Kalangan Pemerintah Maupun Para Ahli Sudah Mengajukan Masalah Kedaulatan Udara Kepada Presiden SBY dan Jokowi, Namun Tetap Tidak Digubris

Bagikan artikel ini

Komentar Dr Ponny Anggoro, terhadap Artikel Adi Ketu Berjudul:

Ketika Isu Kedaulatan Udara Hanyalah Basa Basi

Isu ini sudah lama jadi bahan seminar banyak instansi sejak akhir tahun 1990an. Singapore sudah lama kuasai air traffic control Indonesia sejak didirikannya Air traffic control oleh pemerintah Inggris di Singapore pada1946.

Saat itu Indonesia ditawari untuk mensahkan air traffic control bersama Singapura dan Malaysia tapi Indonesia tidak hadir karena tak punya peralatannya. Maka sejak itu Singapura  sebagai bagian dari negara protektorat Inggris yang berkuasa atas wilayah udara Indonesia.

Pun sampai didirikannya International Civil Aviation Organization oleh Singapura. Sehingga setiap kali ada penerbangan di wilayah Indonesia ditarik pajak pembayarannya oleh Singapura.

Sekarang kalua tidak salah tinggal wilayah Kepri dan Natuna sebagai bagian wilayah Selat Malaka di atas 5000 feet kalau tidak salah yang masih dikuasai Singapura.

Namun tetap saja Singapura yang dibayar pajaknya oleh semua penerbangan yang melintasinya.

Dispute/pertikaian Singapura-Malaysia lebih panas. Itulah sebabnya kemudian Singapura menawarkan Single market ASEAN on aviation di semua anggota ASEAN tentu termasuk Indonesia dan Malaysia, tapi sebenarnya justru cara Singapura untuk lebih kuasai aviation ASEAN.

Beberapa kali Kepala Staf Angkatan Udara, Panglima TNI, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan para ahli termasuk Kusnanto Anggoro sudah mengajukan masalah ini ke presiden SBY namun tak digubris. Sedangkan presiden Jokowi dari sejak  awal terpilih pada 2014-2015 hanya sekadar janji tapi sampai sekarang juga diam saja.

Dr Ponny Anggoro, Pemerhati masalah-masalah sosial-politik. Tinggal di Depok, Jawa Barat

Facebook Comments