Senja Imperium AmerikaAmerika

Ngobrol Bareng Ichsanuddin Noorsy tentang Insight Geopolitik di Tebb-Six Coffee, Cab Surabaya

Pengantar: Membusuk dari Dalam

Amerika Serikat (AS) kini tak sedang menuju keruntuhan, tapi membusuk dari dalam. Dan pembusukan imperium selalu dimulai —bukan soal kekalahan militer— dari kebohongan yang diulang terlalu lama hingga dianggap kebenaran. Inilah pola desepsi. Wajah nan manis namun berwatak bengis. Pada akhirnya, kebohongan itu menghantam diri sendiri. Dan memang begitulah hukum alam atas materi — menua, melemah, dan mati. JE Stiglitz memang menulis artikel berakhirnya hegemoni AS.

Inilah prolog sekaligus asumsi liar dalam obrolan kritis ini. Mari kita kaji asumsi tadi plus uji narasi.

Topeng Demokrasi, Bukan Substansi Demokrasi

Sesungguhnya AS tidak pernah mengekspor demokrasi. Ia mengekspor kepentingan, lalu dibungkus dengan diksi “demokrasi.” Itulah kekerasan simbolik. Menurut William Blum, ekspor AS yang paling mematikan adalah demokrasi. Logika Blum mudah dipahami. Karena AS bersikap multiple suitable standard dalam penerapan demokrasi liberal dan hak azasi manusia.

Hal itu tergelar dalam perspektif insight geopolitik, bahwa demokrasi yang diekspor ke pelbagai belahan dunia, sejatinya dalam rangka mengurai pasar seluas-luasnya serta mencari bahan baku semurah-murahnya pada emas, minyak, gas bumi, rare earth elements, dan unsur (geo) ekonomi lainnya.

Memang sejak PD II, setiap POTUS memegang amanat dan doktrin bahwa AS adalah pengendali tunggal kekuasaan global. Amanat ini dijalankan dengan konsisten oleh Partai Republik atau Partai Demokrat. Hanya cara dan retotiknya yang berbeda.

Retorika selidik untuk menguak petualangan geopolitik AS relatif sederhana. Misalnya:

(1) jika Libya cuma penghasil nasi kebuli, apakah ada pelanggaran demokrasi dan HAM di sana;

(2) seandainya Iran hanya produsen sandal jepit, apakah bakal ada sanksi ekonomi, proxy war, ataupun demonstrasi rusuh di Negeri Para Mulah; dan lainnya.

Implikasi demokrasi sebagai topeng (bukan nilai) adalah — tatkala rakyat memilih sesuai kepentingan elit, pemilu disebut bersih dan sah. Namun, ketika rakyat memilih di luar kendali mereka, pemilu dianggap cacat, ekstrem, bahkan dicap sebagai ancaman bagi demokrasi. Ya. Kemenangan Morsi di Mesir adalah contoh penyelenggaraan demokrasi yang tidak sesuai dengan subjektif Washington dan Tel-Aviv. Da ia pun digusur

Jadi, demokrasi di AS itu bukanlah kekuasaan rakyat. Tidak pula implementasi kedaulatan kemanusiaan yang beradab. Ia sekadar ritual empat tahunan untuk menyenangkan dan menenangkan rakyat, sedang realitas keputusan dirumuskan dalam ruang tertutup oleh bankir, oligarki industri strategis (militer), korporasi energi, industri kesehatan, oligarki teknologi dan lain-lain. “Inilah demokrasi palsu.” Silakan rakyat berpendapat bebas, tetapi tidak akan mengubah apa pun.

Polarisasi (Memecah Belah) adalah Strategi

AS tidak “terbelah” secara kebetulan, namun ia sengaja dipecah. Polarisasi itu mesin kekuasaan. Rakyat dibuat saling membenci, menyerang — supaya abai siapa sebenarnya yang menjarah, agar kemarahan horizontal menutupi penindasan vertikal (struktural). Dengan demikian, selama rakyat bertengkar antara satu sama lainnya atas nama kebebasan, para elitnya hidup minim ancaman untuk dijatuhkan. Ini logika imperium. Rakyat dibelah agar tidak pernah bersatu melawan penguasa.

Utang: Bukti Kehancuran Ideologi

Utang puluhan triliun dolar bukanlah sekadar angka. Secara tersirat, itu pengakuan atas kegagalan sistem. Secara tersurat, AS kini tidak lagi hidup dari produksi, tak lagi berkarya/inovasi, tidak lagi kerja nyata, melainkan eksis dari pencetakan uang, spekulasi, dan pemerasan global melalui dolar. Ini bukan kapitalisme sehat, namun parasitisme imperium. Dan semua parasit pasti mati ketika inangnya tak lagi memberi makan. Hal ini mulai terbukti — ketika dedolarisasi yang diprakasai BRICS dan Global South kian menguat, imperium pun mulai gelisah.

Setiap musuh imperium AS, pasti terancam diembargo ekonomi dan aset dibekukan. Dolar AS menjadi senjata sakti selama hampir 80 tahun. Indonesia adalah salah satu korbannya sehingga ia mengidap kerentanan kedaulatan, karena selalu menghadapi “7-i” (invasi, intervensi, infiltrasi, interferensi, indoktrinasi, intimidasi, dan inflasi). Hasilnya? Instability (krisis kepercayaan publik) dan impoverishment (pemiskinan struktural).

Perang: Bisnis Akhir Imperium Yang Sekarat

Imperium yang kuat akan membangun martabat bangsa. Tapi, imperium rapuh akan mengebom, “menculik”, dan menciptakan konflik sebagaimana “diajarkan” oleh Donald Trump di Iran, Venezuela, Greenland dan lain-lain.

Ia membutuhkan perang — seperti pecandu membutuhkan narkoba. Atau, masyarakat AS yang membutuhkan fentanil. Boleh dicatat, perang bukan untuk menang, tetapi untuk menunda sakau kehancuran. Seperti Perang Dunia II dahulu, itu cara AS melepas diri dari jerat Great Depression 1930-an. Sekaligus mengambil dominasi ekonomi Eropa. Karena usai perang, ekonominya justru menggeliat, bahkan menjadi ekonomi terkuat di dunia pasca-perang.

Jadi, setiap konflik baru bukan tanda kekuatan, melainkan kepanikan elit yang khawatir pamor dominasinya melemah. Mereka akan berkata: “Ini demi keamanan.” Padahal aslinya: “Ini demi kelangsungan kekuasaan kami.”

Jadi, wujud tidak jujur dan arogan itu dilakukan untuk memenuhi keserakahan. Ini memang watak materialisme. Secara tidak langsung, hal itu dicontoh Jepang, Korea Selatan, dan Singapura ke lingkup eksternal.

Senjata Makan Tuan: dari Demokrasi ke Otoritarianisme

Selama puluhan tahun, AS memecah negara lain, ia mendanai oposisi, menciptakan kekacauan, lalu masuk sebagai “penyelamat”. Itu pola invasi dan intervensi. Nah, resep itu kini dipakai di internal negeri. Kekerasan negara terhadap rakyat sendiri bukan kecelakaan. Ini potret fase akhir imperium. Ketika negara tidak lagi dipercaya, maka ketakutan dijadikan alat. Dan false flag bukan teori baru, itu cara lama kekuasaan akibat minim legitimasi.

Ketika demokrasi gagal melindungi kepentingan para elit, maka demokrasi akan ditumbalkan, dikorbankan — diganti dengan otoritarianisme. Memang, otoritarian kini tak lagi datang dengan tank dan/atau asap mesiu, tetapi melalui narasi klise. Kondisi darurat, misalnya, atau kepentingan nasional terganggu, isu ancaman internal dan lainnya. Dan rakyat yang ketakutan akan mohon “ditindas”, dan penguasa datang lalu mengklaim sebagai penyelamatan. Begitu tiktok bermainnya.

Matinya Makna Negara

Imperium tidak mati karena serangan musuh. Ia akan mati karena rakyat tidak lagi percaya. Mewabahnya narkoba, misalnya, atau sempitnya lapangan kerja, bunuh diri marak, daya beli melemah, ataupun kekerasan — adalah cermin kondisi dan jerit rakyat yang kehilangan harapan. Ini pertanda bahwa mimpi serta visi nasional meredup —di ambang senja— bukti sistem negara tidak beroperasi optimal. Bukankah negara itu alat dan prasarana rakyat guna meraih mimpi dan cita-citanya?

Dan negara yang menghancurkan makna hidup warganya — tidak perlu dihancurkan dari luar. Ia akan membusuk dari dalam.

Simpulan: Amerika Bukanlah Korban, Dia Justru Pelaku

AS nantinya, bukan korban sejarah. Ia adalah produk logis dari materialisme yang turunannya adalah imperialisme. Itu didesain sesuai dengan hasrat tidak jujur, arogan, serakah, dan gandrung dengan fantasi kehidupan. AS tak akan runtuh dengan sebuah ledakan. Namun menyusut, retak, kehilangan pengaruh, dan akhirnya menjadi bayangan dari klaimnya sendiri.

Sejalan dengan proses menua dan melemah, hal itu benar-benar terjadi kelak. Namun, publik global tidak kehilangan penjaga kedamaian dan kesejahteraan global. “Polisi Dunia” atas nama sistem yang adil dan aktor yang kompeten pasti muncul. Dunia akan kembali bernapas normal setelah satu imperium berhenti mencekiknya.

Pertanyaan pamungkas di ujung catatan ini, “Apakah akan datang imperium pengganti dengan (pola sama) kemasan berbeda, ataukah dunia akan menemukan tatanan baru yang lebih fair, adil dan beradab?”

Patut dicatat, segala sesuatu —kekuasaan— pasti digilir dan dipergilir.

Wait and see!

M Arief Pranoto, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)