelebihannya dalam memperjuangkan kepentigan rakyat, hal-hal semacam inilah yang mewariskan idola yang masih banyak didambakan rakyat miskin dalam kehidupan politik di Indonesia dewasa ini. Angan – angan untuk tampilnya kembali partai politik seperti PKI masih banyak berkembang dikalangan masyarakat, khususnya rakyat miskin dan generasi baru yang kritis, baik yang sempat mengalami jaman keemasan PKI maupun megetahuinya dari sejarah aktivitasnya.
Nampaknya dalam partai apapun meskipun banyak potensi kader berkembang, tetapi tanpa seorang pemimpin yang kharismatik, berwibawa, cakap dan mempunyai kepemimpinan yang tangguh, akan sulit bagi berbagai potensi kader yang muncul untuk bersatu.
Di kalangan pengikut, bekas pengikut dan generasi baru keturunan anggota-anggota PKI meskipun mungkin banyak, tetapi tidak ada seorang tokoh sentral yang yang dapat menjadi idola mereka, oleh sebab itu tanpa ada organisasi embrio dengan seorang tokoh sentral, potensi kader PKI masih akan sulit bersatu. Oleh karena itu untuk mencegah bangkitnya kembali PKI, maka adanya embrio organisasi yang dapat berkembang menjadi sebuah partai komunis, maka bangkitnya organisasi embrio semacam itu dikalangan buruh, petani, mahasiswa dan aktivis masyarakat, harus dicegah.
Melihat sejarah, pemberontakan PKI yang pertama di Indonesia pada masa penjajahan Belanda di Indonesia telah terjadi di Silungkang Sumatera Barat, peristiwa yang menunjukkan kuatnya pengaruh PKI di daerah ini. Oleh karenanya, melihat aktivitas para pendukung bekas PKI ini nampaknya potensi bangkitnya gerakan kiri di Sumatera Barat cukup menonjol.
Pemilu 2014: Pintu Masuk
Mengingat massa pendukungnya belum banyak serta soliditasnya yang masih dipertanyakan, maka sejumlah kelompok yang memiliki ideologi yang bertentangan atau berseberangan dengan ideologi Pancasila tidak menutup kemungkinan akan memanfaatkan momentum Pemilu 2014 sebagai pintu masuk untuk “menempatkan” beberapa kadernya yang sudah “ditanamkan” ke berbagai parpol setidaknya dapat terpilih menjadi anggota legislatif hasil Pemilu 2014.
Kans atau peluang mereka untuk terpilih dalam Pemilu 2014 cukup besar, karena diakui atau tidak, banyak pemilih atau rakyat Indonesia yang kurang memahami akan bahaya semacam ini dikarenakan mereka tidak memiliki informasi yang jelas dan lengkap.
Jika mereka benar-benar terpilih sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2014, maka wajah DPR-RI akan “semakin galak” dan janganlah kaget jika ada kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan mereka untuk memuluskan realisasi perjuangan politik pragmatisnya, sementara disisi yang lain diakui atau tidak persoalan ideologi belum pernah selesai di Indonesia, sehingga bentrok antar pendukung ideologi pasca Pemilu 2014 akan mudah tersulut.
Mudah-mudahan kita semua dapat bijaksana, sehingga apapun hasil Pemilu 2014, walaupun kurang menguntungkan kelompoknya, kita berharap mereka dapat menerima hasil Pemilu 2014 dan mendukung pemerintahan yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Ayo sukseskan Pemilu 2014, namun tetap waspada dengan kebangkitan eks PKI.
