Toni Ervianto, alumnus pasca sarjana Kajian Strategik Intelijen, Universitas Indonesia. Tinggal di Jakarta Timur
Suriah telah terjerumus ke dalam kerusuhan parah sejak Maret 2011. Sebanyak 60.000 orang warga sipil tewas, 160.000 warga Suriah yang ditahan serta 157.000 orang menjadi pengungsi di berbagai negara, demikian hasil studi Kantor Hak Asasi Manusia PBB. Menurut pihak Damaskus, penjahat, penyabot, dan teroris bersenjata merupakan faktor pendorong di balik kerusuhan dan kekerasan di Suriah. Pemerintah Assad mengatakan kekacauan diplot dari luar negeri, dan sejumlah laporan menunjukkan milisi bersenjata dalam jumlah yang sangat besar melawan pemerintah Suriah adalah warga negara asing.
Untuk mengatasi krisis Suriah dan menyadari posisinya yang semakin tersudutkan, Presiden Suriah, Bashar al-Assad menjelaskan negara sedang berperang dengan musuh, bukan oposisi. Assad menawarkan solusi tiga tahap solusi krisis negaranya. Bashar al-Assad dalam pidatonya melalui TV Alalam mengemukakan solusi tiga tahap untuk krisis politik Suriah yaitu penghentian dukungan negara-negara asing terhadap anasir bersenjata dan perlindungan mereka, penghentian operasi militer; sehingga pada tahap berikutnya dapat terwujud dialog nasional yang dihadiri seluruh kelompok dan partai.
Solusi al Assad tersebut ternyata didukung warga negara Suriah seperti dilaporkan Russia Today dalam situsnya berbahasa Arab merilis hasil jajak pendapat terbaru tentang pidato Presiden Suriah Bashar al-Assad, (6/1/2013) yang mengajukan solusi krisis politik Suriah. Dalam jajak pendapat, lebih dari 10 ribu responden berpartisipasi menjawab pertanyaan, “Apakah pidato Bashar al-Assad dapat menjadi landasan solusi politik Suriah?” Hampir 86% responden setuju pidato dapat menjadi landasan untuk solusi krisis Suriah. Namun, Louay Safi, anggota Koalisi Nasional Suriah, menolak pidato untuk bangsa Bashar sebagai “retorika kosong.”
Pendapat Louay Safi mungkin ada benarnya, karena selama periode 30 Januari s/d 2 Pebruari 2013, tentara Suriah terus menyerang wilayah-wilayah yang menjadi kantong perlawanan oposisi seperti Distrik Jobar (Kota Damaskus) dan Kota Daraya, bahkan di Sungai Quweig, Distrik Bustan Al Qasr , Aleppo ditemukan sekitar 100 mayat yang diduga merupakan korban eksekusi pasukan Suriah.
Pemicu Berlanjutnya Konflik
Berbeda dengan kubu Barat-Arab, Rusia menentang keras segala bentuk intervensi asing dalam urusan internal Suriah dan menegaskan penyelesaian krisis Damaskus melalui dialog dan perundingan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Alexander Lukashevich, menilai pernyataan Robert Ford, Duta Besar Amerika Serikat untuk Suriah, melanggar kesepakatan Jenewa. Pernyataan tersebut menurut Kemlu Rusia merupakan bukti baru sejumlah pihak selalu berusaha mempengaruhi opini publik di negara-negara Arab khususnya oposisi Suriah.
Robert Ford dalam wawancaranya dengan France 24 mengatakan, “Eksistensi Bashar al-Assad di puncak pemerintahan atau pada proses transisi mencegah solusi politik dan oposisi Suriah tidak akan menerima baik Assad maupun para pejabat yang terkait dengannya dalam susunan pemerintahan transisi, dan kami telah menyampaikan hal ini kepada rekan kami di Rusia.” Menurutnya, “Kami menyetujui kesepakatan Jenewa bahwa pemerintah dan oposisi harus membentuk pemerintahan transisi; akan tetapi dengan syarat pengunduran diri Assad dan kami juga menentang pengiriman senjata kepada oposisi karena Suriah sudah penuh dengan senjata, dan kami menginginkan solusi diplomatik.”.
Konflik di Suriah semakin memanas setelah pada 30 Januari 2013, Israel menyerang konvoi militer Suriah yang diklaim sedang memindahkan rudal jarak menengah buatan Rusia (SA-17) ke Lebanon untuk kepentingan kelompok Hezbollah. Serangan ini sebenarnya “disetting cukup lama” karena hanya menunggu pemantinya, karena Mingguan Al Manar (1/2/2013) mengungkap pertemuan rahasia Qatar, Turki dan Israel di Tel Aviv (20/1/2013) yang mendesak Israel untuk melakukan intervensi di Suriah. Pertemuan tersebut dikabarkan menyepakati Arab Saudi bertugas menyuplai dana bagi gerombolan dan tentara desersi tersebut. PM Qatar berjanji berusaha sekuat tenaga untuk menekan petinggi Palestina dan memaksa mereka untuk bergabung mengelola konflik dan bukan menyelesaikannya. PM Qatar juga akan berupaya mencegah berdirinya negara merdeka Palestina dan melanggengkan perpecahan di tubuh bangsa Palestina, seperti yang diharapkan Israel. Iran, Rusia dan Hezbollah mengecam aksi militer Israel tersebut, karena melanggar Piagam PBB dan kedaulatan Suriah.
Seorang komite Senat Perancis dalam sebuah sidang mengatakan oposisi Suriah lebih menginginkan senjata, bukan intervensi asing. Wakil Presiden Koalisi Oposisi Suriah, Riad Seif dan George Sabra, kepala Dewan Nasional Suriah telah bertemu dengan 50 negara di Paris dan menegaskan Presiden Bashar al-Assad harus mundur agar sejumlah negosiasi dapat dimulai untuk membentuk sebuah proses transisi yang akan mengarah pada pemilihan umum yang bebas.
Solusinya
Untuk menyelesaikan krisis Suriah, tidak dapat dilakukan atas inisiatif negara Arab (Qatar, Turki dan Arab Saudi), Israel, Amerika Serikat dan Barat (Inggris dan Perancis) yaitu dengan mengucilkan Baashar al Assad.
Penyelesaian krisis Suriah sebenarnya dilaksanakan sesuai kesepakatan di Jenewa yang diadakan 30 Juni 2012 dihadiri Dewan Keamanan PBB dan sejumlah negara tetangga Suriah. Pertemuan menyepakati enam butir penghentian kekerasan, dimulainya dialog nasional, pengiriman bantuan kemanusian bagi warga Suriah dan mencegah segala bentuk intervensi asing dalam urusan internal negara Arab. Intinya adalah masa depan Suriah ditentukan pihak-pihak yang terkait di Suriah.
Namun persoalannya, kesepakatan Jenewa tersebut kurang direspons positif oleh pihak Barat yang tentunya memiliki kepentingan pragmatis di Suriah, yang tidak lepas dari kepentingan menguasai sumber daya alam Suriah, membantu eksistensi negara Israel serta posisi strategis Suriah di kawasan Timur Tengah. Jadi siapapun yang akan memediasi krisis di Suriah akan menghadapi “tembok permasalahan” ini.
Facebook Comments
