Banyak kalangan yang meramalkan krisis keuangan global akan terjadi pada September 2015. Prediksi semacam ini tentu saja cukup mengkhawatirkan mengingat kenyataan bahwa hal ini disuarakan oleh kalangan analis dan pemerhati industri keuangan global.
Yang mendasari prediksi mereka adalah, krisis di sektor industri keuangan bakal menerpa Amerika Serikat, Uni Eropa dan Cina. Di Eropa, tentu saja pemicunya adalah krisis keuangan di Yunani. Jika krisis utang tak terselesaikan maka krisis ini akan merembet ke negara-negara Uni Eripa lainnya. Yang pada perkembangannya akan menghancurkan mata uang Euro.
Di Amerika, ceritanya juga tak kalah menyeramkan. Ron Paul, mantan calon presiden dari partai republik pernah mengatakan kepada stasiun TV CNBC bahwa kebijakan easy money yang dikeluarkan oleh The Federal Reserve dikhawatirkan akan menghancurkan pasar saham di AS. Menurut Ron Paul, financial bubble-lah penyebab utamanya. Apalagi kalau merujuk ke krisis sebelumnya, financial bubble juga lah yang menyebabkan krisis keuangan global pada 2008 lalu.
Atas dasar berbagai prediksi suram terkait krisis keuangan global beberapa waktu ke depan, ada baiknya kita urai kembali akar penyebab dan kejadian sesungguhnya sehingga terjadi krisis keuangan di Yunani.
Dana Talangan Untuk Membayar Utang Luar Negeri
Krisis Yunani timbul penyebabnya sederhana saja. Dana bailout pemerintah Yunani yang seharusnya untuk menstabilitasi perekonomian, termasuk industri keuangan Yunani, pada kenyataannya digunakan untuk membayar utang-utang luar negeri Yunani. Bukan untuk mendorong pertumbuhan di sektor riil.
Dalam hal ini, IMF merupakan salah satu penyebab timbulmya krisis keuangan di Yunani. Menurut Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras, lembaga-lembaga kreditur secara terus-menerus menekan pemerintahannya untuk memotong pembayaran uang pensiun sebagian besar rakyat Yunani untuk membayar utang-utang luar negeri. Sehingga rakyat Yunani lah yang jadi korban.
Namun sebagaimana sudah kita ketahui, akhirnya rakyat Yunani melalui referendum yang diselenggrakan pemerintah, secara tegas menolak kebijakan restrukturisasi ekonomi Yunani berdasarkan skema IMF. Berarti, pemerintah dan rakyat Yunani bersatu-padu melawan skema IMF dan lembaga-lembaga kreditur internasional untuk menolak membayar utang.
Masalahnya sekarang, apa langkah strategis pemerintah Yunani pimpinan Perdana Menteri Tsipras untuk mengantisipasi serangan balik dari pihak IMF dan Bank Dunia?
Momentum bagi Cina dan Rusia Untuk Bantu Yunani
Berdasarkan berbagai informasi yang dihimpun Tim Riset Global Future Institute, pemerintah Yunani ternyata cukup cerdas dan tidak semata-mata didorong emosi ketika melawan skema IMF dalam mengatasi krisis keuangan di negaranya. Karena sejak Juni lalu, Yunani sudah siapkan kebijakan alternatif, yaitu berpaling ke Rusia.
Pada Juni lalu, Tsipras telah menandatangani sebuah perjanjian penting dengan Rusia. Yunani telah setuju untuk membangun terminal pipa gas (jaringan pipa TurkStream) milik Rusia di Eropa.
Ini jelas merupakan sebuah kesepakatan strategis bagi Rusia, karena dengan begitu negeri beruang merah ini akan mengalihkan pembangunan pipa gas-nya ke Eropa yang dulu rencananya akan melewati Ukraina. Namun dengan terjadinya krisis Ukraina, pihak AS dan NATO telah mengganjal rencana pembangunan pipa tersebut dengan mendestabilisasi Ukraina.
Memang melalui skema kerjasama ini, Rusia tidak dalam kapasitas untuk membantu Yunani secara finansial. Namun melalui kerjasama dengan Rusia ini, ketahanan energi Yunani bisa terkendali di tengah-tengah krisis yang berkepanjangan tersebut.
Cina, juga mengulurkan tangan untuk membantu Yunani keluar dari Krisis. Dalam hal ini Cina mengajukan dua tawaran. Pertama, membantu Yunani dalam kerangka bantuan internasional melalui Uni Eropa. Kedua, Cina membantu secara langsung melalui program Silk Road Economic Belt dan the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Disamping IMF dan World Bank. Melalui kedua skema bantuan tersebut, Cina menyatakan komitmen dan kesanggupannya.
Terlepas kelanjutan dan realisasinya yang lebih konkret masih belum begitu jelas. Bahkan belum bisa dijamin juga apakah bantuan Rusia dan Cina akan berhasil melepaskan Yunani dari krisis ekonomi.
Namun setidaknya pemerintahan Tsipras telah menunjukkan sikap independensinya menghadapi dominasi dan pengaruh AS, IMF, maupun Bank Sentral Eropa. Bahwa Yunani menolak untuk diatur-atur oleh perusahaan-perusahaan finansial global yang berada di balik kebijakan AS, IMF dan Bank Sentral Eropa.
Krisis Keuangan Global Menguntungkan Bank-Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan Global
Sekadar informasi. Ada sekitar 1400-an bank yang ada di dunia ini secara perlahan bangkrut menyusul pasca krisis keuangan global pada 2008 lalu. Ada beberapa bank yang bisa bertahan setelah memilih merger. Tapi celakanya, krisis tersebut kemudian jadi momentum keuntungan bagi 6 bank besar di Amerika. Ternyata, dari krisis keuangan 2008 yang diuntungkan adalah bank dan lembaga keuangan global besar.
Laporan LA Times September 2013 lalu menyatakan: “Just before the financial crisis hit(krisis keuangan global 2008):
“Well Fargo & Co had $609 billion in assets. Now it has $1.4 trillion. Bank of America Corp had $1.7 trillion in assets. That’s up to $2.1 trillion. And the assets of JP Morgan Chase & Co, the nation’s biggest bank, have ballooned to $2.4 trillion from $1.8 trillion.” Itu belum termasuk catatan bank-bank lainnya.
Belajar dari data-data krisis pada 2008 lalu, besar kemungkinan jika terjadi krisis keuangan global 2015 juga akan menguntungkan bank-bank besar di AS, sehingga aset mereka akan lebih besar lagi. Alhasil, yang kaya makin kaya, yang besar makin besar.
Dengan begitu, negara-negara kecil seperti Yunani dan Indonesia akan sangat rawan untuk tetap di bawah pengaruh dan kendali bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan global tersebut, dengan menggunakan tangan IMF, Bank Dunia, maupun lembaga-lembaga donor asing lainnya. Sehingga mereka bisa memaksakan kehendaknya lepas kita suka atau tidak suka.
Pemerintah Jokowi-JK sudah saatnya menyiapkan beberapa skenario alternatif untuk menghadapi kemungkinan yang terburuk, yaitu terjadinya krisis keuangan global pada September 2015 yang secara potensial juga bisa menerpa Indonesia.
Utang Luar Negeri kita pada akhir triwulan 2015 tercatat 298,1 miliar dolar AS, yang terdiri dari utang luar negeri sektor publik sebsar 132,8 miliar dolar AS dan utang luar negeri swasta sebesar 165,3 miliar dolar AS. Data ini barang tentu cukup mengkhawatirkan jika pemerintah kita tidak mampu membayar utang, karena nilainya bisa terus membengkak mengingat kondisi finansial di dalam negeri saat ini. Utang berbentuk valuta asing jelas akan semakin membebani debitur dan perekonomian dalam negeri kita, karena nilai rupiah yang terus melemah mendekati Rp 14 ribu per dolar AS.
Bukan itu saja. Seperti pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, defisit anggaran pada akhir 2015 diproyeksikan mencapai 2,23 persen terhadap PDB atau sekitar Rpp 260 triliun. Berarti, melebar dari target yang ditetapkan APBN sebesar 1,9 persen terhadap PDB. Kalau ini benar-benar terjadi, berarti Indonesia perlu utang lagi dari luar negeri sebesar Rp 38 triliun. Sehingga bukannya kita mampu melunasi utang, malah menambah utang baru untuk menutup defisit anggaran.
Jangan sampai apa yang dialami Yunani harus juga dilakukan di Indonesia, yaitu dipaksa untuk memotong dana pensiun buat rakyatnya. Jangan sampai di Indonesia, pemerintah Jokowi-JK dipaksa untuk memotong Uang Jaminan Hari Tua (JHT) rakyatnya untuk meredam krisis.
Penulis: Hendrajit dan Ferdiansyah Ali, Peneliti Senior Global Future Institute
