Telaah Kecil Geopolitik
Timbulnya permasalahan hulu (pokok) bangsa, menurut geopolitik, selalu diawali adanya/oleh ketergantungan terhadap impor kebutuhan publik, atau sumber daya alam telah banyak dikuasai asing dan seterusnya termasuk ada monopoli hal-hal menyangkut hajat hidup orang banyak dalam kendali segelintir elit, dan lain-lain.
Semisal impor, selain menguras devisa, ia juga mencerminkan tergerusnya geopolitik sebuah bangsa sebab sudah tergantung pada negara lain. Modus asing saat mencaplok geoekonomi negara target, jika di era penjajahan klasik via militer, sedang pada era kini biasanya melalui politik dan ekonomi, seperti investasi asing, misalnya, atau modus G to G/B to B namun ada debt trap di balik open agenda, ataupun melalui kepemilikan surat utang negara/SUN dan seterusnya. Sehingga upaya pemerintah manapun untuk mensejahterakan rakyatnya menjadi tak optimal. Ada kendala struktural.
Nah, potret yang terlihat kemudian, rakyat selaku pemilik kedaulatan tertinggi justru menjadi tamu di negeri sendiri. Istilahnya “Absentee of Lord.” Tuan tanah yg tak berpijak di tanahnya sendiri. “Tanah Air,” mungkin tersisa “air”-nya. Itupun sebagian sudah dieksploitasi asing. Dikemas dalam botol-botol, lalu dijual kembali ke rakyat. Sedang “tanah”-nya entah kini siapa punya terutama yang terpapar unsur geoekonomi.
Sedang persoalan hilir bangsa itu sejatinya cuma residu, riak, ataupun ampas dan/atau segala sesuatu yang tidak berkait signifikan dengan kedaulatan (geo) ekonomi bangsa. Kerap kali, masalah hilir dijadikan pengalihan isu apabila muncul masalah besar lain, atau sekedar penyesatan publik. Ya masalah hilir itu contohnya paket isu DHL (Demokratisasi, HAM, Lingkungan), atau di era sekarang paket DHL berubah menu menjadi sektarian, isu sentimen ras, intoleransi dan seterusnya. Retorikanya begini, apakah defisit neraca perdagangan disebabkan HAM; mungkinkah defisit APBN dan defisit neraca pembayaran karena faktor sektarian dan isu sentimen agama? Dan lain retorika.
Ketika segelintir elit menuduh bahwa terdapat kelompok dan/atau golongan tertentu telah terpapar radikalisme, publik pun perlu curiga kepada segelintir elit penuduh, jangan-jangan mereka justru telah terpapar atau terjangkit oleh virus apa yang disebut dengan istilah stockholm syndrome. Apa itu? Postcolonialism mengajarkan, stockholm syndrome itu adalah (semacam) virus yang bisa merusak integritas moral (bangsa) dan menggerus jiwa nasionalis orang karena sikap-tindakannya cenderung membela kepentingan negara asing serta mencintai negara lain (asing) yang justru hendak menjajah dan/atau merampas kehidupan bangsanya sendiri.
Keterpaparan situasi dan kondisi ini sepertinya tengah berlangsung secara terstruktur, masif dan sistematis di Bumi Pertiwi. Berbagai kegaduhan sosial politik niscaya akan berlanjut dalam ujud peperangan narasi karena memang didesain agar publik (terutama akar rumput) terus bergaduh ria di masalah-masalah hilir.
Terkait maraknya korupsi dan polarisasi, misalnya, kendati ia bukan permasalahan hulu bangsa sebagaimana isyarat di muka, namun hal ini merupakan masalah besar di hilir yang mutlak harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena selain membelah rakyat dalam kondisi saling berhadapan, juga menyerap energi bangsa karena efeknya adalah kegaduhan berkala.
Kalau sudah begini, tata cara reformis, atau jalan anarkis pun, tak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Karena cara reformis hanya membangun namun tidak menjebol (penyebab), sebaliknya, jalan anarkis pun cuma menjebol tapi tidak membangun (solusi). Jalan terbaik mungkin revolusi. Dalam konteks ini, para elit politik, perumus kebijakan dan publik itu sendiri, tak perlu alergi dengan diksi atau kosa kata REVOLUSI. Kenapa? Karena revolusi itu tidak identik dengan kekerasan, juga bukan jalan kekacauan atau berdarah-darah seperti persepsi yang dinarasikan di publik selama ini. Revolusi itu seni dan simponi (bagaimana) menjebol tetapi sekaligus membangun. Keduanya, dilakukan secara simultan dengan intensitas berbeda. Menjebol hal-hal yang merugikan (memiskinkan) rakyat, kemudian membangun segala hal demi keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat.
Dari sudut causalitas, poin inti (pola) revolusi itu ialah: “Memecahkan penyebab masalah, bukan sekedar menyelesaikan akibat dari sebuah permasalahan”. Jadi, sosok revolusioner —siapapun— harus menyiapkan dan membangun penyebab baru setelah penyebab lama dijebol.
Jika jujur menyebut, kegaduhan politik dekade ini, entah maraknya korupsi atau eksploitasi polarisasi rakyat — penyebabnya ialah sistem politik one man one vote, multi-partai, atau otoda, dan seterusnya. Pola revolusi mengendus, bahwa one man one vote, multipartai, dan seterusnya terindikasi sebagai modus devide et impera (adu domba) yang ditempelkan oleh asing dalam sistem konstitusi. Itulah sejatinya penyebab lama yang mutlak dijebol, tapi harus segera dibangunkan lagi model pengganti (ditancapkan penyebab baru) yang tidak membelah bangsa, tidak high cost politics dan tak menyuburkan korupsi.
Demikian adanya, terima kasih.
M Arief Pranoto, Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)
