Rohman Wibowo, Junior Research Associate Global Future Institute (GFI)
Perkembangan isu:
1.) Pada dekade terakhir, terlepas dari ragamnya interaksi dan perilaku antar negara dalam spektrum isu keamanan, nampaknya tren isu international security di Asia Pasifik yang cukup berhasil menyita perhatian, yaitu seputar revitalisasi Quad Security Dialogue antara Jepang, Australia, India dan Amerika Serikat yang pertama kali terbentuk pada kurun waktu tahun 2007-2008 silam.
2.) Cina melalui strategi maritimnya (China’s Maritime Silk Road Initiave) yang merupakan bagian dari Belt and Road Initiave (BRI) berusaha melakukan reklamasi daratan-pulau dan klaim teritori di kawasan yang mengancam kedaulatan negara-negara dalam Quad.
3.) Kekhawatiran anggota Quad terhadap China’s Maritime Silk Road Initiave. Diantaranya:
- India mewaspadai strategi bidang kemaritiman Cina ini yang tengah berkembang di Pakistan.
- Jepang mewaspadai kekuatan Cina lewat aksesbilitas dari China’s Maritime Silk Road Initiave-nya dalam mempengaruhi distribusi suplai energi matra laut di kawasan Asia Timur yang dapat memicu ketergantungan di kawasan tersebut.
- Australia khawatir dengan projek maritim Cina yang berada di utara Australia.
- Legitimasi kekuatan AS dalam kawasan Asia Pasifik terusik lewat manuver Cina, terlebih pasca keluarnya AS dari Trans Pacific Partnerships (TPP).
- Sementara agresifitas Cina dapat memicu eskalasi keamanan kawasan meruncing, lantas aliansi keamanan Quad itu sendiri berlandaskan kepada beberapa isu yang erat dengan security issues; keamanan maritim, efektifitas hukum internasional, kebebasan navigasi di laut dan yang terpenting sebagai perimbangan kekuatan terhadap Cina dalam isu keamanan kawasan.
- “Kebimbangan” kemampuan Quad (terutama bagi AS) dalam memperkokoh aliansi keamanan lintas regional sebagai langkah perimbangan kekuatan dengan Cina dan juga Rusia.
Selayang Pandang Quad Security Alliance
Quad itu sendiri kembali menguat tatkala gelaran East Asia Summit (EAS) yang kala itu di gelar di Manila pada tahun 2017 lalu. Melalui konferensi tingkat tinggi yang turut juga dihadiri oleh Cina dan Rusia – Trump, Shinzo Abe, Narendra Modi dan Malclom Turnbull lantas memanfaatkan momentum tersebut dengan mencuatkan kembali Quad ke permukaan.
Kepentingan dari aliansi keamanan lintas negara ini sebetulnya respon atas pergeseran geopolitik kawasan Asia Pasifik sekaligus mengawal kepentingan negara-negara semisal India dan Jepang yang notabenenya berada langsung di kawasan Asia.
Sementara itu, AS dengan semangat kebijakan luar negerinya yang mengusung “Rebalance to Asia” yang mana kala itu digaungkan oleh Obama, kemudian disempurnakan oleh Trump lewat doktrin American First dan menganggap Cina adalah sebagai musuh utama AS. Melalui kalkulasi politik yang diperagakan oleh state actor tersebut, maka Quad itu sendiri adalah representasi kepentingan AS sembari menggandeng kekuatan-kekuatan sentral kawasan (Jepang, India dan Australia) sebagai ‘harga tawar’ kekuatan aliansi.
Setelah mengetahui maksud munculnya Quad, lalu penguraian tentang apa itu yang jadi “dilema keamanan” antar negara, sehingga membentuk “pakta keamanan” melalui Quad ini, patut juga diperhatikan. Di sini, penulis coba menguraikan hal tersebut.
Amerika Serikat
Dengan adanya China’s Maritime Silk Road Initiave, kepentingan basis ekonomi AS matra laut ikut pula terganggu. Terlebih, AS pasca keluar dari Trans Pacific Partnerships (TPP), maka praktis pengaruh Washington dalam menjaga kepentingan ekonomi di kawasan menjadi berkurang, jika tidak ingin dikatakan hilang.
Di lain hal pula, penguasaan AS dalam Sea Lanes of Trade (SLoT) dan Sea Lanes of Communication (SLoC) dalam kawasan turut juga terancam. Pasalnya China’s Maritime Silk Road Initiave hakikatnya menyasar pengendalian absolut atas beberapa selat yang termasuk dalam chocke point dunia, termasuk beberapa selat strategis yang dimiliki Indonesia.
Selain itu, visi Trump yang ingin membangun pengaruh di kawasan sebagai representasi kepentingan “free and open Indo-Pacific” juga turut terancam kelanjutannya. Oleh karenanya, AS tidak ingin mengulang kegagalannya dalam TPP dan berusaha semaksimal mungkin menjadikan Quad ini sebagai ‘anak tangga’ dalam memuluskan visi dari Indo-Pasifik.
Terminologi dari Indo-Pasifik itu sendiri sebagai istilah baru yang bukan hanya menggantikan kawasan Asia-Pasifik secara penyebutan maupun cakupan geografis, namun juga perluasan makna seperti distribusi kekuasaan antar state actor dan struktur kekuatan di kawasan.
India
Sedangkan bagi Rezim Narendra Modi, manuver Cina melalui China’s Maritime Silk Road Initiave tentu menjadi hal yang sangat bersinggungan dengan eksistensi negaranya. Pasalnya, daya cakupan dari kebijakan kemaritiman Cina ini menyentuh geografis India dan berdampak masif.
Lalu hal yang menjadi dilema keamanan bagi India adalah ketika ‘tensi tinggi’ dengan Pakistan dapat dimanfaatkan oleh Cina lewat kerjasama yang akan terjalin. Karena daya cakupan dari mega proyek pembangunan infrastruktur kemaritiman ini akan memaksimalkan pelabuhan Gwadar sebagai titik sentral dikawasan Asia Tengah, yang mana berada dalam teritori Pakistan.
Dengan eksisnya Cina membangun pelabuhan tersebut, maka disaat bersamaan Cina dapat eksis pula mengendalikan kekayaan sumber daya energi yang tersedia di sepanjang kawasan Asia Tengah. Dan tentu ini akan menjadi babak baru eskalasi konflik India-Pakistan kedepan.
Australia
Adapun bagi Australia, agresifitas China’s Maritime Silk Road Initiave turut pula menganggu pengaruh ‘negeri Kangguru’ ini dalam struktur kekuatan di kawasan Oceania. Di mana kawasan tersebut adalah basis kekuatan utama pemerintah Canberra.
Untuk mengantisipasi pengaruh Cina, sebetulnya perdana menteri Turnbull pernah melakukan ‘konsensus’ dengan Cina melalui ikut serta dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Hal ini ditempuh demi menjaga eksistensi pelabuhan Darwin yang kala itu pula masuk dalam proyek kemaritiman Cina ini.
Di sisi lain, dilema keamanan Australia juga beralaskan dengan perkembangan isu China’s increasing project aid in the pacific island. Mengapa demikian? Pasalnya proyek ini akan menyasar kedaulatan bagian utara Australia.
Jepang
Shinzo Abe yang kala itu berharap dengan adanya Quad, lantas kepentingan Jepang dalam konteks keamanan konektifitas perdagangan matra laut dapat terjaga. Karena bagi pemerintah Tokyo, hampir 90% aktifitas impor melalui basis laut. Tentu, dengan adannya kebijakan maritim Cina yang ambisius, maka akan mengganggu stabilisasi kawasan yang biasa dilalui oleh Jepang, termasuk di selat Malaka.
Kemudian yang menjadi urgensi lainnya adalah ketika isu keamanan Indian Ocean, Pacific Ocean dan Laut Cina Selatan sekurang-lebihnya akan bertautan dengan China’s Maritime Silk Road Initiave. Karena itu, suka tidak suka, isu keamanan tradisional kawasan terkait Laut Cina Selatan akan kembali muncul ke permukaan dengan intensitas konflik yang semakin kompleks.
Efektifkah Quad?
Setelah melihat konfigurasi antar kepentingan yang sekaligus menjadi dilema keamanan setiap negara, maka hal selanjutnya yang layak dicermati adalah ‘bagaimana efektifnya aliansi keamanan ini’. Karena lagi-lagi, permasalahan kohesifitas adalah tantangan dari setiap pembentukan aliansi. Seperti diketahui, dalam setiap aliansi yang didalamnya terdapat berbagai aktor negara dengan berbagai power dan national interests.
Secara kasat mata, tentu dominasi AS akan berbicara banyak dalam setiap konsensus yang akan terbentuk kedepannya. Trump dengan tipikal pemimpin yang begitu ofensif-nya tidak akan melewatkan setiap interkasi yang dapat menjamin kepentingan besarnya, yaitu menjadikan Indo-Pasifik sebagai ruang hidup baru AS.
Menjadi hal yang menarik ketika muatan isu yang jadi kesepakatan bersama antar negara dalam Quad ini, lalu kemudian tidak hanya sebatas kepentingan untuk mengamankan stabilisasi keamanan kawasan. Namun lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan jika Quad ini sebagai langkah AS guna meneruskan ambisi membentuk sistem internasional yang bersifat unipolar. Just wait and see.
