Remiliterisasi JepangRemiliterisasi Jepang: Ketika Luka Nanjing Berhadapan dengan Ambisi Militer Baru

 “Luka barangkali tak bisa disembuhkan sama sekali, bagi para korban masyarakat sipil akibat pembantaian tentara Jepang di Nanjing pada 1937. Narasi pembantaian  sepihak tentara Jepang terhadap warga sipil yang tidak terlibat dalam perang, mengakibatkan kurang lebih 300.000 warga sipil terbunuh. Perang China dan Jepang juga diwarnai dengan pemerkosaan kurang lebih 20.000 perempuan yang berlangsung selama 8 tahun, (1937-1945). Sepertinya hingga kini pemerintah Jepang menolak minta maaf, dan memandang invasi militer ke Asia sebagai operasi pembebasan nasional alih-alih penjajahan.

Berbagai propaganda bahkan secara sistematis dilancarkan Jepang bahwa  pasukan militer China pun juga ikut andil dalam pembantaian Nanjing saat itu. Namun luka tetaplah luka bagi para keluarga korban sampai hari ini. Berbagai rekonsiliasi sejarah dilakukan antara pihak Jepang dengan nengara-negara di Asia termasuk Indonesia, namun tetap tidak menghilangkan luka mendalam.

Masayarakat Jepang mencoba untuk tidak mengulang sejarah Pembantaian Nanjing. Hanya sayangnya, ada kecenderungan kuat dari pemerintah Jepang untuk mengelak sebagai satu-satunya pihak yang tanggungjawab. Pemerintah Jepang berupaya untuk menuding pemerintah China saat itu juga terlibat dalam pembantaian warga sipil di Nanjing itu.

Misalnya, entah penelitian itu kredibel dan valid atau tidak, menurut sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kedutaan Jerman saat itu menginformasikan kepada pemerintahan Fasisme Jerman yang dipimpin Adolf Hitler bahwa telah terjadi pembantaian kelompok militer secara bersama-sama antara pasukan China dan Jepang.

Tentu saja pihak Jepang menggunakan dalih hasil penelitian tersebut sebagai indikasi bahwa Pembantaian Nanjing tidak hanya ulah tentara Jepang terhadap warga masyarakat sipil non-combatant yang tidak bersenjata, tapi juga melibatkan tentara China. Namun kalau kita telisik kesejarahannya kala itu, tentara China yang dimaksud adalah pasukan militer yang masih berada dalam kendali komando Jenderal Chang Kai Shek, yang notabene berhaluan ultra-nasionalis dan sama fasistiknya dengan tentara fasisme Jepang. Adapun Kelompoknya Mao Zhe Dong dan Chou en-Lai yang waktu itu melancarkan perlawanan terhadap kelompok militer Jenderal Chang Kai Shek, pada saat yang sama juga melawan pasukan militer Jepang.

Jadi kalaupun kemudian hasil penelitian yang dirujuk pemerintah Jepang sekarang bahwa tentara China terlibat juga dalam Pembantaian Nanjing, saya kira masuk akal juga, lantaran saat itu antara tentara Jepang dan tentara Chang Kai Shek sebetulnya ada persekongkolan diam-diam. Dengan kata lain, tentara Chang Kai Shek sejatinya agen-agen proksi Jepang. Pada akhirnya, pada 1949 pasukan perlawanan yang dipimpin Mao Zhe Dong dan Chou en-Lai berhasil merebut Beijing, dan mengusir Jenderal Chang Kai Shek ke pulau Formosa, atau yang kita kenal sekarang sebagai Taiwan.

Begitupun, terlepas China Republik Rakyat China yang berpusat di Beijing maupun Taiwan, sama-sama berpandangan bahwa Jepang bertanggungjawab dalam melakukan Kejahatan Perang dan Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia Berat di negara-negara bekas jajahannya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara.

Namun patut disayangkan, alih-alih membuktikan siapa yang bersalah, Jepang malah cenderung memiliki niat untuk menghapus sejarah kelam tersebut. Buku teks sejarah dibuat untuk menginformasikan kepada para pelajar bahwa apa yang terjadi puluhan tahun yang lalu hanyalah merupakan sebuah propaganda belaka. Jepang berupaya membela diri bahwa sejarah kelam semasa Perang Dunia II itu hanyalah ekses dari pertarungan antar negara-negara besar, yang mana masyarakat sipil menjadi korban.

Bahkan adanya para pekerja seks paksa yang difasilitasi dan didukung oleh markas besar tentara Jepang yang kelak dikenal sebagai Jugun Ianfu, pemerintah Jepang pun hingga kini masih membantah bahwa adanya Jugun Ianfu adalah atas seizin markas komando tentara Jepang.

Merespons upaya Jepang untuk cuci tangan dalam tindak kejahatan perang semasa Perang Dunia II, pemerintah China pun tidak tinggal diam. Pemerintah China mengajukan gugatan kejahatan genosida Jepang tersebut dengan mengajukan gugatan  ke[ada  United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Dokumen tersebut berisi pembantaian hampir 1/3 penduduk di kawasan Nanjing berupa pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan, dan pembakaran. Namun Jepang menolak langkah China itu dengan alasan hal tersebut mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk meluruskan kembali fakta sejarah yang ada. Tentu saja hal itu merupakan alasan yang dicari-cari dan berupaya menghindar dari tanggungjawab.

Yang lebih membuat gusar pemerintah China, Korea dan negara-negara Asia lainnya, yang pernah mengalami penjajahan Jepang, adalah ulah pemerintah Jepang yang tetap memuja  Yasukuni. Kuil Yasukuni merupakan kuil Shinto di Chiyoda, Tokyo, Jepang, yang dibangun pada tahun 1869 oleh Kaisar Meiji. Kuil ini oleh pemerintah Jepang dijadikan sebagai prasasti untuk mengenang arwah sekitar 2,46 juta orang yang gugur saat bertempur demi Kekaisaran Jepang, mulai dari Restorasi Meiji hingga Perang Dunia II. Tersirat melalui prasasti Kuil Yasukuni itu, memandang Jepang sebagai pihak yang benar dan pahlawan dalam Perang Dunia II.

Betapa tidak. Kuil Yasukuni dijadikan tempat pemujaan bagi arwah tentara dan warga sipil yang tewas dalam Perang Dunia. Merupakan tempat menyimpan “Buku Jiwa” berisi daftar nama lebih dari 2,46 juta jiwa korban perang. Menjadi simbol penghormatan nasional bagi mereka yang berkorban bagi negara.

Upaya menyingkap kejahatan perang tentara Jepang semakin rumit menyusul semakin menajamnya persaingan global antara AS versus China di Asia Pasifik, yang mana Jepang belakangan ini semakin mendukung dihidupkannya kembali tentara Jepang seperti sebelum meletusnya Perang Dunia II.

Sehingga upaya rekonsialiasi Jepang-China dengan pengakuan Jepang atas sepak-terjang tentaranya sebagai penjahat perang, semakin sulit untuk terwujud.

Apalagi dalam ketika beberapa perwirqa militer Jepang diadili akibat tindak kejahatan perang maupun pelanggaran hak-hak asasi manusia berat, pihak militer Jepang selalu menolak adanya jumlah korban perang Nanjing dalam jumlah yang sangat besar. Jepang menuding bahwa fakta-fakta sejarah yang disampaikan melalui beberapa penelitian dan temuan, tak lebih hanya karangan dan ilusi belaka. Padahal berbagai penelitian cenderung membenarkan bahwa adanya ratusan ribu orang yang tewas dalam pertikaian tersebut yang terjadi dalam kurun waktu delapan tahun.

Kaisar Hirohito pada tahun 1978 hingga meninggal dunia menolak mengunjungi Kuil Yasukuni karena adanya catatan sebanyak 14 penjahat perang kelas A menjadi simbol. Adapula perdana menteri Jepang yang sering mengunjungi kuil tersebut hingga berkali-kali, yaitu Junichirō Koizumi di tengah kecaman dunia internasional sehingga mengundang kontroversi dunia.

Kunjungan yang terlalu seringpun memacu detak jantung China secara lebih cepat. Sebab Jepang dianggap telah mengglorifikasi atau mengagung-agungkan kiprahnya dalam Peang Dunia II sebagai tentara pembebasan nasional bagi bangsa-bangsa Asia dari tangan negara-negara Barat.

Kuil Yasukuni merupakan simbol kekalahan Jepang pada perang dunia ke II, dan hubungan militer Jepang dan Amerika Serikat pada masa Koizumi cenderung sangat erat.

Naik turunnnya hubungan politik dan ekonomi antara Jepang dan China tak dapat dipungkiri. tahun 1982-1992 merupakan masa-masa dimana hubungan keduanya sangat positif dan hangat. Bahkan keduanya sepakat bahwa remiliterisasi sebuah negara dimaknai sebagai sebuah kemunduran dari kekuatan sebuah negara. Namun kehangatan tersebut tidak berlangsung lama lantaran gelombang protes tetap dilakukan oleh masyarakat China hingga melakukan pemboikotan barang-barang produk Jepang.

Upaya menghapus sejarah kelam Jepang terus dilakukan dengan berbagai cara supaya label sebagai penjahat perang di negara-negara jajahannya di Asia lenyap dari buku-buku sejarah, utamanya Jepang.  Seperti misalnya menghapus adanya korban besar-besaran akibat pembantaian Nanjing.  Misalnya dengan menerbitkan gambar kartun, bahan-bahan bacaan, tulisan-tulisan ilmiah populer, hingga menerbitkan New History Book. Seperti yang dilakukan oleh komunitas Tsukuru Kai bekerjasama dengan politisi Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang.

Tujuan merevisi atau malah menghapus sejarah kelam Jepang   ini antara lain untuk membentuk generasi baru Jepang agar tidak memiliki beban sejarah masa lalu dan terbebas dari tanggung jawab mengungkap siapa dalang peristiwa pembantaian Nanjing. Bukankah langkah-langkah seperti itu sama saja dengan membuat masyarakat Jepang mengalami amnesia sejarah?

Sejarah perang merupakan salah satu penyebab dari tersendatnya hubungan diplomatik suatu negara seperti Pembantaian Nanjing yang peristiwa tersebut praktis diakui oleh para  cendekiawan dan diplomat.

Hubungan Jepang-China saat ini boleh dikatakan sangat memburuk. Begitu juga antara Jepang dengan Korea, baik Korea Selatan maupun Korea Utara. Dalam halnya dengan China,  isu perbatasan dan juga patok negara mewarnai konflik Jepang-China. Seperti Perebutan Pulau Senkaku/ Diaoyu antara Jepang dengan China, Dokdo/Takeshima antara Korea Selatan dan Jepang, serta Soccota Rock/ Leodo juga tak luput dari konflik yang menimbulkan ketegangan militer masing-masing negara.

Pulau-pulau yang diperebutkan itu bagaikan tanah yang didalamnya memiliki harta karun yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi sebuah negara. Namun lebih dari itu keperkasan sebuah negara terlihat dari bagaimana sebuah negara mampu menguasai dan mengendalikan sebuah tempat sebagai martabat bangsa.

Sejarah bukanlah sebuah ilmu yang memberikan kepastian ihwal masa lalu karena penulis sejarah selalu memiliki dua versi dalam sebuah cerita. Para pembaca sejarah lah yang dapat menghayati kebenaran dari dua versi tersebut. Apalagi para korban dari masyarakat sipil.

Menurut versi penguasa, sejarah seringkali digunakan sebagai sebuah proyek untuk menggerakkan kepentingan kelompok yang bertujuan politis, sebagai alas buat meraih keadilan, keadilan yang dapat dirancang kembali sesuai dengan fakta yang dimiliki rezim yang berkuasa.

Namun seperti ungkapan orang-orang bijak: Walau bagaimanapun juga, kebenaran punya banyak cara yang tak terduga, untuk mengungkapkan dirinya.

Murnia Margono, Peneliti dari Global Future Institute (GFI)