Sekilas Perjuangan Bangsa dan Trah Anak Kandung Revolusi

Bagikan artikel ini

M Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)

Telaah Geopolitik

Dalam sejarah perjuangan Indonesia, terdapat unsur-unsur/elemen pokok dari persatuan dan kesatuan bangsa yang dahsyat lagi sangat ditakuti oleh musuh (kaum penjajah asing). Unsur dimaksud ialah TNI, Polri (meski kala itu masih embrio), kemudian unsur ulama dan unsur pribumi/rakyat. Itulah elemen pokok perjuangan dan persatuan bangsa yang dianggap sebagai anak-anak kandung revolusi. Sekali lagi, TNI, Polri, ulama, dan rakyat (atau pribumi).

Sejarah membuktikan, ketika keempat unsur/elemen tersebut bersatu-padu dalam satu gerakan (perjuangan) maka pemenang Perang Dunia ll pun, dalam hal ini Belanda, Inggris dan sekutu —yang ingin menjajah Indonesia lagi— bisa dipukul mundur oleh anak-anak kandung revolusi pada 10 Nopember 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Dan pasukan sekutu bukan cuma mundur (kalah perang) belaka, tetapi dua jenderalnya tewas dalam peperangan. Sudah barang tentu, sejarah dunia mencatat serta tidak akan melupakan kejadian memalukan tersebut. Kenapa? Sebab peristiwa tersebut, selain mencatat bahwa kekuatan semangat (jihad) lokal dan persatuan internal suatu bangsa mampu mengalahkan kekuatan eksternal terunggul apapun di muka bumi, juga yang utama adalah muncul anti-tesis atas teori perang modern yang inti bunyinya adalah: “Barangsiapa kalah jumlah dan kalah canggih peralatan perangnya, identik dengan kalah perang.” Dan agaknya, peristiwa 10 Nopember 1945 mematahkan (anti-tesis) teori perang modern tadi.

Itulah gambaran sekilas kedahsyatan empat elemen pokok bangsa apabila bersatu-padu menghadapi apa yang disebut musuh bersama (common enemy). Mungkin kala itu, tidak ada kekuatan (asing) yang mampu mengalahkan kekuatan lokal karena terbukti si pemenang PD II pun harus mundur dari medan pertempuran.

Hikmah emas yang bisa dipetik kini, selain poin Jas merah, kata Bung Karno (BK), “Jangan melupakan sejarah,” juga adalah — bahwa pertahanan negara akan maksimal apabila berdasarkan geopolitik (Lemhanas, BK, 1955). Dan geopolitik, menurut BK adalah sejarah, budaya dan filosofi. Asal usul sebuah negara, adat dan budaya serta tujuan dan cita-cita.

Tetapi agaknya — hari ini, bangsa ini seperti tuna sejarah dan abai terhadap rasa hayat geopolitiknya sendiri. Kenapa? Selain hampir tidak ada sarana dan/atau tidak dirumuskan common enemy guna mempersatuan dan menyatukan antar-keempat unsur pokok perjuangan di atas, juga kuat diduga ada upaya pecah belah (devide et impera) terhadap anak-anak kandung revolusi secara vulgar dan/atau secara senyap. Seperti adu domba antar-elemen dengan berbagai modus, baik melalui sistem, isu, stigma maupun via dogma-dogma di institusi.

Bahkan uniknya, tidak sedikit dari para anak kandung revolusi ini justru membela bahkan jatuh cinta (stockholm syndrome) kepada kekuatan luar, pemecah belah bangsa sendiri.

Tak dapat dipungkiri, bahwa musuh bersama kini dibuat samar-samar. Tidak jelas. Bahkan dimunculkan musuh-musuh imajiner yang hakikatnya justru virus daripada devide et impera itu sendiri.

Untuk melemahkan anak kandung revolusi, TNI-Polri, contohnya, dihembuskan isu tentang profesional pada masing-masing matra. Tentu gilirannya yang timbul justru ego sektoral, “Ini ranahku, itu tugasmu, itu wilayahku!” Dan lain-lain. Manakala ego sektoral di masing-masing matra adalah keniscayaan, maka mudah untuk dibentur-benturkan khususnya kalangan atau lini bawah. Padahal bicara profesionalisme, jangankan TNI-Polri yang merupakan alat negara —karena mutlak harus profesional— sedangkan tukang jahit, penjual soto, sate, dokter gigi, atau tukang listrik saja mesti harus profesional dalam bidangnya. Dan bila tidak, mereka akan ditinggal oleh para pelanggan. Jadi, profesionalisme adalah hal wajib pada suatu profesi. Tidak perlu terlalu diagungkan, tak usah slogan, atau didogmakan, dan lain-lain oleh karena penggebyaran slogan bisa berefek kuat mengentalkan ego sektoral di masing-masing matra. Tatkala yang menonjol profesionalitas semata, maka jangan berharap ada kerjasama, kolaborasi, atau sinergi secara tulus harmonis. Bisa timbul intip-intipan. Ada saling curiga, dan seterusnya kekompakan mungkin terjadi secara personal, formalitas, tetapi ketika menginjak ke ranah tugas akan cenderung muncul kembali ego (sektor) masing-masing.

Retorikanya adalah, “Apakah penggebyaran profesionalisme secara gegap gempita justru merupakan virus lembut guna melumpuhkan soliditas TNI-Polri; bukankah ketika mengusir common enemy dahulu anak-anak kandung revolusi tidak berbicara perihal profesionalitas masing-masing?”

Sekarang membahas unsur ulama dan rakyat yang juga elemen pokok dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memecah belah ulama dan/atau umat mayoritas contohnya, ditebar isu konflik antar-mazhab, atau isu Islam Jawa, Islam Arab, dan lain-lain. Isu-isu dimaksud relatif sukses membuat kegaduhan serta membelah rakyat mayoritas pada posisi saling berhadap-hadapan. Pro Anu, pro Nganu, gua cebong – loe kampret, dan banyak tagar lain. Narasinya, bila tidak masuk golongan ini, mereka termasuk kelompok intoleransi, dan lain-lain namun kalau masuk kelompok itu mereka pro kebhinekaan, pro Pancasila. Stigma itu yang melekat serta terus dilekatkan pada segenap anak bangsa seakan-akan itulah permasalahan bangsa, padahal cuma residu bahkan virus atas “praktik pecah belah” yang diletak pada sistem (politik) konstitusi kita.

Tanpa disadari, kegaduhan sosial akan terus berlanjut bahkan mungkin semakin meruncing (atau bahkan meletus) pada even 2019 nanti, yakni pemilihan presiden (pilpres).

Melihat, menimbang serta mencermati hiruk serta pikuk (geo) politik di Bumi Pertiwi yang berjalan saat ini, dalam rangka mengantisipasi situasi dalam jangka pendek (1-2 tahun ke depan), kajian geopolitik merekomendasi hal-hal sebagai berikut, antara lain adalah:

Pertama, mencegah semakin tajamnya keterbelahan (sosial) bangsa sejak digelar pilpres 2014 kemarin, para pihak yang terlanjur dicap baik “cebonger” maupun “kampreter” untuk mengendalikan diri masing-masing dengan motivasi bahwa kepentingan nasional —dalam hal ini adalah kepentingan keamanan serta keselamatan negara— adalah di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;

Kedua, perlu ditinjau ulang sistem politik bermodel pilihan langsung (one man one vote) dengan segera. Mengapa? Karena selain bukan local wisdom leluhur, juga secara riil justru dinilai merupakan virus devide et impera yang ditempatkan (oleh kepentingan asing) dalam sistem negara;

Ketiga, rumuskan ancaman riil bangsa serta tetapkan siapa musuh bersama (common enemy) untuk menjadi “lem perekat” segenap tumpah darah terutama empat elemen pokok perjuangan di atas;

Keempat, perlu dilangkahkan secara nyata melalui program-progam baik di pusat maupun di daerah dalam rangka merekatkan dan/atau mengguyubkan keempat elemen pokok bangsa tersebut. Sebagai contoh, kunjungan bersama antara Kapolri dan Panglima TNI ke pesantren-pesantren perlu ditindak-lanjuti jajaran sampai di lini terbawah.

Geopolitik memandang dan menyimpulkan, bahwa keamanan serta keselamatan negara adalah hukum tertinggi.

Demikianlah adanya, demikian sebaiknya.

Facebook Comments