Andreawati, aktivis yang tergabung dalam Forum Dialog Jakarta
Pelaksanaan Pemilu 2014 tingggal hitungan hari saja, namun berbagai permasalahan yang diperkirakan berpotensi menimbulkan kecurangan masih dijumpai dan belum terselesaikan secara tuntas sampai saat ini. Apalagi sejarah pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia tidak pernah sepi dari proses manipulasi. Hasil Pemilu 2009 meski dimenangkan pasangan SBY-Budiono dari Partai Demokrat secara mutlak saja, masih digugat di Mahkamah Kosistitusi (MK) oleh beberapa partai politik yang sepertinya tidak siap kalah dan siap menang. Belum lagi ditambah dengan hasil Pemilukada selama tahun 2014 di berbagai daerah baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, yang hampir delapan puluh persen harus berakhir di MK. Hal ini menjadi sinyal betapa kuatnya indikasi, bahwa pelaksanaan Pemilukada selalu dimanipulasi, begitupun dengan Pileg dan Pilpres nanti sehingga potensial digugat di MK.
MK sendiri belum sempat pulih sejak mantan ketuanya (AM) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait keterlibatannya dalam kasus suap pada sejumlah Pemilukada. Apalagi disinyalir bahwa AM tidak bermain sendiri, sehingga ada kemungkinan KPK juga akan memproses hukum Hakim Konstitusi lainnya yang masih mejabat sampai sekarang. Penangkapan mantan ketua MK menunjukan bahwa politik uang masih sangat mungkin terjadi juga dalam pelaksanaan Pemilu 2014, sehingga hasil Pemilu juga berpotensi digugat di MK.
Beberapa Potensi Ancaman
Beberapa potensi kecurangan yang wajib mendapat perhatian serius adalah, permasalahan daftar pemilih tetap (DPT), money politic, dan unsur lain yang harus diwaspadai adalah sikap tidak netral Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penggunaan intelejen serta permasalahan pada saat penghitungan suara. Adapun pelanggaran kecil seperti atribut kampanye, dan penggunaan media untuk kampanye dianggap masih dapat dimaklumi karena aturannya juga sangat abu-abu. Isu DPT, awalnya KPU menyebut data DPT fix sebanyak 186 jutaan, namun belakangan berkurang menjadi 185 jutaan. Begitu juga dengan klaim KPU soal nomor induk kependudukan (NIK) sudah beres, namun aslinya tidak ada yang tahu. Begitu juga dengan tuduhan keterlibatan intelijen dalam politik praktis seperti yang seringkali dituduhkan oleh elite partai politik tertentu.
Ketakutan soal kecurangan pemilu memang tidak seharusnya dikhawatirkan secara berlebihan. Pelaksanaan pemilu legislatif tinggal menghitung hari lagi. Berbagai pihak berharap pemilu bisa berjalan dengan demokratis tanpa adanya kecurangan yang mampu merusak demokrasi dan stabilitas di Indonesia. Kecurangan dalam Pemilu akan merusak semua, oleh karena itu semua pihak yang berniat merusak pemilu agar tidak melaksanakan niatnya.
Sistem Pemilu 2014 jauh lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya, karena jaminan transparansi dari penyelenggara pemilu memungkinan semua partai peserta dan masyarakat dapat lebih mudah mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi. Kemudahan mendeteksi kecurangan di Pemilu 2014 dikarenakan adanya keleluasaan mengakses formulir rekapitulasi penghitungan suara (C1), sehingga parpol peserta pemilu mempunyai argumentasi yang kuat untuk membuktikan adanya kecurangan.
Upaya Mengatasi Kecurangan Pemilu
Apa yang disampaikan Presiden Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono kepada jajarannya agar mengatasi berbagai permasalahan yang bisa mengganggu jalannya Pemilu buklanlah berarti bahwa pemerintah telah menyimpulkan bahwa Pemilu mendatang akan curang. Lantaran Pemilu sendiri belum berlangsung, Pemilu legislatif baru akan digelarpada 9 April 2014, sedangkan Pemilu presiden pada Juli 2014 mendatang. Selain memerintahkan kepolisian dan intelijen, melalui akun twitter @SBYudhoyono, yang diunggah pada 1 April 2014 Presiden SBY juga meminta kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, dan masyarakat agar aktif mengawasi dan mencegah berbagai praktik curang yang dilakukan para pejabat daerah menjelang Pemilu anggota legislatif, pada 9 April 2014 mendatang.
Selain itu, peran serta partai politik untuk mencegah kecurangan dalam Pemilu sangat diperlukan, misalnya dengan mengerahkan saksi di semua tempat pemungutan suara di seluruh daerah pemilihan. Publik juga perlu mengajak para elite politik agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bersifat provokatif dan agitatif yang berpotensi menyulut emosi serta kemarahan elite politik lainnya maupun elemen masyarakat pendukungnya. Para pimpinan partai politik dan elite politik harus turut menjaga kedamaian, keamanan, dan ketertiban selama masa kampanye maupun pada saat perhitungan suara hasil Pemilu. Disisi lain, masyarakat juga diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan dan benturan di antara massa kontestan. Sedangkan hal terpenting yang harus dilaksanakan jajaran penyelenggara Pemilu adalah menjaga akuntabilitas dan transparansi pada tingkat penyelenggara Pemilu, partai politik peserta Pemilu, jajaran pemerintah termasuk gubernur, bupati, dan walikota, serta jajaran penegak hukum dan aparat keamanan.
Pada setiap pelaksanaan Pemilu suhu politik pasti meningkat, itu adalah hukum politik yang berlaku di negara mana pun. Bahkan tidak jarang, pemerintah dituding telah berlaku curang, padahal pemerintah terdiri atas berbagai partai politik, baik di tingkat kabinet maupun di pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Karena itu kita semua harus mencegah dan meniadakan hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan dan tuduhan yang tidak perlu apalagi fitnah. Saat ini pengawasan terhadap setiap kegiatan penting apalagi Pemilu mendapat perhatian dari berbagai kalangan baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga sulit untuk berbuat curang. Hal ini berbeda dengan era dulu, yang secara politik semua berada dalam satu barisan dan satu komando dengan presiden.
Potensi kecurangan Pemilu 2014 hedaknya tidak dimanfaatkan pihak yang berseberangan dengan pemerintah untuk melakukan propaganda negatif dengan menciptakan opini dimasyarakat bahwa Pemerintah SBY dengan Partai Dekomrat sebagai partai yang berkuasa memanfaatkan kelemahan dari penyelenggara Pemilu untuk kepentingan partai serta memanfaatkan APBN sebagai pembiayaan kampanye. Propaganda negatif tersebut akan membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat dan berpotensi menimbulkan apatisme politki terhadap partai manapun yang akan bertarung dalam Pemilu 2014.
Tuduhan Keterlibatan Intelijen Terbantahkan
Jajaran intelijen sendiri sudah merilis pernyataan di beberapa media elektronik berupa himbauan kepada masyarakat, agar segera melaporkan jika menemukan adanya oknum intelijen yang terlibat dalam politik praktis. Pernyataan seperti itu bisa membuktikan bahwa jajaran intelijen serius, bahwa mereka bekerja secara netral dan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara dan bukan untuk kepentingan orang, atau kelompok tertentu. Karena itu masyarakat menunggu adanya laporan dari PDI Perjuangan terkait tuduhan keterlibatan intelijen yang mereka ketahui akan bermain untuk kepetingan pihak tertentu. Jika PDI Perjuangan tidak juga menyampaikan laporan atas tuduhan mereka selama ini, jangan salahkan masyarakat jika mereka menilai semuanya ini hanya permainan politik PDI Perjuangan untuk menarik simpati masyarakat agar memilih partai tersebut dalam Pemilu 2014.
