Ghuzilla Humeid-Network Associate Global Future Institute (GFI)
Menjadi keniscayaan bersama bahwa Pilkada (serentak) 2018 ini, selain bisa disebut ajang atau medan pembantaian PDI-P, the ruling party, juga dapat diistilahkan sebagai masa atau “era kebangkitan rakyat.”
Kenapa?
Secara data, Pilkada 2017 yang lalu sebenarnya sudah terlihat elektabilitas banteng, sebutan lain PDI-P, turun drastis akibat kekalahannya di DIY, Banten dan DKI.
Dari situ, seyogianya para elit banteng merenung bahwa the ruling party mutlak wajib melihat diri, berbenah diri dan membangun kembali elektabilitas, kenapa dan kenapa, serta bagaimana sebaiknya. Apakah akibat Ahok effect, atau karena praktik korupsi para kader? Tapi agaknya, hampir tak ada gerakan ke arah perbaikan.
Gilirannya kini, dalam Pilkada 2018 justru kian terlindas. Betapa dari 17 Pilgub yang diikuti calon dari/diusung banteng, 13 calonnya kalah total cuma 4 (empat) daerah yang menang, dan itupun terindikasi bermasalah seperti di Jateng, Sulsel, Maluku dan Bali.
Selanjutnya, kebangkitan rakyat itu ditandai oleh kecenderungan bahwa perilaku politik massa/publik tidak lagi melihat dari partai mana, atau ideologinya apa, siapa ketua, dan lain-lain tetapi publik memilih figur sang calon.
Faktor propaganda dan pencitraan memang masih diperlukan tapi tidak terlalu signifikan, artinya, yang pokok dan/atau fundamental justru track record sang sosok.
Pilkada DKI ialah contoh perdana kemenangan dari sebuah kebangkitan rakyat.
Ahok yang didukung partai-partai besar, anggaran unlimited, buzzer militan, jejaring media mainstream bahkan dukungan dari lingkar kekuasaan toh harus mengakui ketangguhan Anis-Uno yang konon dukungan dananya sempat babak belur.
Dan agaknya, Pilkada 2018 merupakan contoh ke-2 dari kebangkitan rakyat di atas.
Merujuk dua peristiwa (Pilkada 2017 dan 2018), apapun kekuatan apabila berhadapan dengan kebangkitan rakyat maka akan tumbang termasuk partai penguasa sekalipun.
Vox populi vox die.
Terima kasih.
