Membaca Pokok-Pokok Geostrategi Cina di Jalur Sutra (2)

Bagikan artikel ini

Elaborasi dua ideologi besar dunia itu, memang menumbuhkan ekonomi dalam skala tertentu di satu pihak, namun di pihak lain menimbulkan masalah terutama kesenjangan sosial dan pengangguran. Mungkin itulah efek mitra ganjil sebagaimana isyarat Navarro di muka. Kenapa begitu, ciri ekonomi komunis itu yang super kaya adalah (elit) negara, tetapi sebagian besar rakyatnya “miskin”, sebaliknya ciri ekonomi kapitalis yang berkelimpahan cuma segelintir elit partikelir/swasta, sedang mayoritas lainnya sesuai standar bahkan tidak sedikit yang di bawah standar alias melarat.

Selaju apapun ekonomi Cina dengan model one country and two system, bahwa 1,6 miliar populasinya mungkin hanya sedikit menikmati kue ekonomi. Cuma elit negara dan segelintir kelompok partikelir saja. Konsekuensi logisnya, selain kesenjangan sosial menganga lebar, masalah permanen adalah ledakan penduduk. Bagi Cina, kondisi tersebut mutlak harus diletak pada risk appetite (selera risiko) yang wajib diwaspadai. Risk appetite itu kesediaan sebuah organisasi/negara menerima risiko berbasis sumber daya yang ada. Pertanyaan menarik muncul, “Bagaimana strategi Cina di era Xi Jinping mengantisipasi kemungkinan dan dampak munculnya bom molotov?”

Gagasan Cina menggelar One Belt One Road (OBOR) atau kini diubah istilahnya menjadi Belt and Road Initiative (BRI), ataupun kerap disebut Jalur Sutra Abad ke 21 (agar lebih praktis, selanjutnya kita tulis OBOR saja) merupakan ide cemerlang. Itulah kecerdasan Xi Jinping merumus visi misi dan keberanian menetapkan tujuan yang ambisius.

Program OBOR atau Jalur Sutra Abad ke 21, selain bisa menghapus setiap kemungkinan risiko, ia diharapkan juga dapat meminimalisir dampak atas dua masalah utama di internal —ledakan penduduk dan lapangan kerja— di Cina.

Kuat disinyalir bahwa gagasan OBOR terbidani atas rekomendasi Chungkuok Tiangshi, ajaran leluhur yang berbunyi: “Hanya negeri Cina di bawah langit, sedang negeri lainnya di bawah Cina”.

Bagaimana implementasi OBOR di panggung politik global? Secara kuantitas, ia mentarget 70-an negara di sepanjang dan seputaran Jalur Sutra terutama kawasan kaya akan energi dan mineral. Skemanya kelak, bahwa kawasan tadi akan dijadikan ‘negara-negara boneka’ demi kepentingan nasional Cina dan implementasi dari dogma Chungkuok Tiangshi: “Semua negara di bawah Cina”.

Apabila Commonwealth —kelompok negara ex jajahan Inggris— beranggotakan 53 negara, sejak OBOR dilaunching Xi, ia telah merekrut 60-an negara. Jika merujuk target, tinggal beberapa negara lagi. Tetapi untuk kualitas komitmen serta soliditas, meski Commonwealt lebih sedikit namun dalam hal keduanya (komitmen dan soliditas) dirasa lebih unggul dibanding OBOR baik pada hubungan ekonomi, contohnya, maupun pakta pertahanan. Maka Inggris berani keluar dari Uni Eropa (UE) —British Exit alias Brexit— selain ia kembali ke nasionalisme dan konstitusi kerajaan, juga memberdayakan nasionalisme kawasan dan solidaritas Commonwealth. Kenapa? Tidak adanya kejelasan komitmen di UE, bahkan sering sesama anggota justru saling bantai bila terkait kepentingan nasional masing-masing (currency wars).

Sekali lagi, kendati OBOR menang jumlah tetapi untuk kualitas newtwork diragukan. Kenapa begitu, selain terdapat gangguan eksternal terutama Paman Sam yang telah terusik hegemoninya, ada beberapa negara target di sepanjang Jalur Sutra mulai ‘terbangun’ dan sadar diri atas imperialisme gaya baru yang tengah ditebar oleh Cina. Negara dimaksud ialah Malaysia, contohnya, atau Maladewa, Thailand dan lain-lain. Agaknya beberapa negara di Asia Pasifik dan Afrika juga mulai bangun dan sadar diri ketika telah terjerumus dalam jebakan utang (debt trap), kemudian menyesali diri setelah Cina mengakuisisi aset-aset strategis negara satu per satu, atau bahkan memberlakukan mata uang Cina (yuan) di negara mereka. Ini yang tengah berlangsung.

Jika strategi perang dagang Cina adalah Harga Cina, apabila kunci Harga Cina ialah produksi massal, maka strategi kunci OBOR adalah “kontruksi massal” yakni pasukan insinyur dan tenaga kerja guna membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, waduk, pabrik, gedung dll. Inilah skema investasi asing bertajuk Turnkey Project Management (TPM) yang kerap digunakan oleh Cina hampir di semua negara di sepanjang Jalur Sutra Abad ke 21. TPM adalah skema investasi asing yang bercirikan bahwa mulai dari uang, material, manajemen, marketing, tenaga ahli, dan seterusnya bahkan hingga kuli atau pekerja kasar diboyong langsung dari Cina. Kelompok negara pengutang nantinya cuma menerima “kunci” ketika proyek selesai dengan segala konsekuensi sesuai perjanjian.

(Bersambung ke Bag-3)

M Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)

Facebook Comments