Politisasi Isu Hak-Hak Asasi ManusiaHak-Hak Asasi Manusia di Krimea, Uni Eropa Membahayakan Penyelesaian Damai Rusia-Ukraina

Pertemuan Alaska pada Agustus 2025 lalu antara Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin, menyingkap adanya perbedaan kepentingan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Uni Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara bersama-sama melancarkan tekanan terhadap Presiden Trump agar Amerika Serikat berpihak kepada Ukraina. Dan memperingatkan Trump agar dalam mencapai kesepakatan apapun dengan Rusia, AS harus melibatkan Ukraina. Tersirat di sini, negara-negara Eropa Barat dan beberapa negara Eropa Timur yang sejak berakhirnya Perang Dingin bergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), merasa khawatir dengan kesepakatan AS-Rusia terkait Ukraina.

Baca:

Zelensky and European leaders to hold call with Trump ahead of Putin summit

Nampak jelas dari manuver diplomatik para pemimpin Eropa, negara-negara Eropa tidak senang dengan pertemuan Trump-Putin yang mengarah pada peredaan ketegangan antara AS dan Rusia di masa depan, yang berarti pula berakhirnya konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia yang sudah berlangsung sejak Rusia melancarkan Aksi Militer Terbatas pada Februari 2022 lalu.

Ini menarik mengingat fakta bahwa saat ini Rusia telah berhasil menguasai wilayah Donbas Timur. Dan Putin dalam pertemuan Alaska, sudah memperjelas sikapnya kepada Trump, bahwa wilayah-wilayah yang saat ini sudah berhasil berada dalam kedaulatan Republik Federasi Rusia, termasuk Donbas Timur dan Crimea atau Ukraina Timur, merupakan prasyarat yang tak bisa diganggu gugat jika kesepakatan damai Rusia-Ukraina bisa terwujud.

Mengapa para pemimpin Eropa Barat begitu khawatir jika Putin Menyetujui tuntutan Putin? Seperti tergambar melalui 5 butir tuntutan Rusia, Ukraina tidak boleh bergabung ke dalam NATO, apalagi jika negara-negara Eropa Barat tersebut memasuki wilayah perbatasan Ukraina-Rusia. Sepertinya negara-negara Eropa Barat khususnya Jerman, termasuk yang memainkan peran besar dalam penggulingan Presiden Viktor Yanukovich pada 2014 lalu lantaran menolak skema kerja sama ekonomi yang dikendalikan oleh Uni Eropa.

Bahkan selain Perdana Menteri Jerman Kanselir   Jerman Friedrich Merz, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendukung skema Uni Eropa melancarkan tekanan terhadap Trump agar jangan sampai AS menyetujui tuntutan Putin tanpa mengikutsertakan Ukraina. Yang dalam bahasa lugasnya, agar AS tetap mengakomodasi kepentingan Eropa terkait Ukraina. Misalnya, para pemimpin Eropa memperingatkan Trump bahwa perbatasan Ukraina tidak boleh diubah dengan paksa. Kalau mencermati konstelasi politik dan keamanan yang berlangsung sejak konflik bersenjata Ukraina-Rusia, maka proposal para pemimpin Eropa tersebut sama sekali tidak realistik.

Mengapa Eropa tidak realistik merespons hasil pertemuan Alaska? Para pemimpin Eropa nampak jelas menafikan fakta bahwa Putin bersedia memasuki meja perundingan melalui pertemuan Alaska yang difasilitasi oleh Trump, atas dasar prinsip Berunding Untuk Menang. Pada kenyataanya, saat ini Rusia sudah berhasil menguasai 20 persen wilayah Ukraina. Dengan itu, mendesak Trump agar proposal Eropa dijadikan proposal tandingan Rusia, sama saja bertujuan agar kesepakatan damai Rusia-Ukraina tidak terwujud menjadi kenyataan alias gagal total.   Betapa tidak.  Donbas – yang terdiri dari wilayah timur Luhansk dan Donetsk, sudah berada dalam kedaulatan Rusia sejak 2014. Berarti, Rusia sekarang menguasai hampir seluruh Luhansk dan sekitar 70% Donetsk.

Dari jalinan cerita tadi, masalah krusialnya bukan antara Rusia versus Ukraina, melainkan adanya dua kepentingan yang bertentangan antara AS dan Eropa dalam penyelesaian damai Rusia-Ukraina. Aliansi Strategis AS-Uni Eropa dalam menggulingkan Presiden Viktor Yanukovich pada 2014 lalu, nampaknya sekarang sudah “Pecah Kongsi.”

72 jam setelah pertemuan puncak Putin-Trump di Alaska, Trump bertemua dengan tujuh pemimpin Eropa yang ikut juga bergabung Presiden Zelensky, di Gedung Putih. Sepertinya sejak itu proses perundingan berjalan lambat. Perbedaan konseptual terkait usulan perdamaian Rusia-Ukraina antara AS dan Uni Eropa, bisa dipastikan merupakan penyebab utamanya.

Namun terlepas dari itu kesan AS-Rusia terjadi peredaan ketegangan dan sikap akomodatif Trump terhadap Putin, namun AS masih tetap berkomitmen memberi bantuan militer kepada Ukraina. Buktinya, pemerintahan Trump akhirnya setuju penjualan 3.350 rudal Extended Range Attack Munition (ERAM) senilai 825 juta dolar kepada Ukraina.

Begitupun, seperti pernyataan menteri luar negeri AS Marco Rubio, pertemuan Alaska bagaimanapun juga harus dipadang sebagai langkah penting mengawali perundingan untuk mencapai perdamaian dan mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Tetap terbukanya komunikasi antara AS, Rusia, Ukraina dan Uni Eropa, merupakan hal terpenting jika ingin mencapai perdamaian atas dasar win-win solution.

Sayangnya, optimisme Marco Rubio bakal tercapainya penyelesaian damai Rusia-Ukraina,  tidak sejalan dengan sikap umum para pemimpin Uni Eropa yang dalam membela sepenuhnya Ukraina, cenderung mempolitisasi isu hak-hak asasi manusia. Yang sudah barang tentu akan dipandang oleh Rusia sebagai tidak adanya itikad baik Eropa ke arah penyelesaian damai.

Baca juga:

Resolution on the human rights situation in the occupied Crimea must become a framework document that provides for punishment for the crime of aggression

Misalnya saja pada Juni 2025 lalu, Delegasi Uni Eropa untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pengarahan mengenai pelanggaran hak-hak asasi manusia di Krimea, dan mendesak dikeluarkannya sebuah resolusi PBB terkait isu tersebut. Dengan mempolitisasi isu hak-hak asasi manusia itulah, Uni Eropa menggunakannya sebagai dalih mendukung Ukraina dan melindungi rakyat Ukraina. Maka masuk akal jika muncul kecurigaan, jangan-jangan Uni Eropa memang tidak ingin berakhirnya konflik bersenjata Rusia-Ukraina, sehingga segala upaya menuju penyelesaian damai Ukraina-Rusia akan menemui jalan buntu.

Padahal seharusnya Uni Eropa menyadari adanya kenyataan baru seusai pertemuan Trump-Putin di Alaska, bahwa di tahun 2025 inilah momentum paling bagus dalam mengupayakan penyelesaian damai terkait Krimea bisa lebih fleksibel.

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik, Global Future Institute