Gagasan tentang NATO yang kokoh tanpa Amerika Serikat (AS) belakangan makin sering muncul dalam diskursus elite politik Eropa. Isu ini menguat seiring meningkatnya arah kebijakan Washington pada America First. Saking kuatnya arus kebijakan berbasis kekuatan militer itu, AS justru vulgar menampilkan kepemimpinan dengan figur yang berorientasi power-based order, alih-alih rule-based order. Motivasi dan cara itu menunjukkan AS tidak sungkan menunjukkan perilaku multiple suitable standard (IN, 2001).
Dampak perilaku ini melahirkan ketegangan baik pada musuh maupun aliansi. Hal ini terlihat jelas dalam perdebatan global di World Economic Forum (WEF) Davos 2026. Pada forum yang dimotori Yahudi itu, Emmanuel Macron menekankan tatanan dunia berbasis aturan dan multilateralisme. Pemikirannya berseberangan dengan pendekatan Donald Trump yang menempatkan kekuatan nasional dan transaksi kekuasaan sebagai fondasi utama hubungan internasional. POTUS 45 dan 47 itu memang pernah melontarkan pentingnya peningkatan belanja militer anggota NATO menjadi 3,5 persen untuk perangkat militer dan 1,5 persen untuk perencanaan — masing-masing terhadap PDB. Ia menuding, Uni Eropa dengan belanja militer yang rendah selama 80 tahun bersandar pada kekuataan AS. Gagas belanja militer ini melahirkan ketegangan tersembunyi, walau disetujui Sekjen NATO Mark Rutte.
Merujuk pada ketegangan di forum WEF 2026, silang konseptual itu segera menjelma dalam praktik geopolitik. Saat Trump secara terbuka melempar gagasan “mengambil-alih” Greenland —wilayah strategis Denmark yang juga bagian dari NATO— kehadiran militer NATO di kawasan Arktik meningkat signifikan. Walau ini belum pernah dibahas NATO dan merupakan tindakan sepihak AS, toch NATO bergerak dalam orbit kepentingan Washington. Alasan keamanan Greenland baik darat, laut maupun udara menjadi pertimbangan utama NATO menyetujui subjektivitas Trump. Setelah diprotes luas, Trump baru menyatakan bahwa pengambil Alihan Greenland tanpa kekuatan. “AS akan membelinya,” kata Trump. Namun Denmark merespon, Greenland tidak dijual. Jelas, kepemimpinan AS kali ini memberi pesan bahwa strategi shock doctrine, atau dikenal dengan mengindustrialisasi kecemasan yang diterapkannya telah memberi hasil. Tidak ada urusan dengan dominasi berbasis legitimasi kepercayaan dan moral bersama. Hal lebih penting adalah kepentingan tercapai dan kebutuhan terpenuhi.
Setelah dilawan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, negara pemilik PDB terbesar dunia itu bermanuver ke Iran. Maka negeri para Mullah ditekan. Shock and awe di Teluk Persia dilakukan. Manuver ini tanpa melibatkan langsung NATO, kecuali bersepakat dengan Israel. Diplomasi militer ini menjadi contoh terbaru bagaimana AS mampu bertindak unilateral, meski NATO adalah aliansi yang ia dirikan sejak 1949. Tapi tindakan ini juga memberikan Gambaran, AS abai dengan posisi unilateral yang sudah busuk karena kemunafikan yang menua dan keserakahan yang meruntuhkan kebersamaan.
Isyarat Eropa Tak Ingin Ditinggal AS
Menyahuti demonstrasi anti pemerintah di Iran —yang diakui secara terbuka oleh Washigton bahwa AS terlibat— Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas melabelkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris. Stigma ini patut dibaca lebih dalam. Sikap ini mencerminkan sikap normatif UE terhadap isu HAM. Juga dapat ditafsir sebagai dukungan implisit terhadap tekanan geopolitik AS di Teluk Persia, dan sinyal kecemasan Eropa agar NATO tidak terpinggirkan dari poros strategi global AS. Sinyal ini juga disampaikan Sekjen NATO Mark Rutte bahwa mimpi Uni Eropa tanpa AS. Sikap yang sama diucapkan pula Presiden Ukraina Zelensky.
Lalu, ke mana kecenderungan geopolitik NATO di era FLUX?
Eropa Tidak Siap Tanpa Amerika
Gagasan “NATO tanpa AS” sejauh ini lebih menyerupai mimpi normatif, bukan realitas strategis. Bahkan, dalam kondisi geopolitik hari ini, “perdamaian” tanpa AS justru berpotensi berubah menjadi perdamaian berbasis penindasan — stabilitas semu yang lahir dari industrialisasi ketakutan, bukan dari pencegahan yang kredibel. Karena Anda takut atau cemas, maka akan wajib membeli ketenangan, walau ketenangan semu. Sama seperti di Board of Peace, karena pesan AS yang terselubung tentang kecemasan diterima, maka Anda belanja ketenangan USD 1 Miliar. Kanada, Perancis, dan Inggris menolak pesan terselubung itu karena mencium bau anyir darah dalam Peace Plan. Di sini kerekatan keanggotaan NATO juga mengendur. Sikap Trump terhadap Kanada dan Denmark membuat anggota NATO lain berpikir, kenapa sebagai aliansi mereka “dikorbankan” AS. Adakah cara AS mengakibatkan perbedaan antara NATO yang dipimpin AS dengan kepentingan nasional pada masing-masing anggota?
Secara struktural, NATO sangat bergantung pada AS. Data menunjukkan bahwa AS menyumbang sekitar 70% belanja militer NATO. Hampir seluruh payung nuklir NATO berada di tangan AS. Juga sistem intelijen strategis, satelit, pengintaian udara, logistik lintas benua, dan komando terpadu didominasi oleh AS. Tentu saja karena belanja pertahanan AS nyaris mencapai 3,5 persen terhadap PDB. Bahkan AS adalah satu-satunya negara yang ekspor peralatan militernya ke berbagai negara anggota dan bukan anggota NATO, namun tanpa impor.
Eropa memang meningkatkan anggaran pertahanan pasca-invasi Rusia ke Ukraina — Jerman misalnya, ia mengumumkan dana khusus €100 Miliar. Namun peningkatan belanja tidak otomatis menghasilkan kapabilitas terpadu. Militer Eropa tetap terfragmentasi, contohnya, berbeda doktrin, atau beda platform senjata, rantai pasok, hingga kepemimpinan strategis. Faktanya, tidak ada satu pun negara Eropa —bahkan secara kolektif— yang saat ini mampu menggantikan AS sebagai penjamin keamanan utama NATO. Ya, tanpa AS, NATO berisiko tereduksi dari aliansi pertahanan kolektif menjadi sekadar forum politik dengan daya gentar minimal. Hal ini yang dicemaskan Presiden Zelensky saat AS meminta Uni Eropa mempertahankan Ukraina dari gempuran militer Rusia.
Ukraina dan Paradoks Keanggotaan NATO
Ukraina sering disebut sebagai garis depan pertahanan Eropa. Namun jalan menuju keanggotaan NATO masih panjang dan berliku. Hambatannya jelas, perang dengan Rusia yang sudah berlangsung empat tahun lebih belum berakhir. Selain itu terdapat risiko eskalasi militer anggota NATO di Uni Eropa -Rusia secara langsung. Juga perbedaan sikap internal antar-anggota NATO sendiri karena perbedaan kemandirian ekonomi masing-masing.
Secara de facto, Ukraina telah berperang demi keamanan Eropa. Namun de jure, NATO belum bersedia memberikan Pasal 5 —jaminan pertahanan kolektif— karena konsekuensinya bisa berarti perang terbuka dengan Rusia yang mempunyai kekuatan nuklir besar. Inilah paradoks utamanya. Lagi-lagi, Ukraina terlalu penting untuk diabaikan, tetapi terlalu berisiko untuk langsung diterima. “Buah simalakama”.
Kompromi Realistis Presiden Ukraina
Sejarah menunjukkan bahwa keamanan tidak pernah kokoh bila dibangun di atas kompromi setengah hati. Konsesi terhadap agresi demi stabilitas jangka pendek justru sering melahirkan konflik yang lebih besar di masa depan. Pesan yang muncul bila dukungan terhadap Ukraina melemah sangat jelas, bahwa agresi bersenjata dapat ditoleransi selama dilakukan oleh kekuatan besar. Dalam konteks ini, dukungan terhadap Ukraina —militer, ekonomi, dan politik serta pembiayaan— bukan soal altruisme, tapi investasi strategis bagi keamanan Eropa. Dan itu juga berlaku bagi AS, yakni bantuan AS adalah investasi AS di Ukraina.
Menyadari keterbatasan arsitektur keamanan Eropa saat ini, Presiden Ukraina menempuh jalur realistis. Ia mengupayakan jaminan keamanan bilateral dengan negara-negara kunci NATO (AS, Inggris, Prancis, Jerman), sambil tetap mempertahankan tujuan jangka panjang bergabung dengan NATO.
Perjanjian bilateral ini memang tidak setara dengan Pasal 5. Fungsinya sebagai pengganti sementara keanggotaan penuh. Ini sinyal komitmen jangka panjang Barat, alat pencegah agar Rusia tak menganggap Ukraina sendirian.
Langkah ini cermin kesadaran pahit Kyiv. Eropa belum siap mengambil risiko penuh, tetapi juga belum siap menanggung konsekuensi jika Ukraina dibiarkan kalah. Sebuah tragic choice, buah simalakama geopolitik.
Penutup: NATO, Kepemimpinan, dan Masa Depan Eropa
Pada akhirnya, NATO tanpa AS bukan semata persoalan kekurangan senjata atau sistem militer. Ini adalah krisis kepercayaan dan kepemimpinan. Tanpa kekuatan penyeimbang yang kredibel, perdamaian Eropa berisiko berubah menjadi ketundukan terhadap kekuatan koersif. Kekuatan militer bukanlah hal utama. Uni Eropa memahami bahwa saat perdamaian didasarkan pada kekuatan, hal tersebut justru merupakan awal kekalahan. Uni Eropa tidak ingin menanggung malu karena NATO telah kehilangan legitimasi kepercayaan dan moral, sekaligus telah menggunakan kekuatan penuh atas industry kecemasan. Dan ini dilakukan oleh pemimpinnya, AS
Dalam konteks ini, Ukraina bukan sekadar medan proxy war atau korban konflik. Ia adalah ujian nyata.
Apakah keamanan Eropa ke depan akan dibangun di atas rule-based order, atau justru tunduk pada power-based order. Demikian juga dengan masalah Greenland, Iran, dan Selat Taiwan. Uni Eropa memahami, berakhirnya suatu imperium bukan karena melemahnya kekuatan militer, tapi lebih disebabkan lenyapnya moral kekuasaan, sinisnya masyarakat, dan menarik dirinya berbagai lapisan internasional dari interaksi yang sehat, setara, dan saling menghormati dan menghargai demi kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bersama.
M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)
