Pemilu Usai, DistrustDistrust Dimulai

Catatan Kecil Awal Sya’ban 1447 tentang Distrust dan Arah Perubahan

Dalam konteks politik mutakhir, ketidakpercayaan publik (public distrust) tidak lagi berdiri sebagai gejala pinggiran. Ia telah menjelma menjadi arus bawah yang tampak landai, namun sebenarnya menyimpan gelombang badai. Bukan publik kekurangan informasi, melainkan justru karena terlalu banyak informasi saling menyangkal — antara narasi resmi, pengalaman empirik, dan kenyataan sosial yang dirasakan sehari-hari.

Hari ini, politik tak lagi dipahami sebagai arena gagasan semata, tapi sebagai pertunjukan stabilitas. Kecenderungan yang muncul stabilitas dijadikan mantra, namun ia kerap tampil sebagai stabilitas prosedural — hanya rapi di atas kertas dan pidato, tetapi rapuh di tingkat rasa keadilan publik. Di sinilah, distrust menemukan momentum.

Pemilu telah berlalu, kekuasaan telah terkonsolidasi, dan oposisi —baik dilemahkan, dikooptasi, atau dilebur— tak lagi berfungsi sebagai mekanisme korektif yang efektif. Pada situasi semacam ini, kepercayaan (trust) tidak tumbuh, tetapi dituntut. “Dipaksa”. Padahal, kepercayaan yang dipaksakan justru mempercepat peluruhannya.

Demokrasi Prosedural, Defisit Substantif

Secara formal, demokrasi berjalan. Pemilihan umum terlaksana, lembaga negara berfungsi, dan hukum ditegakkan secara administratif. Tapi, saat yang sama, publik merasakan adanya defisit demokrasi substantif. Logika publik terusik ketika hukum terasa tajam ke bawah — tumpul ke atas, etika politik diperlakukan lentur, dan kekuasaan tampak lebih sibuk mengamankan kelangsungan diri daripada memperbaiki mutu keadilan.

Hati publik pun terganggu ketika meritokrasi digeser oleh patronase, dan kepantasan dikalahkan oleh kepentingan. Pada titik ini, trust tidak runtuh karena propaganda lawan, tetapi karena inkonsistensi internal dari sistem itu sendiri. Inilah yang oleh Weber disebut sebagai erosi legitimasi rasional legal. Kekuasaan tetap sah secara prosedural, namun mulai dipertanyakan secara moral.

Oligarki, Kooptasi, dan Matinya Keteladanan

Dalam beberapa diskursus mutakhir, publik semakin akrab dengan istilah oligarki. Bukan sekadar sebagai konsep akademik, namun sebagai pengalaman politik nyata. Manakala kebijakan terasa jauh dari aspirasi rakyat, namun dekat dengan kepentingan segelintir elite ekonomi dan politik (oligaki). Di sini, Antonio Gramsci memberi kunci penting. Ia menyebut bahwa kekuasaan yang sehat bukan cuma memerintah, tetapi memimpin secara moral dan intelektual. Tatkala keteladanan menghilang, ketika kompromi politik mengorbankan prinsip, maka hegemoni runtuh — meski kekuasaan masih utuh secara struktural.

Di fase inilah publik tidak selalu turun ke jalan. Sebaliknya, mereka menarik diri. Apatis. Sinis. Tidak percaya. Bahwa sesungguhnya inilah fase paling berbahaya bagi sebuah sistem, karena distrust telah menjadi kesadaran meski diam-diam.

Media Sosial dan Konsolidasi Kegelisahan

Jika di masa lalu kegelisahan publik terfragmentasi, terpecah belah, ini hari media sosial justru menyatukan. Ia berfungsi sebagai ruang artikulasi alternatif — meski sangat berisik, emosional, dan tak selalu akurat. Satu hal yang pasti, media sosial mempercepat kristalisasi ketidakpercayaan kolektif.

Narasi resmi negara tidak lagi diterima secara taken for granted. Ia ditimbang, dibandingkan, bahkan dicurigai. Dalam konteks ini, buzzer dan propaganda justru kontraproduktif. Bukannya memulihkan kepercayaan, malah menegaskan kesan manipulatif.

Mau Ke Mana?

Pertanyaan selidiknya, “Apakah situasi ini akan bermuara pada perubahan radikal?”

Belum tentu. Sejarah mengajarkan, bahwa distrust tidak selalu berujung revolusi terbuka. Namun ia hampir selalu menghasilkan (minimal) pergeseran kesadaran politik. Bisa jadi, perubahan itu lahir dalam bentuk redefinisi identitas kolektif, contoh, atau tuntutan moral yang keras, ataupun munculnya figur dan gagasan alternatif di luar struktur lama dan lain-lain.

Dalam bahasa spiritual, dinamika tersebut kelak bergerak menurut pola hukum keseimbangan:

“Yang tinggi akan direndahkan, yang rendah ditinggikan, yang lama mapan akan diuji, dan yang terpinggirkan akan mencari ruang sendiri.”

Penutup: Alarm Kekuasaan

Konteks politik mutakhir memberi satu alarm, bahwa kepercayaan tidak lagi bisa direkayasa, ia hanya bisa dipelihara dengan kinerja. Statistik elektoral, stabilitas semu, dan dukungan elite tidak pernah cukup untuk menggantikan legitimasi moral di mata publik.

Perubahan sejarah memang tak selalu berubah cepat, namun bergerak pasti. Dan hampir selalu, ia berbelok arah ketika kepercayaan runtuh secara kolektif. Minimal di benak publik, tapi juga berpotensi tumpah di jalanan atas nama api dalam sekam. Entah kapan.

Demikian adanya. Terima kasih.

M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)