M Djoko Yuwono, Wartawan Senior
Sejak berabad-abad silam, bangunan kebangsaan Nusantara terkonstruksi, kemudian diacak-acak oleh kaum kolonialis, hingga kemudian terlahir kembali kesadaran berbangsa pada tahun 1908 lewat Kebangkitan Nasional. Kesadaran itu kemudian mengkristal pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda: berbangsa satu Bangsa Indonesia.
Bangunan kebangsaan itu terdiri atas nilai-nilai yang oleh para pendiri republik ini dirumuskan menjadi lima butir Pancasila, yang kemudian dijadikan dasar Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945.
Setelah merdeka, sehari kemudian, tanggal 18 Agustus 1945, barulah bangsa Indonesia mendirikan negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui penetapan UUD 1945.
Untuk membangun kebangsaan dan mendirikan negara, para pendahulu kita harus berkorban raga dan jiwa. Maka, ketika generasi berikutnya melahirkan UUD baru dengan cara melakukan perubahan UUD 1945 yang tidak lagi mengacu pada dasar terbentuknya negara, bukankah itu artinya mereka telah berkhianat dan tak menghargai perjuangan para pendiri republik ini?
Dengan nilai-nilai kebangsaan itulah seharusnya Indonesia ditumbuhkembangkan, bukan dengan nilai-nilai baru yang diadopsi entah dari mana, nilai-nilai yang mereka banggakan: liberal-kapitalisme.
Nilai-nilai liberal-kapitalisme kian merasuk dan merusak konstruksi bangunan NKRI. Alih-alih ingin menjadikan rakyat negara ini makmur sejahtera, yang terjadi justru bangsa ini semakin kehilangan orientasi, dengan kehidupan rakyatnya yang semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan.
Sebagai negara yang terbentuk berdasarkan nilai-nilai kebangsaannya, kenapa kita tidak percaya diri dengan nilai-nilai yang kita miliki sendiri? Kenapa mesti mengadopsi bahkan menjiplak cara-cara lain berdasarkan nilai-nilai yang tidak membumi? Pengin dianggap sebagai negara modern? Biar tidak dianggap kuno? “Ndesoooo,” kata Tukul Arwana.
