Indonesia Harus Menentang Keanggotaan Ukraina di Forum Pertemuan Eropa-Asia (ASEM)

Bagikan artikel ini

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)

Pertemuan Asia-Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Asia-Europe Meeting (ASEM) merupakan forum yang dibentuk untuk membahas berbagai masalah dan isu strategis terkait negara-negara Eropa dan Asia. Baik politik, ekonomi, strategi pertahanan, kebudayaan dan lingkungan hidup.

Sayangnya dalam Konferensi Tingkat-Tinggi (KTT) ASEM November mendatang, Amerika Serikat berencana memaksakan kehendaknya dengan mendukung keanggotaan Ukraina sebagai anggota forum ASEM.

Jika hal ini benar-benar terjadi  dalam forum KTT ASEM ke-21 pada November mendatang, Indonesia yang menganut politik luar negeri yang Bebas dan Aktif sejak 1948, sudah seharusnya menyatakan protes dan keberatannya pada forum yang sejatinya sangat penting dan strategis bagi kepentingan negara-negara di kawasan Asia dan Eropa.

Betapa tidak. Dengan mendorong dan mendukung keanggotaan Ukraina yang sedang bermasalah dan mengalami hubungan yang buruk dengan Rusia, maka AS pada perkembangannya telah menyeret forum ASEM sebagai ajang Proxy War atau Perang Perpanjangan Tangan antara kubu AS-Uni Eropa  versus Cina-Rusia.

Ukraina, yang semasa Perang Dingin antara AS dan Blok Barat versus Uni Soviet/Rusia semasa Perang Dingin, merupakan bagian dari Uni Soviet, sejak berakhirnya Perang Dingin pada pada awal 1990-an, telah memerdekakan dirinya sebagai negara bangsa yang lepas dari ikatan dengan Rusia. Sehingga sejak saat itu, Ukraina dalam orientasi dan haluan politik luar negerinya, mengambil kebijakan luar negeri yang pro AS dan Blok Barat.

ASEM didirikan pada 1996 di Bangkok, Thailand,  atas prakarsa dari Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong sewaktu menjabat selaku Ketua ASEAN (Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara). Yang mana 16 negara anggota Uni Eropa dan 7 anggota ASEAN plus Jepang, Cina dan Korea Selatan. Kemudian pada 2004 lalu, keanggotaan ASEM bertambang dengan bergabungnya Kamboja, Myanmar dan sekitar 10 negara yang tergabung dalam Uni Eropa.  Bahkan tidak sampai di situ saja. Bulgaria, Romania, India, Mongolia, dan Pakistan juga ikut bergabung dalam KTT ASEM di Helsinki pada 2006.

ASEM dirancang sebagai forum pembicaraan informal antara negara-negara Eropa dan Asia. Pertemuan para menteri berlangsung setiap tahun, sedangkan pertemuan pada tingkat para kepala pemerintahan/negara dalam forum KTT diadakan setiap dua tahun (sejak 1996), dengan tempat bergiliran antara Eropa dan Asia.

Maka itu, Global Future Institute (GFI) mendesak pemerintahan Jokowi-JK, khususnya kementerian luar negeri, agar mengambil sikap yang jelas menentang manuver diplomatik AS mendukung keanggotaan penuh Ukraina pada forum ASEM tersebut. Sebab jika Ukraina menjadi anggota penuh ASEM, berarti AS akan memanfaatkan keanggotaan Ukraina untuk menghadapi pesaing utamanya di arena global saat ini, yaitu Rusia.

Jelasnya, AS akan menjadikan Ukraina sebagai alat politik luar negeri AS untuk menggolkan kepentingan-kepentingan strategisnya di forum ASEM. Inilah hidden agenda AS dan sekutu-sekutunya dari Uni Eropa di balik dukungannya terhadap keanggotaan Ukraina di forum ASEM. Hal ini, tentu saja tidak ada hubungannya dengan kepentingan nasional Indonesia. Dan bisa dipastikan sama sekali tidak ada manfaatnya bagi Indonesia.

Sehingga sangat logis dan masuk akal bagi pemerintah Indonesia, utamanya Kementerian Luar Negeri, untuk menentang manuver diplomatik AS mendukung keanggotaan Ukraina di forum ASEM. Selain Ukraina akan menjadi alat politik luar negeri AS, Ukraina juga masih menghadapi berbagai konflik di dalam negerinya sendiri. Termasuk manuver Ukraina untuk memperalat suku Tatar yang beragama Islam di Krimea, dengan mendukung mereka sebagai Gerakan Separatisme berbasis agama dengan memanfaatkan forum negara-negara berpenduduk Muslim seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Hal ini tidak lepas dari motif Ukraina agar Krimea yang sudah menyatakan diri bergabung dengan Rusia pada 2014, dapat kembali bergabung dengan Ukraina. Sehingga ketika Ukraina dengan dukungan AS dan negara-negara Blok Barat memanfaatkan forum ASEM untuk mengangkat isu Krimea atau Gerakan Separatisme suku Tatar agar Krimea kembali dalam orbit pengaruh Ukraina, maka forum ASEM tak terhindarkan lagi akan menjelma menjadi Arena Proxy War antara Rusia versus Ukraina yang mendapat dukungan penuh dari AS dan Uni Eropa. Maka dengan demikian, forum pertemuan ASEM tidak akan menjadi forum negara-negara Asia dan Eropa yang netral dan obyektif. Hal ini, jelas bertentangan dengan kebijakan luar negeri RI yang bebas dan aktif.

Sejak awal berdirinya, ASEM merupakan forum lintas kawasan untuk menciptakan  kerjasama dengan saling menghormati masing-masing anggota sebagai bangsa yang setara dan saling menguntungkan di antara negara-negara yang tergabung di ASEM.

Saat ini  keanggotaan ASEM  sebagai forum kerjasama dialog dan kerjasama antar kawasan Asia dan Eropa yang ditujukan untuk menciptakan kemitraan dan kemajuan Asia-Erpopa, sudah semakin berkembang pesat, dengan jumlah anggota yang terdiri dari  21 negara Asia dan 30 negara Eropa.

Maka dari itu, sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah dan segenap komponen strategis bangsa, untuk menentang manuver AS dan Uni Eropa menggiring forum ASEM sebagai alat politik luar negeri yang hanya menguntungkan salah satu dari blok yang terlibat dalam persaingan global saat ini.

Mengingat negara-negara yang terlibat dalam mendukung prakarsa AS mendukung keanggotaan Ukraina di forum ASEM, maka merupakan momentum yang bagus bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia dan ASEAN, untuk merapatkan barisan dan satu sikap: Menentang keanggotaan Ukraina di forum ASEM.

Facebook Comments