Menyambung tulisan saya terdahulu soal Indonesia sebagai negara maritim, ada beberapa hal yang perlu dipertajam lebih lanjut. Sejak era Orde Baru sampai era Reformasi, sebetulnya kita belum memiliki kepedulian yang serius untuk mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang memungkinkan Indonesia bergerak menuju negara maritim. Apalagi dengan memproyeksikan dirinya sebagai negara maritim terbesar di Asia.
Bagi Isran Noor, yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kutai Timur sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di Asia bukan sekadar sebuah kemungkinan, melainkan harus segera diwujudkan. Karena itu selain perlu sebuah paradigma baru, juga perlu menanamkan sebuah kesadaran baru bahwa Indonesia sebagai negara maritim punya akar kesejarahan yang kuat sejak era kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
Dengan demikian, visi maritim harus diselaraskan dengan kebijakan strategis pereekonomian nasional yang berbasis kelautan sehingga mampu membangkitkan kembali kejayaan bahari Indonesia. Dengan demikian, kebijakan perekonomian nasional harus diarahkan untuk mengolah sumberdaya kekayaan alam dari dasar hingga permukaan lautnya, bahkan hingga lautan samudra dalam berbagai aspeknya baik ekonomi, geopolitik, maupun militernya.
Kata kuncinya adalah perlunya memiliki paradigma kemaritiman menuju Indonesia sebagai negara maritim terbesar di Indonesia.
Sudah Dirintis Sejak era Bung Karno pada 1957
Upaya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim sebenarnya sudah dimulai sejak era pemerintahan Presiden pertama RI Sukarno, dengan dibantu oleh dua orang dekatnya yaitu Muhammad Yamin dan Chairul Saleh. Maka, pada 1957 lahirlah konsepsi Wawasan Nusantara, atau yang kelak dikenal dengan Deklarasi Juanda. Konsep Wawasan Nusantara ini memandang Indonesia sebagai wilayah laut di antara pulau-pulau yang merupakan satu-kesatuan wilayah nusantara, sehingga wilayah laut tersebut merupakan satu keutuhan dengan wilayah darat, udara, dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya sebagai kekayaan nasional yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Pada 1960, Bung Karno membentuk Dewan Maritim berdasarkan Perpres No 19/1960. Dalam konsderan Perpres tersebut antara lain berbunyi: Indonesia sebagai negara maritim memiliki nilai yang unik dan sangat penting sehingga segala sesuatu yang bersangkut-paut dengan masalah maritim harus diberikan perhatian khusus dan sungguh-sungguh.
Dalam pembukaan National Maritime Convention (NMC) pada 1963, Bung Karno menegaskan bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, makmur, kuat, dan damai, maka negara harus dapat menguasai lautan. Bahkan hal itu semakin diperkuat ketika Bung Karno membuka Lemhanas pada 1965, yang mengingatkan bahwa tujuan geopolitik Indonesia adalah maritim.
Mengawal Pertahanan dan Keamanan Matra Laut
Dengan mengikuti pola pikir Bung Karno yang menegaskan bahwa tujuan geopolitik Indonesia adalah penguasaan maritim, maka Presiden Jokowi dalam menjabarkan dan mengembangkan visi maritimnya harus bertumpu pada gagasan besar mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim, seraya membangkitkan kembali semangat bahari.
Untuk itu, di aspek pertahanan dan keamanan, langkah pertama adalah mencanangkan terlebih dahulu pergeseran orientasi dari pengembangan matra darat ke matra laut, sehingga tercipta kembali superioritas Angkatan Laut Indonesia seperti di era Bung Karno.
Maka masuk akal jika pengamanan perairan laut menjadi satu diantara isu strategis dalam kerangka untuk mengawal Pertahanan dan Keamanan matra laut Indonesia, seraya untuk menjaga kekayaan ekonomi maritim kita yang begitu kaya dalam wilayah geografis Indonesia. Untuk itu, perlu pembangunan infrastruktur suprastruktur pertahanan dan keamanan maritim yang memadai. Jadi kata kunci di sini adalah, membangun infrastruktur dan suprasturktur kekuatan yang ditujukan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia.
Jokowi Harus Kritis Tanggapi Tawaran Cina Bantu Pembangunan Infrastruktur Maritim Indonesia
Menyusul pertemuan Presiden Jokowi dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi Senin 3 November, Jokowi terkesan akan mendorong Cina membantu pembangunan infrastruktur, khususnya pengembangan bidang kemaritiman. Pada tataran ini, pemerintah Indonesia harus hati-hati dan pandai-pandai untuk bermain. Apalagi ketika persaingan global antara Amerika Serikat dan Cina di sepanjang jalur sutra, yang mana termasuk di dalamnya Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, semakin meningkat skala dan intensitasnya dalam beberapa waktu belakangan ini.
Informasi yang berhasil dihimpun oleh tim riset Global Future Institute, dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi sempat menyinggung tentang Silk Road Economic Belt (SERB) in Asia dan Maritime Silk Road Point (MSRP). Bayangkan jika Indonesia begitu saja menerima skema kerjasama pembangunan infrastruktur kemaritiman berdasarkan skema SERB dan MSRP, maka Cina akan membantu pembangunan infrastruktur di pulau-pulau besar di Indonesia. Sebagai investor, Cina pada perkembangannya ke depan akan menguasai akses pelabuhan-pelabuhan dan galangan kapal di Indonesia.
Berdasarkan pada tawaran kerjasama Cina berdasarkan skema SERB dan MSRP, apakah kerjasama tersebut bersifat saling menguntungkan antara Indonesia dan Cina? Ini penting mengingat kenyataan bahwa Cina memang mempunyai sasaran strategis menguasai wilayah-wilayah yang berada di jalur Laut Cina Selatan, yang merupakan Jalur Sutra Maritim. Untuk menguasai Jalur Sutra Maritim, Cina punya doktrin kemaritiman yang dikenal dengan String of Pearl.
Jika tawaran Cina berdasarkan skema SERB dan MSRP tersebut disetujui mentah-mentah oleh Presiden Jokowi, maka pembangunan dan pengembangan infrastruktur maritim tersebut justru kontra produktif dari tujuan strategis kita untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan maritim Indonesia.
Tentu saja perlu analisis dan penilaian yang kritis terkait permintaan Cina untuk mengaitkan rencana Poros Maritim pemerintahan Jokowi-JK dan Jalur Sutra Maritim Cina. Ketika sasaran strategis Jalur Maritim Cina bertumpu pada strategi String of Pearl yang tujuan strategisnya adalah penguasaan wilayah-wilayah yang punya nilai strategis secara geopolitik di kawasan Asia Tenggara, Poros Maritim dan Pembangunan Tol Laut semata-mata didasarkan pada gagasan pembangunan ekonomi dan proyek pembangunan infrastruktur bidang kemaritiman. Dalam hal pembangunan tol laut misalnya, tujuan sesungguhnya hanya sebatas untuk meningkatkan jalur armada angkut kargo laut antar pelabuhan.
Jika skema kerjasama Indonesia-Cina seperti ini, maka Indonesia di masa depan akan berada pada pihak yang dirugikan. Karena melalui skema SERB dan MSRP, secara geopolitik Cina akan menguasai Indonesia secara bertahap melalui matra ekonomi.
Akibatnya, di tengah persaingan global yang semakin menajam antara Amerika dan Cina di matra politik, militer dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, posisi tawar Indonesia justru malah semakin melemah. Dan akan menjadi sasaran perebutan pengaruh antara kedua negara adidaya tersebut.
Bagi negara-negara asing, kerjasama strategis dengan Indonesia di sektor maritim memang punya nilai strategis. Sekadar ilustrasi, potensi industri berbasis maritim bernilai 1,2 Triliun dollar Amerika Serikat per tahun.
Wajar jika beberapa negara adidaya, berebut pengaruh untuk menguasai sektor maritim Indonesa dengan memanfaatkan program penguatan sektor maritim sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Jokowi.
Adapun penguatan sektor maritim memang sudah dicanangkan oleh Menteri Koordinasi Kemaritiman Indroyono Susilo kepada pers beberapa waktu lalu. Konsep penguatan sektor maritim bertumpu pada ketersediaan kapal-kapal besar yang rutin hilir mudik dengan frekuensi tinggi dari ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Papua, atau dari ujung utara sampai ujung selatan Indonesia. Melalui penerapan konsep ini, diharapkan ada peningkatan frekuensi perdagangan antarpulau dan antardaerah.
Selain itu, Menko Kemaritiman Indroyono juga mencanangkan perlunya pembangunan infrastruktur yang mendahului pembangunan Tol Laut sebagaimana yang menjadi program unggulan Jokowi. Seperti misalnya dengan memperkuat jalur utama pelayaran. Untuk itu, Menko Indroyono menekankan ada empat pelabuhan yang perlu segera dibangun di empat titik jalur utama pelayaran dari barat hingga timur Indonesia, yaitu Belawan, Jakarta, Makasar, dan Sorong.
Yang tak kalah penting terkait program pembangunan sektor maritim adalah kesiapan industri nasional kita. Maka dari itu, pembangunan memperkuat sektor maritim harus bersinergi dengan kementerian-kementerian lain khususnya ekonomi. Karena pada perkembangannya kemudian, hal ini menjadi tantangan untuk mengembangkan ekonomi kelautan. Yang itu berarti, seluruh kegiatan ekonomi akan dipusatkan di beberapa wilayah pesisir dan di lautan. Sehingga mau tidak mau, para pemangku kepentingan ekonomi kelautan akan memusatkan perhatiannnya pada beberapa sektor seperti perikanan, industri pengolahan, bahari, dan sebagainya.
Mengingat luasnya lingkup pembangunan sektor maritim dan kelauatan, nampaknya terlalu riskan jika pemerintah Indonesia hanya mengandalkan pada ajakan bantuan kerjasama dari Pemerintah Cina.
Skema BRICS Jauh Lebih Menguntungkan Indonesia
Skema tawaran kerjasama Cina kepada Indonesia melalui SERB dan MSRP, memang menjadi sebuah pola baku Cina untuk mengedepankan kerjasama government to government dalam kerangka kerjasama bilateral. Dalam perhitungan Cina, pola kerjasama bilateral akan jauh lebih menguntungkan negara tirai bambu tersebut untuk mengatur dan mengendalikan negara mitra-nya, termasuk Indonesia.
Untuk Cina yang sangat menguasai Perang Asimetris dalam menaklukkan negara sasaran dengan mendayagunakan matra ekonomi dan sosial-budaya, pola kerjasama bilateral ala SERB dan MSRP menjadi sarana yang efektif untuk menguasai negara sasaran. Seperti yang sedang coba dilakukan terhadap Indonesia menyusul kedatangan Menteri Luar Negeri Wang Yi.
Maka dari itu, Indonesia harus memanfaatkan momentum ajakan kerjasama Cina tersebut, dalam kerangka yang jauh lebih strategis, yaitu dengan menawarkan kontra skema yaitu kerjasama pembangunan infrastruktur dalam kerangka kerjasama ala BRICS (Brazil, Russia, India dan South Africa). Mengapa jauh lebih strategis dan menguntungkan bagi Indonesia?
Karena skema kerjasama ala BRICS, yang tentunya tidak sekadar mengikutsertakan Cina, melainkan juga Rusia, didasarkan pada gagasan untuk membentuk aliansi strategis antar negara-negara berkembang. Melalui skema kerjasama ala BRICS, termasuk juga dalam kerangka membangun kembali kejayaan maritim Indonesia, Indonesia akan mempunyai beberapa alternatif pertimbangan dalam rangka menyusun rencana-rencana strategis bersama, yang tidak sekadar untuk memperkuat kepentingan Indonesia, melainkan juga untuk memperkuat persekutuan negara-negara berkembang, sehingga bisa menjadi kekuatan penyeimbang di tengah-tengah dominasi Amerika dan Uni Eropa di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.
Melalui skema BRICS, Indonesia bisa menyerap inspirasi dari Rusia yang mampu dan berhasil memadukan pembangunan ekonomi dengan visi geopolitik Rusia. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, Indonesia bisa menyerap inspirasi dari Rusia terkait dengan Proyek lintas perbatasan yang menghubungkan Timur dan Barat sebagai upaya membangun dampak positif dan menguntungkan bagi koneksitas berskala global. Yang mana, pembangunan ekonomi di Siberia, wilayah Rusia Timur, dijadikan landasan untuk menjadikan Siberia yang semula merupakan “halaman belakang” menjadi “halaman muka” karena Siberia merupakan pintu gerbang Rusia ke Asia Pasifik melalui jalur timur.
Agar bisa mempertimbangkan gagasan kerjasama dalam skema BRICS, para elit politik dan berbagai elemen strategis bangsa, khususnya stakeholder kemaritiman di Indonesia, harus mengenali terlebih dahulu nilai strategis dari beberapa wilayah di Indonesia secara geopolitik.
Pada tingkatan yang lebih praktis dan teknis, Rusia jelas merupakan rujukan yang jauh lebih handal terkait bantuan pengembangan industri maupun teknologi. Apalagi beberapa waktu lalu, dalam sebuah Konferensi antar Kamar Dagang dan Industri antar negara-negara APEC di Hongkong, Rusia sempat menawarkan Program Transfer Technologi Fund kepada negara-negara berkembang yang tergabung dalama APEC. Sayangnya, Pemerintahan Presiden SBY tidak merespon tawaran strategis Rusia sebagaimana yang diharapkan.
Melalui Skema BRICS, yang mana Rusia akan punya peran yang sama strategisnya dengan Cina, Indonesa akan punya beberapa rujukan dan opsi perbandingan. Mengingat fakta bahwa Rusia sangat berpengalaman dalam pembangunan bidang industri, kiranya Pemerintahan Jokowi akan bisa memanfaatkan bantuan dan bimbingan dari Rusia terkait pembangunan di sektor marikultur atau budidaya laut, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, serta industri dan jasa maritim.
Ini cukup beralasan karena sampai saat ini, dari 11 sektor tersebut, baru 20 persen yang termanfaatkan karena keterbatasan teknologi dan sumberdaya manusia. Pada tataran ini, kerjasama Indonesia dengan melibatkan Cina dan Rusia berdasarkan Skema BRICS, Indonesia bisa menyerap pengalaman dan keahlian kedua negara adidaya tersebut secara lebih strategis dan menguntungkan kedua belah pihak.
Selain itu, melalui skema BRICS, meski Cina dan Rusia tetap menjadi induk dari pola kerjasama strategis ini, namun Indonesia bisa mengikutsertakan beberapa negara berkembang yang terjalin dalam kerjasama model ini, untuk mengajukan usulan bersama terhadap Cina dan Rusia sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan dan win-win solution.
Gagasan ini amat penting bagi Indonesia terkait kerjasama internasional bidang maritim, karena makna sesungguhnya dari negara maritim adalah: Kita sadar geopolitik bahwa negeri kita ini punya kekayaaan alam tanpa batas di dasar laut. Bukan sekadar negara kelautan bahwa Indonesia itu secara fisik negri dekat laut, dikelilingi laut, atau terhubung dengan laut. Sehingga ketika melakukan kesepakatan strategis dengan negara-negara mitra, kita tahu persis apa kekuatan dan keunggulan kita secara geopolitik. Kita mengenali geopolitical advantage kita sendiri. Sehingga kita punya posisi tawar yang tinggi di mata negara-negara mitra.
Atas dasar kerangka kebijakan strategis mengembalikan kejayaan maritim Indonesia inilah, skema kerjasama ala BRICS harus menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kerjasama strategis bidang kemaritiman dengan negara-negara asing.
Penulis adalah Pengkaji Geopolitik Global Future Institute
