Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI)
Inti dari mbalelo-nya para anggota DPR dari KIH simpel saja. Dalam kurun waktu yang cukup lama, setidaknya sejak 2004, para pemain lama DPR yang sekarang tergabung di KIH, selalu pegang kunci gudang. Sehingga selain mendapat perolehan dari lumbung harta DPR yang ada di gudang yang namanya Banggar (Badan Anggaran), sekaligus juga yang berwenang memutuskan alokasi anggaran.
Sekarang, akibat dari kemenangan mutlak KMP dalam menguasai pimpinan DPR hingga komisi, baru sadar kalau sekarang mereka bukan juru kunci gudang kayak dulu lagi. Masalah tambah runyam, karena sekarang muncul kekuatan baru, yang bernama Gerindra, yang semua tahu arahan kebijakan strategis langsung di tangan Prabowo.
Meskipun pada akhirnya Prabowo-Gerindra maupun KMP pastinya akan kompromi dengan KIH, namun para pemain lama di KIH tetap saja merasa cemas karena belum bisa menebak atas dasar skema apa kompromi tersebut hendak dicapai.
Tipologi Prabowo lah yang paling mengkhawatirkan bagi elemen-elemen lama DPR, karena semodel Prabowo pastilah kompromi tersebut akan dibangun atas dasar kerangka kebijakan baru DPR untuk menjalankan tiga fungsi pokok DPR (Legislasi, Pengawasan dan Budgeting) secara maksimal. Seraya mengeliminasikan berbagai praktek-praktek kongkalingkong yang mengarah pada korupsi berjamaah para anggota Dewan seperti di masa-masa sebelumnya.
Tentu saja saya tidak bermaksud menafikan bahwa pemain-pemain lama yang dulu juga pemegang kunci BANGGAR DPR tidak ada di kubu KMP. Sehingga potensi praktek-praktek serupa bisa saja terjadi di periode 2014-2019 ini.
Namun kondisi obyektif saat ini, setidaknya kemunculan aktor-aktor baru DPR melalui Gerindra, yang tentunya mereka tahu persis Prabowo merupakan penyusun dan pengarah kebijakan strategis DPR ke depan, benar-benar menggelisahkan para anggota DPR pemain lama yang tergabung di KIH.
Masalahnya kemudian, mereka tidak mungkin mengangkat hal ini sebagai isu dari konflik mereka dengan KMP, makanya kemudian mengangkat tema yang cukup beresiko yaitu DPR TANDINGAN. Celakanya, manuver ini belakangan disadari oleh kalangan kIH sebagai blunder. Meski tujuan utama mengusung isu DPR tandingan semata untuk membuka pintu ke arah bar-gaining position, agar bisa ikutan kembali jadi pemegang kunci gudang, namun pada perkembangannya publik memandang gerakan KIH ini sebagai aksi makar atau gerakan inkonstitusional. Atau bahkan orang mengira lebih jauh lagi, yaitu mengondisikan situasi ke arah kejatuhan pemerintahan Jokowi-JK.
